Kadin Minta Agar BP Batam Dibubarkan

0
1074
BP batam: Kantor bp Batam yang dulu bernama otorita batam di di Batamcenter. F-istimewa

BATAM – Ketua Kadin Provinsi Kepri, Maaruf Maulana, meminta mantan Presiden RI yang juga mantan Ketua Otorita Batam agar Badan Pengusahaan (BP) Batam dibubarkan.

Pengelolaan Batam diminta sepenuhnya diserahkan ke Pemko Batam sesuai dengan UU Otonomi daerah. Namun permintaan itu tak direspon Habibie. Permintaan itu disampaikan saat dialog Kadin Kepri dengan BJ Habibie, Jumat (28/4) lalu.

”Mohon kepada pak Habibie, agar disampaikan ke pusat, agar pengelolaan Batam diserahkan ke Pemko Batam. Tidak seharusnya yang dari pusat selalu bisa menjalankan pengelolaan Batam,” cetusnya.

Maaruf juga mempertanyakan pernyataan Kepala BP Batam, Hatanto yang menyebutkan jika perekonomian Batam, tidak bisa selalu tergantung dengan Singapura. Pernyataan itu disebutkan Maaruf, tidak mendasar dan tidak menjaga situasi ekonomi.

Baca Juga :  Cagar Budaya di Batam Didata Ulang

Pada kesempatan itu, perwakilan REI juga menyatakan hal yang sama. Dia juga mengingatkan pernyataan BJ Habibie beberapa tahun lalu, yang menyatakan jika Batam bisa menjadi Provinsi Khusus.

”Soal perubahan terkait pemerintahan di Batam, sudah disampaikan Kadin tadi. Tapi kami perlu mengingatkan, yang disampaikan pak Habibie, yang pernah menyinggung provinsi khusus Batam,” katanya.

Dia juga menyinggung pesaing Batam, terkait dengan rencana Batam membangun Pelabuhan transhipment, Tanjung sauh. Disebutkan, pelabuhan alih kapal itu tidak jadi dibangun, karena pesaing Batam.

”Kita butuh pelabuhan hub, yang beberapa kali digagalkan pesaing kita. Mohon dibantu disampaikan ke pusat,” harapnya.

Baca Juga :  HM Rudi Jadi Ex Officio, Waka BP Belum Ditentukan

BJ Habibie secara tidak langsung merespon permintaan Kadin soal pembubaran BP Batam. Pada kesempatan itu ia memberikan nasehat, agar Pemko-BP berdampingan dan mengelola Batam dengan baik. Habibie memberikan analogi terkait Pemko dan BP Batam. Diingatkan jika dalam kehidupan, tidak bisa sendiri. Dia memberikan sinyal menolak, Batam hanya dikelola Pemko.

”Kita harus kerjasama. Anda harus jawab sendiri pertanyaannya. Tapi harus berjuang bersama. Kita tidak bisa hidup sendiri,” kata Habibie.

Habibie juga menyinggung peruntukan lahan di Batam yang banyak untuk properti. ”

Sekarang saudara disini. Kita ada ruli-ruli seperti di Jakarta. Tapi kita harus tegas. Dulu saya dorong perusahaan masuk dengan insentif. Perusahaan butuh kartawan dan karyawan buat tempat tinggal. Kita berikan. Tapi, lahan yang terbatas ini bukan untuk itu (tempat tinggal).
Diakui, saat dirinya masuk, dia tidak punya kendala waktu membangun Batam, karena tidak ada ruli. Demikian dengan UKM-UKM.

Baca Juga :  Kegiatan Digelar Tak Sesuai Rencana

”Dulu tidak ada ruli. Tadi saya dengar pengembangan UKM. Kita tidak pernah memikirkan UKM waktu mau bangun Batam. Kalau kita maunya yang (perusahaan) top-top,” cetusnya. (mbb)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here