Indonesia Gawat Darurat Korupsi

0
706
Yusfandei

Yusfandei
Mahasiswa ilmu Pemerintahan Stisipol Raja Haji Tanjungpinang

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat keadaan yang busuk, jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik.

Tidak hanya itu, tapi juga penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya. Dengan demikian, secara harfiah dapat ditarik kesimpulan bahwa, sesungguhnya istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas.

Masalah korupsi tengah menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Terutama media massa lokal dan nasional. Maraknya korupsi di Indonesia seakan sulit untuk diberantas dan telah menjadi budaya.

Pada dasarnya, korupsi adalah suatu pelanggaran hukum yang kini telah menjadi suatu kebiasaan. Berdasarkan data Transparency International Indonesia, kasus korupsi di Indonesia belum teratasi dengan baik. Indonesia menempati peringkat ke-100 dari 183 negara pada tahun 2011 dalam Indeks Persepsi Korupsi.

Di era demokrasi, korupsi akan mempersulit pencapaian good governance dan pembangunan ekonomi. Terlebih lagi akhir-akhir ini terjadi perebutan kewenangan antara KPK dan Polri.

Sebagai institusi yang sama-sama menangani korupsi, seharusnya KPK dan Polri bisa bekerja sama dalam memberantas korupsi. Tumpang tindih kewenangan seharusnya tidak terjadi jika dapat dikoordinasikan secara baik.

Penyebab terjadinya korupsipun bermacam-macam, antara lain masalah ekonomi. Rendahnya penghasilan yang diperoleh dibandingkan dengan kebutuhan hidup dan gaya hidup serta budaya konsumtif, membuat banyak yang tak bisa menolak saat diberi tips (uang pelicin).

Selain itu juga karena , budaya malu yang rendah, sanksi hukum lemah membuat semua tidak mampu menimbulkan efek jera bagi pelaku korupsi. Apalagi ditambah dengan penerapan hukum yang tidak konsisten dari institusi penegak hukum, dan kurangnya pengawasan hukum membuat kondisi kosupsi menjadi makin parah.

Dalam upaya pemberantasan korupsi, diperlukan kerja sama semua pihak maupun semua elemen masyarakat, tidak hanya institusi terkait saja. Beberapa institusi yang diberi kewenangan untuk memberantas korupsi, antara lain KPK, Kepolisian, Indonesia Corruption Watch (ICW), Kejaksaan. Adanya KPK merupakan salah satu langkah berani pemerintah dalam usaha pemberantasan korupsi di Indonesia.

Dalam menangani kasus korupsi, yang harus disoroti adalah oknum pelaku dan hukum. Kasus korupsi dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga membawa dampak buruk pada nama instansi hingga pada pemerintah dan negara.

Hukum bertujuan untuk mengatur, dan tiap badan di pemerintahan telah memiliki kewenangan hukum sesuai dengan perundangan yang ada. Namun, banyak terjadi tumpang tindih kewenangan yang diakibatkan oleh banyaknya campur tangan politik buruk yang dibawa oleh oknum perorangan maupun instansi.

Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional maka mau tidak mau korupsi harus diberantas, baik dengan cara preventif maupun represif. Penanganan kasus korupsi harus mampu memberikan efek jera agar tidak terulang kembali.

Tidak hanya demikian, sebagai warga Indonesia kita wajib memiliki budaya malu yang tinggi agar segala tindakan yang merugikan negara seperti korupsi dapat diminimalisir atau di kurangi Negara kita adalah negara hukum. Semua warga negara Indonesia memiliki derajat dan perlakuan yang sama di mata hukum.

Maka dalam penindakan hukum bagi pelaku korupsi haruslah tidak boleh pilih kasih, baik bagi pejabat ataupun masyarakat kecil. Diperlukan sikap jeli pemerintah dan masyarakat sebagai aktor inti penggerak demokrasi di Indonesia, terutama dalam memilih para pejabat yang akan menjadi wakil rakyat. Tidak hanya itu, semua elemen masyarakat juga berhak mengawasi dan melaporkan kepada institusi terkait jika terindikasi adanya tindak pidana korupsi.

Penyebab korupsi yang pertama adalah kurang puasnya oknum terhadap apa yang dia dapat, sehingga mengakibatkan ketidakpuasan dengan apa yang dia punya, dengan melakukan tindakan criminal dengan cara mengambil uang rakyat secara illegal, diam” dan membuat rakyat menderita, karena uang yang dikorupsikan itu adalah uang rakyat dan untuk rakyat.

Dan siapa saja pelaku korupsi? Mereka adalah para oknum yang seharusnya menjadi perwakilan rakyat untuk rakyat. Tapi, malah menggunakan kekuasaannya untuk urusan pribadi nya. Siapa saja Mereka? Mereka adalah orang orang yang mempunyai kekuasaan di dalam pemerintahan. Seperti menteri, pejabat, anggota DPR, anggota DPRD, mungkin masih banyak lagi yang tidak kita ketahui. ***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here