Jadi Tersangka, Kades Belum Diperiksa

0
885
Herry Ahmad Pribadi

TANJUNGPINANG – KEPALA Desa (Kades) di Malang Rapat, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Yusran Munir (YM) ditetapkan Kejari Tanjungpinang sebagai tersangka dugaan korupsi Anggaran Dana Desa (ADD) sekitar Rp 300 juta, dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) senilai Rp 1,7 miliar tahun 2016 lalu.

Kajari Tanjungpinang Herry Ahmad Pribadi mengatakan, surat penetapan tersangka Yusran Munir ditetapkan, Senin (17/4) lalu. Tersangka diduga melakukan penyalahgunaan ADD di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Malang Rapat.

Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun Kades Malang Rapat belum dilakukan pemeriksaan maupun pemanggilan sebagaimana statusnya dimaksud.

Baca Juga :  Pemdes Se-Bintan Terima Rp 30,9 Miliar

Tapi, yang bersangkutan baru diperiksa sebagai saksi oleh tim penyidik. Namun demikian dirinya berjanji dalam waktu dekat pihaknya melakukan pemanggilan, untuk diperiksa sebagai tersangka.

”Segera kita lakukan pemanggilan dan pemeriksaan sebagai tersangka. Termasuk pemanggilan kembali terhadap sejumlah saksi terkait lainnya,” katanya, Rabu (19/4) kemarin.

Herry mengatakan, jika dalam proses penyidikan kasus nanti, ditemukan adanya keterlibatan pihak lain, pihaknya tidak segan-segan menetapkan pihak lain itu sebagai tersangka. Namun demikian, untuk saat ini baru satu tersangka yang ditetapkan dalam kasus itu.

Baca Juga :  4.250-an Wanita Bintan Pelaku Industri

”Untuk sementara baru ada satu tersangka. Namun tidak menutup kemungkinan adanya tersangka lain, jika ditemukan bukti yang cukup,” ungkapnya.

Menurutnya, penyimpangan kerugian negara sekitar Rp 300 juta dalam kasus itu diperoleh melalui audit yang dilakukan Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP), baik melalui pihak Inspektorat, BPKP maupun di internal tim penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Tanjungpinang.

Tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU nomor 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU nomor 20/2001 tentang Perubahan atas UU nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Baca Juga :  Setiap Kamis, Puskesmas Layani Pemeriksaan Serviks Gratis

Hingga berita ini ditulis, Kades Malang Rapat Yusran Munir belum memberikan keterangan.(RAYMON SANDY)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here