Gas 3 Kg untuk Orang Miskin

0
363
Kasat Reskrim AKP Efendri Ali, Kadisperindagin Ahmad Yani (tengah) dan dari Pertamina bahas kartu kendali gas. f-istimewa

Pro dan Kontra Rencana Penerapan Kartu Kendali Elpiji Subsidi

Pemko Tanjungpinang berencana untuk menerapkan kartu kendali gas elpiji bersubsidi. Kebijakan untuk mengatur pembelian gas ukuran 3 kilogram yang biasa disebut elpiji melon ini mengundang pro dan kontra di masyarakat.

TANJUNGPINANG – Ada yang setuju dan sangat senang dengan kebijakan ini. Terutama masyarakat kecil yang ekonominya menengah ke bawah atau yang berpenghasilan di bawah Rp1 juta. Mereka sangat berharap terhadap elpiji bersubsidi ini.

Ada juga yang kontra, terutama yang memiliki pendapatan di atas Rp3 juta bahkan mencapai Rp7 juta perbulannya, seperti Aparatur Sipil Negara (ASN) tapi masih sangat berharap dengan elpiji subsidi karena harganya murah. Pasalnya, gas non subsidi harganya lebih mahal.

Salah satunya, Antok karyawan penjual gas LPG 3 kilo. Saat ditemui di salah satu pangkalan gas di wilayah Tanjungpinang Timur, pria yang tidak memiliki pekerjaan yang tetap ini mengaku bangga jika ada kartu kendali untuk pembelian gas elpiji 3 kilo. Menurutnya, tanpa dikendalikan elpiji ini sering dirong orang hingga keluarganya tak kebagian,

“Supaya penggunaan hingga konsumsi gas elpiji 3 kilo tepat sasaran kepada masyarakat miskin di Kota Tanjungpinang memang harus diatur pembeliannya.

”Sekarang banyak rumahnya tapi pakai gas subsidi,” terang dia.

Saran dia, Pemko Tanjungpinang benar-benar memberikan kartu kendali gas LPG 3 kilo ke masyarakat miskin saja. Jangan sampai masyarakat yang mampu malah dapat kartu kendali gas elpiji juga.

”Setiap pemegang kartu mestinya hanya diperbolehkan beli 3 tabung dalam sebulan,” sebut dia.

Berbeda dengan Yanti yang mengaku menolak penerapan kartu kendali. ”Kalau saya tidak setuju,” ucap dia.

Menurutnya, selama ini ia sudah terbiasa pakai gas elpiji 3 3 kilogram.

Kalaupun mau dipaksakan, pemerintah harus membeberkan dulu kriteria masyarakat yang layak mendapatkan gas subsidi.

Menurutnya lagi, di Tanjungpinang sangat sulit menemukan orang miskin. ”Kalau penghasilan antara Rp3 juta hingga Rp7 juta per bulan apa katagori miskin. Kalau dibatasi hanya untuk rumah tangga saja dan tidak untuk usaha, saya mendukung,” katanya.

Kaya Yanti, perlu dikaji betul-betul rencana tersebut agar tidak menyusahkan masyarakat lagi

Di tempat terpisah, Sekretaris Forum Komunikasi Pangkalan (FKP) LPG 3 kilo, Junaidi Iskandar belum mau memberikan keterangan terkait rencana Pemko Tanjungpinang yang akan menerapkan kartu kendali gas elpiji 3 kilo.

”Maaf ya, saat ini saya belum mau komentar,” singkat Junaidi Iskandar. (ANDRI – ABAS)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here