Kamis, Gubernur Bagi-bagi APBD

0
796
H Nurdin Basirun

DOMPAK – Setelah menerima hasil evaluasi APBD 2017 dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Gubernur Kepri H Nurdin Basirun akan menyerahkan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) kepada para kepala dinas/badan dan sekretariat.

Sekdaprov Kepri, TS Arif Fadillah mengatakan, DPA akan diserahkan, Kamis (16/2) nanti di Dompak.

”Setelah menerima evaluasi APBD dari Mendagri, TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) akan segera melakukan perbaikan-perbaikan. Hari Kamis nanti akan kita berikan DPA,” ujarnya kepada wartawan di Gedung DPRD Kepri di Dompak, kemarin.

Arif mengatakan, kepala SKPD jangan berpangku tangan lagi setelah menerima DPA. Langsung bekerja. Segera jalankan kegiatan agar APBD segera terealisasi.

Baca Juga :  MTQ Lahirkan Generasi Berimtaq

”Kita harapkan untuk segera merealisasikan APBD itu dengan baik dan tepat sasaran. Jangan sampai ada yang tidak dilaksanakan sehingga serapan APBD ini dapat terealisasi dan bermanfaat bagi masyarakat,” tegasnya.

Evaluasi APBD Kepri 2017 telah disetujui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dengan beberapa catatan. Hanya saja, dalam catatan itu tidak disebutkan bahwa Pemprov Kepri akan dikenakan sanksi lantaran lambat mengesahkan APBD-nya.

Sekdaprov Kepri, TS Arif Fadillah mengatakan, catatan evaluasi APBD dari Kemendagri tentang alokasi pendidikan harus tetap dipertahankan minimal 20 persen sesuai UU.

Di APBD Kepri 2017, anggaran pendidikan sekitar 26,1 persen. Kemendagri juga mengingatkan anggaran kesehatan minimal 10 persen dari APBD. Di APBD Kepri 2017, anggaran kesehatan sekitar 10,6 persen.

Baca Juga :  Sabtu, Roro Berlayar Malam

Dari catatan yang diberikan Mendagri, ia mengatakan, tak ada disebutkan sanksi untuk pemprov. Ini juga yang membuatnya yakin sanksi itu tidak jadi diterapkan.

Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo juga meminta agar Pemprov Kepri menyegerakan membayar gaji pegawai honorer, dana tunda salur kabupaten/kota apabila APBD 2017 telah diterima.

”Saya diamanatkan Mendagri agar menyegerakan membayar gaji pegawai honorer yang beberapa bulan belum dibayarkan,” tambah Arif.

Mendagri juga meminta agar uang tunda salur ke kabupaten/kota serta hutang ke pihak ketiga proyek tahun sebelumnya untuk segera dibayarkan.

Baca Juga :  Saudagar Melayu Perkuat Ekonomi

”Dokumen APBD Kepri 2017 sudah ditekan Mendagri pada Jumat lalu. Ada sejumlah catatan yang harus diperbaiki. Namun catatan itu tidak banyak hanya sifatnya tidak substansi sehingga TAPD Kepri akan memperbaiki secepatnya,” ujar Arif.

Inilah pesan Mendagri agar pemprov Kepri komitmen jangan sampai di bawah yang telah diamanatkan dalam undang-undang. (mas)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here