Hoaks, KTP dan Pilkada

0
752
Robby Patria

Oleh: Robby Patria
Ketua KPU Kota Tanjungpinang

Kemenangan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dianggap fenomenal karena di luar kebiasaan pemilih Amerika Serikat yang dianggap cerdas. Banyak ahli politik keliru memprediksi kemenangan Hillary atas Trump.

Begitu juga lembaga survei dan media mainstream. Kementerian Hukum AS mengenakan dakwaan terhadap 13 warga Rusia dan sebuah perusahaan Internet Research Agency yang diduga terlibat dalam intervensi atas Pemilu di AS 2016. Menurut CNN, mereka dianggap harus bertanggungjawab karena banyak membuat akun palsu  di AS dengan menyamar sebagai aktivis. Ujung dari kisah ini bertujuan memproduksi berita hoaks untuk menjatuhkan citra Hillary dan menaikkan citra Trump.

Dan betul saja. Di hari H, Donald Trump menang di atas istri mantan Presiden Clinton yang sudah pengalaman menjadi politisi Demokrat. Ribuan akun dengan pelbagai flatform media sosial baik melalui website, Facebook, Twitter, dan lainnya yang bisa menjangkau 120 juta warga AS membantu kampanye Trump. Dan ia pun menjadi presiden.

Akibatnya saat ini beberapa kebijakan Trump dianggap di luar pakem pendahulunya seperti Obama, maupun Clinton, serta Bush. Trump menetapkan pajak impor yang tinggi untuk impor baja dari Cina dan negara lainnya. Perang dagangpun terbuka dengan Tiongkok dimulai.

RRC menerapkan tarif impor hingga 30 persen untuk produk pertanian AS yang masuk ke RRC. AS menerapkan kebijakan tersebut dalam rangka memperkuat kekuatan ekonomi AS yang beberapa tahun lalu dianggap loyo.

Baca Juga :  Media Sosial dan Seni Memimpin

Di bidang keuangan, kebijakan The Federal  Reserve yang akan mengerek suku bunga acuan (Fed Fund Rate) termasuk kebijakan yang sensitif di pasar uang dunia dianggap menarik minat investor memindahkan modalnya ke AS. Wajar jika pengamatan ahli seperti Bill Gates dan Warren Buffet bahwa krisis ekonomi dunia bisa terjadi dalam waktu dekat dengan dimulainya perang dagang terbuka AS vs Tiongkok.

Banyak laporan media massa menyebutkan  kemenangan Trump ada campur tangan Rusia. Kita lihat saja akhir dari kisah tersebut di mana Facebook yang dianggap membawa berkah bagi manusia khusus di negeri asalnya kini menjadi persoalan serius sehingga pendiri Facebook Mark Zuckerberg harus meminta maaf secara terbuka. Saham Facebook turun bebas. Sejumlah pemasang iklan besar menghentikan  kerja sama dengan medsos terbesar di dunia itu. Lantas bagaimana dengan Pilkada di Indonesia yang sedang memasuki babak  akhir masa pertengahan kampanye yang dimulai 15 Februari hingga 23 Juni 2018?

Dari pengamatan di media sosial, kampanye udara yang dilakukan pasangan calon khususnya di Tanjungpinang cukup terasa. Dengan banyaknya akun akun di luar akun resmi paling yang didaftarkan ke KPU Tanjungpinang mempromosikan calon tertentu. Dan itu terlihat jelas di laman pribadi pertemanan di facebook maupun medsos lainnya.

Baca Juga :  Jangan karena Ingin Trendy Membuat Kita Lupa Diri

Tak jarang akun tersebut menyerang pasangan tertentu. Ramainya kampanye di medsos juga diimbangi dengan kampanye tatap muka yang dilakukan paslon. Setiap hari mereka melakukan pertemuan untuk menawarkan visi dan misi jika terpilih nanti. Dan itu seharusnya menjadi nilai lebih bagi pemilih dalam menentukan  pilihan pada tanggal 27 Juni 2018. Pemilih yang cerdas tentunya memilih berdasarkan analisis yang matang tentang calon.

Baik itu melalui track record calon selama ini, prestasi dan lain sebagainya. Demokrasi kita akan menuju proses kebaikan jika jumlah pemilih yang rasional lebih banyak dibandingkan dengan pemilih irasional yang memilih berdasarkan emosional.

Sejak pemilu 1999, hasil reformasi hingga Pilkada serentak gelombang ketiga saat ini memang sudah banyak perbaikan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu seperti KPU.

Keterbukaan informasi, sistem yang transparan menjadi andalan saat ini. Sehingga siapapun bisa menyaksikan keterbukaan KPU dalam menyelenggarakan Pemilu mendapat pujian kalangan internasional.

Bahkan Saiful Mujani Research Consulting (SMCR) menempatkan  KPU nomor empat lembaga yang dipercaya oleh publik setelah TNI, Presiden, KPK dan KPU.

Untuk itu dalam Pilkada serentak tahap tiga, pelaksanaan Pilkada diharapkan jauh dari ujaran kebencian, berita hoaks, fitnah, money politics, maupun intimidasi. Karena pada hakekatnya politik itu suci sebagai tempat pengabdian kepada bangsa dan negara untuk mensejahterakan rakyat.

Baca Juga :  Relevansi Pengenalan Lingkungan Sekolah

Jika politik dianggap sebagai upaya memperebutkan kekuasaan dengan segala cara, maka hal tersebut akan bertentangan dengan etika moral yang jamak berlaku di kehidupan dunia ini.

Siapa pun yang terpilih dari hasil pemilu yang demokratis harus didukung oleh semua pihak. Karena rakyat sudah mempercayakan kedaulatannya kepada pemimpin yang dipilih. One man one vote menjadi kata sakti di mana seluruh warga negara berhak memilih. Tentunya dengan syarat yang lengkap seperti memiliki KTP elektronik, atau suket dari Dinas Kependudukan setempat.

Dengan syarat identitas yang resmi diakui negara, maka setiap orang dapat menjadi pemilih sesuai Undang-undang tentang Pilkada No.10 tahun 2016.

Tanpa KTP-el, atau Suket maka warga yang sudah memiliki hak pilih yang berumur 17 tahun tidak dapat menggunakan haknya. Oleh karena itu masih ada masa bagi warga Tanjungpinang yang ingin belum rekam KTP-el untuk merekam kan diri di kantor Dinas Kependudukan Tanjungpinang. Sehingga dapat menggunakan hak pilih pada 27 Juni 2018 nanti.***

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here