Hasil Laut 70% Diambil Kemenhub

0
1039
MELIHAT KAPAL: Sejumlah penumpang Kapal Pelni melihat kapal-kapal yang lego jangkar di perairan Kepri di Batuampar Batam yang berhadapan dengan Singapura.f-martunas/tanjungpinang pos

Pemprov Hanya Kelola Lego Jangkar

Meski Pemprov Kepri berwenang memanfaatkan ruang laut sepanjang 12 mil, namun hasil yang bisa diperoleh sekitar 30 persen saja. Sisanya 70 persen tetap diambil pusat yakni Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI.

TANJUNGPINANG – MESKI sudah dapat bagian yang lebih besar, Kemenhub tetap tak rela melepas lego jangkar di Pulau Tolop Batam, Pulau Nipah dan perairan Karimun. Kepala Dinas Perhubungan Pemprov Kepri, Kolonel Jamhur Ismail mengatakan, Pulau Nipah Batam sampai saat ini masih dikelola Kemenhub. Padahal, dari lima sektor perolehan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di area labuh jangkar Pulau Nipah, Kepri hanya akan memungut jasa labuh dan bongkar muat.

Jasa labuh yang akan dipungut Pemprov kepri adalah, kapal yang melaksanakan kegiatan niaga baik kapal angkutan laut luar negeri, kapal angkutan laut dalam negeri dan kapal pelayaran rakyat. Kemudian, kapal yang tidak melaksanakan kegiatan niaga baik kapal angkutan laut luar negeri, kapal angkutan laut dalam negeri dan kapal pelayaran rakyat. Sedangkan Kemenhub menarik saja PNBP dari, pertama, jasa kenavigasian berupa uang rambu kapal angkutan laut negeri dan kapal angkutan laut dalam negeri.

Baca Juga :  2019, Tour De Bintan Lintasan Baru

Kedua, Vessel Traffic Service (VTS). Ini adalah pelayanan lalu lintas kapal di wilayah yang ditetapkan yang saling terintegrasi dan dilaksanakan oleh pihak berwenang (Kemenhub). Tarif jasa PNBP VTS ini untuk kapal angkutan laut luat negeri dan dalam negeri. Ketiga, Pungutan Uang Perkapalan (PUP 9) yakni jasa pengawasn bongkar muat barang berbahaya berbentuk cair dan gas. Keempat, pengawasan kegiatan bongkar muat barang. Biasanya, 1% dari pengawasan/pelayanan (dengan dasar tarif kesepakatan antara pihak TKBM (Tenaga Kerja Bongkar Muat) dengan pemilik barang. Apabila tak ada TKBM, tarif dasarnya menggunakan jasa bongkar muat STS (ship to shore (STS).

Baca Juga :  Cari Alasan Agar Bisa Impor Beras

Semua item ini ada angka perhitungannya. Jika dikalikan dengan aktivitas itu semua, maka Pemprov Kepri hanya kebagian 30 persen dan Kemenhub 70 persen. ”Jadi tuntutan kita yang merupakan hak provinsi adalah jasa labuh dan bongkar muat yang nilainya sekitar 30 persen. Tapi nanti, multiefek dari kegiatan tersebut cukup besar,” bebernya.

Pemprov Kepri dan Kemenhub hingga saat ini belum menemui titik terang tentang lego jangkar di tiga tempat itu. Padahal, sesuai Undang-Undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan laut 12 mil diserahkan ke provinsi sesuai Pasal 27.
Namun, selama ini Kemenhub terlanjur mengelolanya dan meski UU tersebut sudah disahkan dan diterapkan, tapi tiga lokasi basah itu tetap tidak diserahkan ke provinsi.

Baca Juga :  Urus Izin Harus Rampung Satu Jam

”Padahal itu hak kita. Wewenang kita sesuai undang-undang. Kok susah mengembalikan kewenangan itu ke kita,” kata Jamhur penuh tanya. Jika Pulau Tolop, Nipah dan Karimun tidak diserahkan Kemenhub ke Pemprov Kepri, maka putus harapan jutaan masyarakat Kepri untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Sebab, dari sektor lego jangkar, lay up inilah yang diharapkan bisa menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) menutupi defisit anggaran yang terjadi tiga tahun belakangan ini. Jika Pemprov hanya mengelola lay up perairan Galang-Batang, maka PAD yang akan diperoleh tidak seberapa dibandingkan hasil dari Tolop, Nipah dan Karimun.(MARTUNAS-SUHARDI)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here