Jamhur : Sepeser pun Tak Masuk PAD

0
1045
Jamhur Ismail

Uang Lego Jangkar  

TANJUNGPINANG – Pemprov punya laut, tapi tak bisa dinikmati. Itulah yang terjadi selama ini. Hasil pengelolaan laut dari lego jangkar justru dikuasai pusat dan Badan Pengusahaan (BP) Batam.

Kepala Dinas Perhubungan Pemprov Kepri, Jamhur Ismail mengatakan, selama ini belum pernah masuk uang lego jangkar ke kas daerah.

”Sepeser pun tak ada masuk kas daerah. Padahal, undang-undang menegaskan, 12 mil laut itu kewenangan kita provinsi,” ujar Jamhur via ponselnya, akhir pekan lalu.

Namun, Menko Maritim Luhut Panjaitan sudah berjanji bahwa pengelolaan lego jangkar akan berkeadilan. Artinya, pemprov akan mendapatkan bagian dari uang lego jangkar itu.

Jamhur belum bisa menjelaskan apakah berkeadilan yang dimaksud itu bagi-bagi wilayah atau bagi-bagi pendapatan.

”Tapi itulah yang disampaikan pak menteri. Ia tak ingin ribut dan harus berkeadilan,” tambahnya.

Sebelum menetapkan dimana saja titik labuh jangkar di Kepri, maka tim besutan Menko Maritim akan turun ke Kepri untuk melakukan kajian. Di tim ini, ada juga utusan dari BP Batam.

Apakah ini artinya BP Batam akan tetap kebagian lego jangkar, belum diketahui juga. Namun yang pasti, pemprov berhak mengelola laut 12 mil (19 Km dari garis pantai saat air surut.

Tim yang dibentuk itu selain melakukan kajian, juga untuk melihat titik mana saja di Kepri yang sering dijadikan kawasan lego jangkar. Sehingga tidak ada yang lolos hingga merugikan negara.

Selama ini, kawasan Pulau Tolop dan Pulau Nipah yang sering dijadikan kawasan lego jangkar. Namun, di Pulau Galang sering juga terlihat kapal lego jangkar.

Menteri Luhut juga mengingatkan bahwa tim yang dibentuk ini nantinya harus bekerja dengan meninjau semua aspek. Selain masalah ekonomi, sosial dan bahkan yang terpenting adalah masalah pengelolaan limbah.

”Kita harus atur ini, agar kapal-kapal itu ada kontribusinya buat kita. Ingat, ini kampung kita. Gak ada yang boleh mengatur kampung kita,” tegas Luhut.

Baca Juga :  Jokowi Akui Ada yang Klaim Natuna

Karena masalah lego jangkar juga berkaitan erat dengan masalah limbah yang ditimbulkan dan mengakibatkan pencemaran laut. Oleh sebab itu, Luhut menginstruksikan agar tim yang terbentuk nanti bekerja dengan matang, meninjau segala aspeknya
Ketua Komisi II DPRD Kepri, Ing Iskandarsyah mengatakan, harusnya masalah lego jangkar ini jauh hari sudah melibatkan pemerintah daerah. Apalagi itu diatur di undang-undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Apabila uang lego jangkar masuk kas daerah, maka dewan benar-benar bisa memastikan penggunannya demi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Selama ini, uang lego jangkar yang diambil pusat dan BP Batam belum tentu kembali ke daerah. Sehingga masyarakat Kepri sendiri belum tentu menikmatinya. Padahal, laut berada di Kepri.

”Tapi kami sarankan, uang lego jangka yang diperoleh pemprov dibagi juga ke daerah seperti Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB),” bebernya, kemarin.

Pemprov butuh uang yang banyak untuk membangun provinsi ini. Membangun Kepri, kata dia, butuh biaya besar karena kondisi geografisnya yang kepulauan.

Selain ada pemasukan ke kas daerah, kata Ing Iskandarsyah, pengelolaan lego jangkar ini bisa membuka lapangan pekerjaan yang baru. Usahakan merekrut tenaga kerja lokal.

”Kita yakin, tahun ini masyarakat Kepri sudah bisa menikmati hasil lego jangkar itu,” harapnya.

Potensi baru ini juga akan menumbuhan sektor ekonomi Kepri. Di tengah kondisi ekonomi yang anjlok seperti saat ini, butuh sumber yang baru.

