Kapal Asing Kabur dari Kepri

0
834
LEGO JANGKAR: Kapal tanker yang lego jangkar di lautan Kepri. Namun, Pemprov Kepri tidak pernah menerima uang lego jangkar selama ini. F-adly/tanjungpinang pos

Tarif Lego Jangkar Naik 538 Persen

DOMPAK – Tarif lay up kapal atau lego jangkar di Batam naik hingga 538 persen sesuai Peraturan Kepala (Perka) Badan Pengusahaan (BP) Batam.

Akibat kenaikan ini, pemilik kapal yang selama ini lego jangkar di Batam memilih pindah ke negara asing yang tarifnya lebih murah, nyaman dan aman.

Keluhan ini disampaikan 2 dari 13 perusahaan pengelola lego jangkar di Batam. Keduanya adalah pimpinan, PT Pelabuhan Batam Indonesia yang merupakan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) Pemko Batam dan PT Bias Delta Pratama, BUP Kementerian Perhubungan.

Lisa, Dirut PT Bias Delta Pratama mengatakan, saat ini pihaknya mengelola 32 kapal di daerah Rempang-Galang (Relang).

Namun, karena harga tarif lego jangkar naik hingga 538 persen, semua kapal-kapal itu akan dipindahkan ke Thailand, Malaysia dan Singapura.

Parahnya lagi, sebanyak 30 unit kapal yang akan lego jangkar di Batam menunda rencananya setelah mengetahui kenaikan tarif yang selangit itu.

”Karena harganya naik sampai 538 persen, mereka mau cancel (batalkan) semua. Yang 32 kapal sekarang ini pun mau dipindahkan semua. Kita tak dapat apa-apa lagi nanti,” ujar Lisa kepada wartawan kemarin di Kantor Gubernur Kepri di Dompak.

Padahal, jika harga lego jangkar kompetitif atau di bawah harga negara lain, maka kapal yang mau lego jangkar di Kepri akan semakin banyak.

”Area laut yang kami kelola bisa menampung hingga 280 unit kapal. Sekarang yang terisi baru 32 kapal. Itu pun mau dipindahkan. Harganya segitu, siapa yang mau,” katanya penuh tanya.

Padahal, kata Lisa, kapal-kapal yang lego jangkar di sana sebagian besar harus lay up karena belum dapat orderan akibat ekonomi dunia yang sedang lesu.

Pemilik kapal pasti mencari biaya yang murah untuk lego jangkar karena kapalnya sendiri tak beroperasi.

Baca Juga :  Mendagri Buka Manado Fiesta

”Mana yang murah, tentu mereka pilih itu,” bebernya.

Tahun 2016, perusahaan itu sendiri menyerahkan retribusi ke BP Batam sekitar Rp 20 miliar hingga Rp 30 miliar. Jika tak ada lagi kapal yang lego jangkar, maka tak ada lagi pemasukan ke kas negara (BP Batam).

Failasuf, Direktur PT Pelabuhan Batam Indonesia juga mengatakan hal yang sama, bahwa 5 dari 17 kapal yang lego jangkar di wilayahnya di Pulau Pekong Galang, akan dipindahkan ke Thailand akibat naiknya tarif lego jangkar tersebut.

Bahkan para pemilik kapal yang lain juga akan melakukan hal yang sama bila harga lego jangkar tetap naik hingga 540 persen.

”Tapi, kalau tarifnya bisa diturunkan dan kompetitif, kapal-kapal itu bisa kita minta balik lagi supaya tak dipindahkan ke negara lain,” jelasnya.

Failasuf mengatakan, lima kapal yang hendak pindah tersebut karena tak tahan melihat kondisi di Kepri yang tidak jelas. Selain tarif naik mendadak 538 persen, ada tumpang tindih kewenangan saat ini yakni Pemprov Kepri dan BP Batam.

”Pengusaha tak ribet. Mereka tahu ini sedang tumpang tindih kewenangan, belum lagi tarif naik sangat tinggi, mereka tak nyaman. Makanya mau pindah,” bebernya.

Di Malaysia, harga lego jangkar lebih murah bahkan diberi kemudahan-kemudahan selama satu tahun. Di Kepri sendiri, harganya justru tak kompetitif.

Bingung, Bayar ke Pemprov atau BP Batam
Para BUP dan ULP pengelola lego jangkar di Batam saat ini mengaku bingung kemana hendak membayar retribusi lego jangkar.

Karena saat ini, Pemprov Kepri juga punya kewenangan atas pengelolaan laut seluas 12 mil (19 Km) yang diukur dari daratan saat air laut surut. Sementara, lokasi labuh jangkar yang dikelola dua perusahaan itu masih di area 12 mil.

