Dualisme Berakhir, Urus Izin Lebih Mudah

0
409
H Nurdin Basirun

Gubernur Setujui hanya Satu Nakhoda Batam

Gubernur Kepri H Nurdin Basirun mengatakan, keluhan dari dunia usaha maupun investor soal rumitnya mengurus perizinan di Batam akhirnya segera diakomodir. Dualisme pemerintahan di Batam akan berakhir. Urusan perizinan usaha bakal semakin mudah.

DOMPAK – NURDIN mengatakan, harusnya putusan pemerintah pusat tersebut dilakukan sejak lama. Sebab, selama ini keluhan-keluhan rumitnya mengurus perizinan di Batam sudah datang dari berbagai kalangan.

Selama ini, posisi pemerintah pusat juga tidak tahu arahnya kemana, apakah ke Pemko Batam atau ke Badan Pengusahaan (BP) Batam. Yang jelas, Nurdin sangat setuju putusan Presiden Joko Widodo yang akan akan menghilangkan dualisme pimpinan di Batam.

Gubernur mengatakan, selama ini, Batam ibarat kapal yang dinakhodai dua kapten. Dua kapten punya persepsi masing-masing. Apabila pemerintah pusat nantinya menjadikan pimpinan di Batam hanya satu, maka iklim investasi dinilai bakal semakin baik.

Putusan pusat tersebut, menurutnya, akan menguntungkan bagi banyak pihak baik itu pemerintah terutama swasta atau kalangan pengusaha.

Bagi pemerintah, untungnya nanti adalah, investor makin tertarik ke Batam dan membuka banyak industri baru. Otomatis menyerap tenaga kerja, pengangguran akan berkurang dan pasti ada pendapatan masuk ke kas daerah.

Baca Juga :  Biang Keroknya Tunjangan dan Tunda Salur

”Kalau investasi makin banyak, ekonomi makin bagus. Pengangguran berkurang. Saya sangat setujui,” ujarnya kepada wartawan di Dompak, Kamis (13/12).

Ia juga mengatakan, wajar kalangan dunia usaha mengeluh soal perizinan. Sebab, mereka harus mengurus izin di Pemko, mengurus izin di BP Batam, belum mengurus izin ke pusat.

”Sementara semua negara saat ini mengurangi birokrasi perizinan. Kita ingin perizinan itu efisien. Jangan membebani kalangan dunia usaha. Kalau jadi (mengakhiri dualisme), maka perizinan cukup satu pintu. Bukan dua pintu lagi,” ungkapnya.

Namun Nurdin belum bisa memastikan seperti apa pemerintah pusat mengakhiri dualisme pemerintahan di Batam. Nurdin hanya memperkirakan, kelembagaan BP Batam tetap ada, namun pimpinannya Wali Kota Batam.

”Mungkin seperti itu. Kalau pastinya, pusat yang tahu. Tapi akan lebih efisien. BP punya pegawai, Pemko punya pegawai. Yang dilayani sama. Kenapa harus ramai-ramai,” ungkapnya lagi.

Ketika ditanya apakah Wali Kota Batam HM Rudi mampu menjalankan program Pemko dan BP Batam dengan anggaran sekitar Rp4 triliun? Nurdin mengatakan pasti bisa.

”Kerja pemerintah itu sudah ada protap. Bisa. Pasti bisa. Nanti gubernur sebagai kontrolnya,” tegasnya.

Namun, wartawan masih meragukan ungkapan gubernur yang mengatakan sebagai kontrolnya nanti. Sebab, Wali Kota Batam sendiri tidak sejalan dengan Pemprov salah satunya tentang Perda Zonasi Laut.

Baca Juga :  Tukar Rupiah Lusuh dan Uang Asing

Atas surat keberatan Pemko Batam yang dikirimkan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), akhirnya ranperda zonasi laut Kepri tersebut gagal disahkan tahun ini.

Kebutuhan Batam Izin Satu Koordinasi
Himpunan Kawasan Industri (HKI) Kepri menilai, kebutuhan Batam saat ini, bukan kelembagaan Badan Pengusahaan (BP) dan Pemko Batam harus satu pemimpin.

Mereka menilai, kebutuhan Batam terkait dengan satu koordinasi di perizinan. Dibantah jika disebut perkembangan investasi di Batam, stagnan. Bahkan dinilai kinerja BP sudah menunjukkan hasil tahun ini.

Wakil Koordinator HKI Kepri, Tjaw Hoeing yang akrab dipanggil Ayong, Kamis (13/12), menanggapi singkat terkait posisi Wali Kota Batam yang akan menjadi kepala daerah, sekaligus Kepala BP Batam.

Upaya Batam menjadi kawasan investasi yang kondusif juga tetap dijalankan dengan baik oleh kedua lembaga.

”Bukan berarti apa yang telah dikerjakan oleh BP Batam dan Pemko Batam saat ini stagnan. Banyak hal dilakukan dalam mendatangkan investasi dan membuat iklim investasi yang kondusif,” ujarnya.

Ditegaskannya, kebutuhan di Batam saat ini terkait perizinan di beberapa instansi. Sehingga kebutuhannya, menyatukan semua perizinan di bawah satu koordinasi. ”Bagaimana izin di satu tempat saja. Tidak perlu kemana-mana (BP-Pemko dipimpin satu orang),” tegasnya.

Baca Juga :  Astaga, Kenaikan Tarif Pas SBP Tanpa Restu DPRD

Menurutnya, jika pemerintah mengintegrasikan seluruh perizinan dalam satu sistem, masalah utama investasi di Batam, bisa diatasi. Kemudahan dan insentiflah yang akhirnya menjadi pilihan bagi investor. Baik yang existing maupun yang baru dalam menanamkan modalnya di Batam.

”Intinya Presiden ingin pengembangan kawasan Batam, memiliki daya saing yang lebih tinggi dan menarik bagi investasi,” jelas Ayong.

Selain itu, mengenai regulasi tidak sinkron atau tumpang tindih, ada perizinan yang masih harus diurus di pusat, seperti impor larangan terbatas (Lartas), dan rekomendasi.

Ada perizinan yang sudah dilimpahkan atau didelegasi kan ke BP Batam dan ada juga perizinan yang harus diurus di Pemko Batam seperti izin lingkungan.

”Kemudian regulasi di bidang ketenagakerjaan khususnya TKA harus diurus via online. Untuk TKA masih sering tak nyambung online-nya. Sebelumnya bisa diurus di PTSP Batam. Seharusnya semua itu dijadikan di satu tempat,” sambungnya.(MARTUA-MARTUNAS)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here