Ing Iskandarsyah juga mengatakan, selama ini BP Batam mengelola lego jangkar seperti di daerah Pelabuhan Batuampar. Padahal, itu wilayah kerja Pemprov Kepri.

”Okelah kalau dekat pelabuhan. Tapi di Galang, apa memang ada pelabuhan mereka di sana? katanya penuh tanya.

Baca Juga :  Hongkong Buru Ikan Napoleon Natuna-Anambas

DPRD Sepakat Perda Lego Jangkar
DPRD Provinsi Kepri masing-masing sepakat tidak menolak pembahasan tarif retribusi lego jangkar diatur di peraturan daerah (Perda).

Hal ini disampaikan pada saat paripurna tanggapan fraksi tentang Ranperda perubahan kedua atas Perda No.1 tahun 2012 tentang Retribusi Daerah dan perubahan Perda No.8 tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ery Suandi mewakili PDIP menyampaikan prinsipnya ranperda yang diusulkan sangat mendukung percepatan prekonomian di Provinsi Kepri.

Hanya saja, Pemprov Kepri diminta harus bisa memperhatikan kriteria batas laut 12 mil yang diukur dari bibir pantai, sebagai kewenangan provinsi dari kabupaten/kota.

”Kajian agar pemprov memperhatikan kriteria, hal ini agar setelah perda ini dijalankan, lantas tidak bermasalah, lalu merugikan masyarakat pada umumnya,” tegas Ery Suandi mewakili fraksi PDIP

Hal senada pun disampaikan, fraksi partai Golongan Karya (Golkar) memberikan pandangan agar setelah penerapan Perda retribusi itu nanti, supaya memperhatikan prinsip-prinsip mendasar diantaranya subjek dan objek besaran tarif dan wilayah harus terukur.

Serta Pemprov Kepri, diminta harus memperhatikan pentingnya transparansi agar tidak menimbulkan prasangka negatif setelah Perda itu diterapkan.

”Berapa besaran tarifnya harus terukur, di samping itu juga harus mengedepankan transparansi,” tambah salah satu juru bicara fraksi Golkar.

Juru bicara fraksi Hanura Plus Rudi Chua menambahkan secara umum pihaknya juga sangat mendukung pelaksanaan perda Retribusi Lego jangkar dan Pajak daerah tersebut diterapkan.

Hanya saja, Rudi dalam pandangan fraksinya berpendapat, harus mengedepankan efektivfitas keadilan masyarakat.

Segi positif perda labuh jangkar ini, mendukung sektor ekonomi, serta mengatasi persoalan defisit anggaran provinsi Kepri. Hanya saja, pemprov perlu mewujudkan rasa keadilan terhadap masyarakat.

Hal senada mendapat respon positif dari masing-masing fraksi DPRD lainnya, antara lain fraksi Partai Kebangkitan Nasional, PKS-PPP.
Kewenangan Provinsi

Baca Juga :  Kapten Khawatir, Nurdin Ambil Alih

Jamhur menjelaskan, kondisi geografis Kepri terdiri dari 96% lautan dan hanya 4% daratan serta letaknya yang strategis berbatasan langsung dengan 4 negara yaitu Singapura, Malaysia, Thailand dan Tiongkok merupakan potensi penerimaan daerah dari sektor maritim yang perlu dioptimalkan.

Pemprov berwenang melaksanakan pengelolaan wilayah laut sampai 12 mil dari garis pantai di luar minyak dan gas bumi.

Terdapat ruang perairan di luar Daerah Kepentingan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan di wilayah Provinsi Kepri digunakan sebagai perairan terminal khusus (Tersus) dan area labuh jangkar.

Bahwa dalam pelaksanaannya pemanfaatan ruang laut dalam 12 mil tersebut telah diusahakan (dioperasikan) oleh BP Batam dan Badan Usaha lainnya dengan menggunakan Izin Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan setiap pengguna area labuh jangkar wajib membayar PNBP kepada UPT Kementerian Perhubungan (KSOP/KUPP).

Bahwa setiap badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara pasal 9 ayat (3).

Badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan wajib mencantumkan atau menunjukkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan dan dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan.

Dijelaskannya, tinjauan dasar hukumnya adalah UUD 1945 pasal 18. Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.

Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. (mas/ais)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here