Harus Cepat Merespon

0
1002
PENERTIBAN Antre: Anggota Satpol PP Bintan saat menertibkan antrean pendaftar seleksi tenaga honorer Pemkab Bintan akhir tahun lalu. F-ADLY HANANI/TANJUNGPINANG POS

BINTAN – Masyarakat Bintan telah memanfaatkan pelayanan pengaduan, yang digagas oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Pemerintah Kabupaten Bintan.

Sejak layanan tersebut diaktifkan sejak awal bulan ini, kini masyarakat telah memanfaatkan layanan tersebut.

Hal itu diungkapkan Insan Amin, Kepala Satpol-PP Pemkab Bintan, Selasa (28/3).

”Sejak kita aktifkan, masyarakat sudah beberapa yang melayangkan pengaduannya,” ujar Insan Amin.

Ia menjelaskan, pengaduan itu seputar keamanan dan ketertiban, jam malam serta kegiatan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah (Perda).

Jika ada pengaduan dari masyarakat, pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak kecamatan untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Baca Juga :  374 Personel Ikuti Lintas Medan

”Sampai saat ini kami telah merespon beberapa pengaduan yang masuk, dan kami juga telah memberikan petunjuk untuk kepada anggota tentang melayani pengaduan dari masyarakat,” terangnya.

Pada bulan lalu, pihaknya juga merespon pengaduan dari masyarakat tentang aktivitas ilegal yakni penimbunan hutan bakau (Mangrove) di kawasan Galang Batang.

”Selain itu, ada beberapa pengaduan tentang jam malam yang melibatkan pelajar di beberapa lokasi dan itu telah ditangani oleh pihak kecamatan,” ungkapnya.

Adanya layanan itu, membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aduan terkait pelanggaran ketertiban umum dan bisa segera direspon dengan cepat oleh Satpol PP.

Baca Juga :  KSOP Pantau Aktivitas Nelayan

Menurutnya, Satpol PP perlu meningkatkan kapasitas, dan diharapkan para kepala Organisasi Perangkat Daereah (OPD) dapat berkoordinasi dan informasikan ke Satpol PP bila menemukan pelanggaran.

”Ketika masyarakat mengadu, kami segera merespon laporan itu,” tegasnya.

Layanan tersebut sebelumnya juga telah dibicarakan oleh Bupati Bintan Apri Sujadi belum lama ini. Pada pembicaraan tersebut, Apri mengatakan, dapat mengkawal efektifitas peraturan daerah dan pelanggaran yang menyertainya di tingkat penerapan. (abh)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here