FKPD Sepakat Taksi Online Tak Beroperasi

0
702
Supir taksi online dan ojek online saat demo di depan kantor Wali Kota Selasa (16/1).f-martua/tanjungpinang pos

BATAM – Meski banyak penumpang yang menyebut, taksi online lebih nyaman dan lebih murah, namun Jorum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) Batam meminta taksi online tdiak diperbolehkan beroperasi. Ini tertuang di salah satu poin kesepakatan pimpinan SKPD. Pengoperasian baru bisa dilakukan setelah taksi online memenuhi ketentuan Permenhub nomor 108 tahun 2017.

Kesepakatan dalam rapat FKPD tertutup itu disampaikan Ketua DPRD Batam?, Nuryanto, Rabu (17/1) di gedung Pemko Batam. Walau disepakati untuk meminta taksi onlie tidak beroperasi, namun kedepan taksi onine tetap bisa beroperasi setelah memenuhi syarat perizinan, punya ketentuan tarif, ada atribut, berbadan usaha, kuota dan lainnya.

”Kita sepakat ini berangkat dari aturan. Aturan itu dasar hukum beroperasi. Sebelum ada izin, tolong tahan diri. Jangan beroperasi dulu,” imbau Nuryanto.

Baca Juga :  Candra Makin Intim dengan PKB

Menurutnya, ?perizinan untuk beroperasi sangat penting, karena terkait dengan aturan angkutan, sebagaimana diamanatkan Permenhub. Sehingga, pada prinsipnya, taksi online tidak dipermasalahkan saat beroperasi, sepanjang memiliki izin.

”Jika belum ada izin, diminta taksi online tahan diri dulu,” ulangnya.

Diingatkan, jika taksi online tetap beroperasi tanpa izin yang saat ini digodok provinsi, maka konsekuensi hukumnya ditanggung sendiri. Aparat kepolisian disebutkan akan mengambil tindakan dengan melakukan tilang, sebagaimana undang-undang terkait lalu lintas.

”Kita sepakat hukum ditegakkan. Kita minta semua sama-sama menghormati hukum,” tegasnya.

Di samping itu, Nuryanto juga meminta tidak ada main hakim sendiri terhadap taksi online. Semua pihak diminta tidak melakukan sweeping atau main hukum sendiri. “Kalau main hakim sendiri, akan diproses juga tetap seperti hukum pidana,” sambungnya.

Baca Juga :  Beragam Festival Harus Makin Meriah

Rekomendasi lain yang diakui Nuryanto disepakati, meminta Dinas Perhubungan Provinsi Kepri, segera memfasilitasi legalitas perizinan taksi online. Legalitas itu ditegaskan, sebagaimana amanat dari Peraturan Menteri

Perhubungan No.108 Tahun 2017. ”Wewenang di provinis. Itu amanat Permenhub. Makanya ini kita masukkan rekomendai ke Gubernur, untuk dijadikan pertimbangan mengeluarkan Pergub,” tegasnya.

Sebagaimana diamanatkan Permenhub, izin diberikan waktu tiga bulan. Dari 1 November hingga 1 Februari. Disebutkan, ada kriteria tertentu untuk kendaraan, driver, tarif, kuota dan lainnya untuk dapat dijadikan transportasi online.

Baca Juga :  Pecahkan Rekor, 3.612 Orang Ikut Menari Gemu Famire

”Kami tidak tahu persis permasalahan badan usaha yang sudah mengajukan permohonan izin kemarin, tapi belum diterbitkan. Harusnya Dishub sudah jauh hari melakukan survey,” imbuh Nuryanto.

Pihak Pemko Batam melalui Dishub juga diminta proaktif untuk koordinasi dengan Pemprov Kepri. Sehingga Pergub yang diharapkan dapat menjadi solusi taksi online, dapat segera dijelankan dan bisa ditaati pelaku usaha taksi online di Batam.

”Dishub harus proaktif untuk mendesak Pemprov mengeluarkan Pergub. Ini penting, karena taksi online juga milik warga Batam,” imbaunya.(MARUA)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here