”Makanya, kami bingung mau bayar sama siapa. Ke BP Batam atau ke Pemprov Kepri,” ujar Failasuf saat Rakor Pengelolaan Pulau Nipah, Pulau Tolop, Pulau Batam di Kepri yang digelar di Kantor Gubernur Kepri di Dompak, Kamis (30/3).

Baca Juga :  Pemuda dan Semangat Cinta Tanah Air

Selama ini, meski masih berada di kawasan 12 laut, namun mereka tetap menyetorkannya ke BP Batam.

”Sekarang sudah ada kewenangan provinsi, lalu kami bayar kemana ini,” jelasnya lagi.

Mereka mendukung langkah Pemprov Kepri untuk mengelola lego jangkar di 12 mil pantai tersebut. Sebab, itu sudah diatur di Undang-Undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Apalagi, Pemprov Kepri akan menetapkan tarif yang lebih rendah dibandingkan negara lain, maka akan membuat bisnis lego jangkar di Kepri akan hidup. Bukan seperti yang dibuat BP Batam dengan menaikkan tarif hingga 538 persen.

Lis juga mengatakan, pihaknya sangat mendukung agar Pemprov Kepri yang mengelola lego jangkar di 12 mil laut.

”Pasti kita dukung. Pemprov pasti bikin tarif yang lebih murah. Jadi, kita masih bisa bersaing. Kalau tarifnya murah, kapal yang sudah sempat keluar, akan kita panggil kembali, kita jelaskan. Mereka akan kembali lagi (kalau tarifnya murah),” bebernya.

Tarif Tak Naik Sejak 2009
Staf Ahli Kepala BP Batam, Asroni Harahap mengatakan, tarif lego jangkar di Batam tidak pernah naik sejak tahun 2009. Rencana kenaikan tarif ini sudah diajukan sejak 4 tahun lalu, dan baru tahun ini terealisasi.

Kenaikan sebesar itu karena selama ini tidak ada penyesuaian tarif lego jangkar. Sehingga, jika pun naik sebesar itu, banyak hal teknis yang menjadi acuan sebelum menetapkannya.

Aduan dari pengusaha seperti yang disampaikan Lisa, kata Asroni, sudah beberapa kali didengarnya. Bahkan, Kepala BP Batam Hatanto sudah pernah menjelaskannya.

”Saya kira pak kepala sudah pernah menyampaikannya. Jadi, saya tak perlu lagi menjelaskannya. Dan ibu (Lisa) itu juga yang menanyakannya saat itu,” jelasnya kepada wartawan di tempat yang sama.

Baca Juga :  RUU Kepulauan Prioritas Presiden

Lisa, kata dia, saat menyampaikan keluhannya kepada wartawan tidak menjelaskan semua hal lain hingga membuat tarif lego jangkar naik hingga 540 persen.

”Kan masih ada hal-hal lain yang tak disampaikannya. Dan itu sudah pernah disampaikan pak kepala (BP Batam, red),” tambahnya.

Asroni Harahap menjelaskan, BP Batam sudah mengusulkan kenaikan tarif itu tahun 2013 lalu. Baru terwujud 4 tahun kemudian. Yang menentukan tarif itu bukan BP Batam semata, namun turut serta di dalamnya Kementerian Keuangan dan Kementerian Perekonomian.

”Tak bisa semata-mata hanya BP Batam yang menetapkan. Kita masih punya atasan kok. Bahkan, untuk menetapkan tarif itu sendiri butuh waktu hingga empat tahun baru terealisasi,” jelasnya.

Tarif selama ini, sudah tidak cocok lagi karena itu tarif lama. Sehingga perlu diperbaharui.
Soal kapal-kapal yang akan kabur ke negara asing akibat mahalnya tarif itu, Asroni optimis, Batam tetap akan menjadi wilayah lego jangkar yang menarik bagi kapal-kapal tanker.

Failasuf mengatakan, apabila Pemprov Kepri membuat tarif yang lebih murah, maka retribusi yang diperolehnya bisa banyak lantaran kapal yang mau lego jangkar juga akan semakin banyak.

Selama ini, mereka menyetor sekitar Rp 3 miliar hingga Rp 6 miliar ke BP Batam dari lego jangkar itu. Padahal, area lego jangkar yang dikelolanya berada di lautan 12 mil dari pantai yang merupakan kewenangan Pemprov Kepri.

Rakor tersebut dipimpin langsung Sekretaris Menteri Koordinator Maritim (Sesmenko Maritim), Ridwan Djamaluddin didampingi Kepala Dinas Perhubungan Pemprov Kepri, Jamhur Ismail.***

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here