DPRD: Bupati Wajib Telusuri Kewajiban 20 Perusahaan Tambang

0
815
TAMBANG BAUKSIT: Salah satu lahan tambang bauksit di Dusun Teregeh, Desa Sekanah, Kecamatan Lingga Utara. F-DOK/TANJUNGPINANG POS

LINGGA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Lingga minta Bupati, Alias Wello beserta jajarannya menelusuri kewajiban 20 perusahaan yang pernah memiliki izin di Kabupaten Lingga.

Hal tersebut disampaikan langsung Wakil Ketua I DPRD Lingga, Kamarudin Ali beberapa waktu lalu.

Pasca dicabut dan dikeluarkannya penetapan Izin Usaha Produksi (IUP) Clear and Clean (C&C) ke-18 sebagaimana peraturan Menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2015, pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009, pemerintah daerah, kata Kamarudin berhak menuntut kewajiban perusahaan tambang yang pernah beroperasi namun belum diselesaikan.

Baca Juga :  Warga Setawar Minta Pengaspalan Jalan

”Kami minta bupati menelusiri seluruh kewajiban perusahaan yang belum ditunaikan pascapencabutan izin ini. Baik pajak PBB, Pajak Bumi, Jaminan Dana Reklamasi (Jamrek) dan juga Dana Kepedulian Terhadap Masyarakat (DKTM),” kata Kamarudin, kemarin.

Ia menambahkan, sebelumnya Kementerian ESDM telah mencabut 39 izin perusahaan tambang di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

Dari 39 perusahaan tersebut, 20 perusahaan diantaranya adalah perusahaan tambang yang beroperasi di Kepulauan Lingga. Dengan sebagian besar kegiatan Eksplorasi dan Operasi Produksi.

Sedangkan jenis tambang mineral yang berjalan di pulau-pulau kecil di bawah 2 ribu meter persegi tersebut diantaranya tambang timah, bauksit, bijih bauksit, bijih besi, timah dan timah laut tersebar di pulau-pulau Kabupaten Lingga.

Baca Juga :  16 Warga Terpilih Ikuti BBPLK

”Ini harus ditelusuri betul. Silahkan nanti berkoordinasi dengan Dinas Pertambangan Provinsi Kepri dan juga Gubernur Kepri H Nurdin Basriun,” sebutnya. (tir)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here