Empat Hari SWRO Tak Berfungsi

0
761
Petugas melihat mesin SWRO. f-dokumen/tanjungpinang pos

TANJUNGPINANG – Saat puasa ini, banyak masyarakat yang kesulitan air bersih terutama di daerah pelantar gara-gara sudah empat hari terakhir, mesin Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) Batu Hitam tidak berproduksi karena tidak ada aliran listrik.

PLN Rayon Tanjungpinang memutus aliran listrik karena belum ada komitmen dari Pemko
Tanjungpinang untuk membayar tagihan listrik yang berjalan tiga bulan terakhir.

Anggota DPRD Provinsi Kepri Dapil Tanjungpinang, Rudi Chua sudah menerima informasi dari masyarakat terkait SWRO yang tidak berproduksi dan tak air tak mengalir ke rumah-rumah masyarakat.

”Kemarin saya sudah mendapat pertanyaan beberapa masyarakat Tanjungunggat terkait hal ini. Informasinya, PLN memutuskan aliran listriknya,” ujarnya kepada Tanjungpinang Pos, Senin (4/6).

Baca Juga :  Telukkeriting Bakal Kinclong

Rudi meminta Pemko Tanjungpinang arif untuk menyelesaikan persoalan ini. Jangan sampai nantinya, pemadaman ini berbuntut pada kerusakan beberapa alat atau mesin SWRO.

”Sejak awal kan sudah disampaikan, bahwa mesin itu sensitif. Tidak boleh hidup-mati, hidup mati. Nantinya ada alat yang rusak yang biasanya juga cukup besar,” tambahnya.

Ia menuturkan, kekhawatirannya terkait mesin inventer-nya atau penyaring air asin menjadi tawar yang rusak. Bila ini terjadi, maka membutuhkan waktu dan biaya yang besar untuk perbaikan.

”Pemko kan sejak awal sudah berkomitmen untuk mengoperasionalkan atau mengelola SWRO. Jadi harusnya sudah tahu bagaimana menyelesaikan persoalan tagihannya,” tuturnya.

Manajer Rayon PLN Tanjungpinang Kota, Riska Faniza menuturkan, sampai dengan, Senin (4/6) belum ada komitmen dari Pemko Tanjungpinang untuk membayar tagihan listrik SWRO Batu Hitam.

Baca Juga :  Puasa, Anggota Satpolair Bersihkan Sampah di Laut

Padahal sejak, Kamis (31/5) persoalan ini sudah dibahas bersama Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tanjungpinang, Darmanto.

”Tadi saya sudah berkomunikasi dengan salah satu kepala bidang di dinas tersebut, tapi hingga kini belum ada komitmen untuk membayar, jadi saya belum bisa mencabut pemutusan sementara meteran listrik,” tuturnya.

Dijelaskannya, sesuai aturan bila sudah ada pemutusan meteran sementara, pihaknya harus menunggu komitmen dari pelanggan terkait pembayaran.

Setelah itu, baru mengirimkan permohonan ke pusat untuk membuka blokir.
Kalau belum ada komitmen saya tidak bisa membuka blokir. “Mudah-mudahan segera diselesaikan komitmennya, agar UPTD bisa kembali melayani masyarakat,” tuturnya.

Baca Juga :  SPAM Rp1,017 M Dibangun

Ia menuturkan, Pemko tidak harus membayar tiga bulan, bila keterbatasan anggaran boleh membayar dua bulan dulu dengan tagihan Rp 129 juta. Tagihan berikutnya yaitu Juni masih bisa di lock sementara.

Riska mengingatkan, Pemko Tanjungpinang dapat membayar tagihan sebelum tanggal 20 Juni ini, bila tidak maka akan terjadi pemutusan dari pelanggan. Terkait hal ini, Sekda Kota Tanjungpinang, Riono sudah mengetahui dan meminta diselesaikan dinas terkait. (dlp)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here