Jangan Habiskan Hasil Tambang

0
514
Dumtruck menumpahkan bauksit ke tromol untuk dicuci sebelum diekspor.

Sebaiknya wacana dibukanya tambang bauksit tidak usah dulu terlalu besar dampaknya contoh yg sekarang dimana2 yg ada tandus, gersang dan berlobang2 hasil alam ini jangan dipaksa utk dihabiskan ingat anak cucu… Wass. Dana reklamasinya juga sekarang tdiak jelas mau diapakan dan dimana posisinya.
+6281536383421

Bauksit Habis Pengusaha Hengkang
Mbs : Dulu Tanjungpinang dan Bintan tanahnay sejuk, sejak datang bauksit lalu pengusahanya hengkang nyari kerja jadi sudah. Duit untuk reboisasi lahan yang tandus juga tak jelas, sementara tanah gersang dri rtahun ketahun itu yang tersisa. Kini cari kerjapun susah..
+6281314992494

TANGGAPAN :
SELAMA ini, dana pascatambang di Kepri disimpan di beberapa BPR milik pemda dengan total sekitar Rp223 miliar. Semua dana ini harus ditarik dan diserahkan ke Pemprov Kepri.

Aturannya mengatur demikian sesuai UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Karena salah satu wewenang yang dialihkan dari kabupaten/kota ke provinsi adalah tentang pertambangan. Sehingga, dana pascatambang yang sebelumnya dikelola pemkab/pemko, sejak 2017 lalu kewenangannya diserahkan ke pemprov.

Baca Juga :  Korupsi dan Pungli Merajalela

Di Kepri, belum ada yang mengalihkan dana pascatambang tersebut ke provinsi. Informasi yang beredar selama ini, apabila dana tersebut ditarik, maka BPR akan bangkrut karena kehabisan modal.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI sudah mengingatkan pemda/pemko agar mengalihkan dana pascatambang tersebut ke provinsi. Jika tidak, KPK akan bertindak.

Apa yang sudah disarankan KPK maka segera diselesaikan dengan baik. Hal ini supaya ke depan tidak melanggar ketentuan hukum. Saya rasa apa yang disarankan KPK segera lah diselesaikan. Sebelum hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi nantinya.

Pemprov Kepri melalui instansi terkait sudah menyurati pemerintah kabupaten/kota yang sampai saat ini masih menyimpan dana pascareklamasi pascatambang tersebut.

Namun memang, masing-masing kabupaten/kota sepertinya mereka punya pandangan, bahwa aturan, kewenangan yang diatur Korsupgah KPK RI tersebut dinilai bisa merugikan Pemda nantinya.

Baca Juga :  Beri Kami Kelonggaran Pajak

Sudah disurati berberapa kali. Sehingga bisa diproses, kalau ada calon pemohon yang ingin pencairan. Maka mereka sudah melakukan tanggung jawab dan ketentuan yang berlaku. Tapi sepertinya pemerintah daerah ini, masih punya alasan mereka masing-masing, silahkan saja. Tapi saran saya, kalau KPK sudah minta, segera lah. (mas/adi)

H Nurdin Basirun
Gubernur Kepri

TANGGAPAN:
Pemko Tanjungpinang sudah menerima surat dari Pemprov Kepri, terkait masalah perpindahan qq Bupati, ke qq Gubernur. Namun, pihaknya beranggapan kalau kebijakan ini disegerakan, maka Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pemda/Pemko akan rugi besar. Tidak hanya colaps, tapi nasib para pekerja gimana, kita harus berpikir sampai ke sana.

Kebijakan Korsupgah KPK ini sangat tidak intoleran. Upaya pemindahan dana pascatambang tersebut ke bank pemerintah, dengan alasan untuk pencairan pemohon perusahaan tambang ke Pemprov tidak bisa secepatnya.

Kalau alasannya untuk pencairan, tidak bisa begitu diurus langsung cair. Tentu akan melewati proses kajian yang panjang. Lahan pascatambang itu aja sekarang sudah tidak ada. Jadi Pemda pun saya pikir tidak semudah itu juga memberikan rekomendasi Saya harap dapat dikaji ulanglah. Karena ini menyangkut hajat orang banyak.

Baca Juga :  Ayo Percepat Kelola Lego Jangkar

Sebelumnya, Tim Koordinator Wilayah II Sumatera Korsup Pencegahan KPK RI menyorot persoalan pemindahan dana reklamasi pascatambang tersebut yang sampai hari ini belum tuntas.

KPK memberikan batas waktu tiga bulan proses pemindahan harus diselesaikan. Jika tak diindahkan, maka KPK bersama tim Korsupgah yang langsung menyelesaikan permasalahan ini.

Salah satu yang menyalahi aturan tentang penyimpanan dana pascatambang itu adalah, tidak seharusnya disimpan di BPR. Namun harus disimpan di bank pemerintah seperti Mandiri, BRI, BNI, BTN. (mas/adi)

Raja Ariza
Pj Wali Kota Tanjungpinang 

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here