Gubernur: Provinsi Pulau Tujuh Jangan Dulu!

0
837
Tinjau lahan: Gubernur Kepri, H Nurdin Basirun bersama sejumlah pengusaha saat meninjau lahan di kawasan Panbil, Batam. f-istimewa/humas pemprov kepri

TANJUNGPINANG – Di awal pemerintahannya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sudah menyatakan tidak akan menyetujui pemekaran di negeri ini.

Ia menunda (moratorium) pemekaran sejumlah daerah dengan alasan biayanya sangat besar serta harus ada kepastian tidak muncul masalah bila satu daerah dipastikan.

Baru-baru ini muncul pembicaraan hangat di tengah masyarakat Natuna-Anambas terkait rencana pemekaran dua wilayah ini menjadi provinsi sendiri. Tak hanya masyarakat, namun anggota dewan termasuk bupati juga sudah bicara soal ini.

Namun, Gubernur Kepri H Nurdin Basirun seakan sepakat dengan presiden soal pemekaran ini. Dengan tegas Nurdin mengatakan, pemerintah pusat tidak ada upaya menjadikan Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas menjadi provinsi khusus dan harus pisah dari Provinsi Kepri.

”Kalau kabupaten yang dimekarkan, kita sangat mendukung. Tapi kalau provinsi, kita pikir dulu lah,” tegas Nurdin.

Baca Juga :  2017, Capaian PAD Pemprov Kepri Rp 980 Miliar

Nurdin bahkan secara tegas menyampaikan banyak persyaratan khusus yang harus diikuti terkait pengembangan wilayah tersebut.

”Banyak yang harus dipelajari, bisa aja isu ini muncul atas metode masyarakat,” tegasnya.

Kalau pun nanti respon pemekaran ini muncul karena antusias pemerintah pusat, Nurdin siap memberikan penjelasan yang objektif dan dengan metode yang jelas.

”Kita pikir-pikir dulu lah. Banyak kerja lain yang harus kita kerjakan,” ungkapnya.

Sebelumnya saat ditanya terkait isu bahwa dua kabupaten terluar di Provinsi Kepri tersebut diam-diam sudah ingin membentuk provinsi khusus, Nurdin justru sepakat bahwa dua kabupaten tersebut di mekarkan atas dasar akses transportasi, pontensi alam serta jarak tempuh yang cukup jauh dari pusat kota.

Wacana pembentukan Provinsi Khusus Natuna-Anambas atau dikenal dengan Provinsi Pulau Tujuh, ditanggapi positif gubernur Kepri, H Nurdin Basirun saat itu.

Baca Juga :  Uang Sertifikasi Dipertanyakan

”Saya kira pemekaran kabupaten Natuna-Anambas itu bagus,” jelas Nurdin kepada Tanjungpinang Pos, di Pulau Dompak belum lama ini.

Dia menjelaskan, alasan pemekaran itu adalah memperpendek rentang kendali antara pusat pemerintahan dengan wilayah-wilayah yang ada. Alasan lain yang juga sangat penting ialah ada kepentingan luar negeri yang cukup besar di kedua wilayah ini.

”Karena itu, kita mesti fokuskan pembangunan ke sana. Kita mesti bangun infrastruktur, sarana prasarana dan kesehatan,” kata Nurdin.

Dia menilai, saat ini Natuna dan Anambas belum dihuni banyak orang. Namun, pembangunan infrastruktur yang memacu pertumbumbuhan ekonomi akan mempengaruhi masyarakat untuk berdiam di sana.

”Apalagi kekuatan pertahanan dan keamanan pun sudah dikerahkan ke wilayah ini. Tentu masyarakat akan nyaman tinggal di sana. Pokoknya saya dukung Natuna-Anambas dimekarkan dari Kepri,” kata Nurdin kala itu.

Baca Juga :  Pemadaman Bergilir Dibatalkan

Kepada wartawan belum lama ini, Presiden mengatakan, belum ada upaya pemekaran di Indonesia. Selain butuh biaya besar, banyak daerah yang ingin saat ini dimekarkan.
Artinya, bila satu daerah dipisahkan dari induk, tentu daerah lain yang memiliki wacana sama akan ikut-ikutan.

Menurut Presiden upaya untuk melakukan pemekaran, diperlukan pertimbangan serius dari segala aspek. Perlu pertimbangan sebelum satu provinsi itu dimekarkan.

Mendagri Tjahjo Kumolo menyatakan, Pemerintah RI sangat berhati-hati terkait usulan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB). Menurut dia, perlu adanya kepastian pembentukan DOB baru tidak malah menimbulkan masalah. (ais/net)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here