Kas Lego Jangkar Hak Kepri, Bukan BP

0
1138
Kapal: Banyaknya kapal labuh jangkar di perairang sekitar Tanjung Uma hingga pelabuhan Batu Ampar Batam. F-ADLY HANANI/tanjungpinangpos

Setahun, Pemasukan Capai Rp 6 Triliun

Pemprov Kepri berwenang mengelola dan menerima uang lego jangkar sesuai UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tapi UU itu seakan tidak dihiraukan. Pasalnya, hingga kini Pemprov Kepri belum menerima pemasukan dari uang lego jangkar.

Tanjungpinang – KEPALA Dinas Perhubungan Pemprov Kepri, Jamhur mengatakan, dalam undang-undang itu jelas diatur kewenangan provinsi mengelola sumber daya alam lautan.

”Ada di Pasal 27 UU No.23. Itu kewenangan kita,” ujarnya, kemarin.

Namun, pajak lego jangkar di Batam selama ini masuk ke Badan Pengusahaan (BP) Batam dan pemerintah pusat. Kewenangan BP Batam sendiri sesuai dengan PP No.46. Mereka berwenang atas 8 pulau. Artinya tidak berwenang di perairan.

”Kewenangan kita sudah jelas sesuai UU No.23. Harusnya provinsi yang menerima itu,” bebernya.

Masyarakat Kepri harusnya sudah makmur dan sejahtera apabila kewenangan itu langsung diberikan ke provinsi. Sebab, perkiraan Jamhur, satu tahun itu pemasukan ke kas daerah dari lego jangkar mencapai Rp 6 triliun.

”Bayangkan Rp 6 triliun itu masuk ke pusat. Kita masyarakat Kepri yang harusnya menikmatinya,” tegasnya.

Kepri itu bukan minta jatah. Namun, itu sudah menjadi kewenangan sesuai UU.
Menko Maritim Luhut B Panjaitan berjanji akan menunjuk satu institusi untuk mengelola lego jangkar di Kepri. Rencananya, Kamis (16/3) kemarin, sudah ditunjuk institusinya.

Namun, saat Gubernur Kepri H Nurdin Basirun beserta sejumlah pejabat Pemprov Kepri lainnya pergi ke Jakarta untuk rapat membahas hal ini, Luhut tidak bisa ikut rapat.
Saat itu, Luhut ikut membawa jenazah Hasyim Muzadi, tokoh bangsa ini yang meninggal dunia hari itu.

Baca Juga :  Pagi yang Heboh di Perairan Horsburgh

”Jadinya kami rapat dengan staf ahli menteri. Pak menteri tak bisa hadir waktu itu. Makanya, belum ada ditetapkan siapa institusi itu,” bebernya.

Saat pertemuan itu, pihak Kemenko Maritim berjanji akan segera membentuk tim untuk mempelajari persoalan apa sebenarnya yang terjadi soal lego jangkar di Kepri.

Namun, Luhut juga akan menjadi waktu berikutnya untuk membahas hal ini. Jamhur berharap, jika UU No.23 yang digunakan, harusnya itu jelas-jelas jadi wewenang Pemprov Kepri.

Jamhur mengatakan, berdasarkan penelitian yang dilakukan salah satu perusahaan tahun 2014, sehari jumlah kapal yang melintas di perairan Selat Malak sekitar 300 unit.

Pendapatan satu hari dari kapal itu cukup besar. Apalagi, penerimaan dari lego jangkar di Kepri berpotensi makin besar. Hal itu dikarenakan lego jangkar kapal di Singapura sudah sangat padat.

”Di Singapura itu sudah crowded. Kalau sudah lewat 6 jam, kapal harus bergerak. Nah, kemana kapal itu bergerak, ke Kepri atau ke Malaysia,” bebernya.

UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bab V Kewenangan Daerah Provinsi di Laut dan Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan adalah :

Bagian kesatu Kewenangan Daerah Provinsi di Laut.

Pasal 27, ayat 1. daerah provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam (SDA) di laut yang ada di wilayahnya.

Baca Juga :  566 Kelompok Desa Terbentuk

Ayat 2. kewenangan daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alat di laut sebagaimana dimaksud ayat 1 meliputi

a. eksplorasi, eskploitasi konservasi dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi. b. pengaturan administratif. c. pengaturan tata ruang. d. ikut serta dalam memelihara keamanan di laut. e. ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara

Ayat 3. kewenangan daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana pasal 1 dan 2 adalah 12 mil (19,308 Km) laut diukur dari garis pantai arah laut lepas dan atau ke arah perairan kepulauan.

Ayat 4. apabila wilayah laut ada dua daerah provinsi kurang dari 24 mil, kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah dari wilayah antardua provinsi tersebut

Ayat 5. ketentuan sebagaimana dimaksud ada ayat 3 dan 4 tidak berlaku terhadap penangkapan ikan oleh nelayan kecil.

Gubernur Ajak Swasta
Gubernur Kepri H Nurdin Basirun, menyadari persoalan lego jangkar di Kota Batam saat ini masih tidak stabil baik pengelolaan keuangannya, serta manajemen yang mengatur persoalan tersebut.

Untuk perbaikan sistem di kawasan lego jangkar tersebut, Nurdin menjelaskan tidak masalah bisnis tersebut dikelola pihak swasta atau bahkan pemerintah pusat melalui Pelindo, asalkan mampu menciptakan rasa aman dan nyaman bagi para pengusaha.

”Saya pun sudah sampaikan ke Pak Luhut, Menko Maritim, saya bilang labuh jangkar ini bayarnya per USD pak. Hanya saja, kita masih turunkan toleransi,” terang politisi NasDem Kepri tersebut.

Baca Juga :  Pertamina Luncurkan BBM RON 92 di 16 SPBU

Jadi bukan tidak dipungut biaya labuh jangkarnya. Hanya saja, kata dia, sistem yang mengatur belum efektif.

”Jadi saya menyarankan, karena dapat protes Pak Menteri soal persoalan labuh jangkar ini, kami tidak masalah melibatkan swasta, pusat (Pelindo, red) dan BUP Kepri. Asalkan tetap mampu menyumbang PAD untuk Kepri,” tambahnya.

Nurdin sendiri, tidak menampik bahwa masih lemahnya pengawasan serta pendapatan dari hasil lego jangkar khususnya di kawasan Kota Batam tersebut. Tapi Nurdin tidak mau menciptakan kegaduhan antarpemerintah, pengusaha serta BP Batam.

”Persoalan ini kita tidak mau ribut-ribut. Kalau ribut, pengusaha kabur,” tukasnya.

Hal ini disampaikan Nurdin menjawab pertanyaan Luhut soal siapa yang menerima uang lego jangkar di Kepri saat melakukan peninjauan Pulau Tolop Batam pakai helikopter, Jumat (10/3) pekan lalu. Saat itu, Luhut heran mendengar jawaban Nurdin soal siapa yang dapat fee-nya.

”Tadi di helikopter pak gubernur (Nurdin Basirun) bilang, tidak tahu siapa yang dapat duitnya itu. Masa di depan mata kita, tidak tahu siapa yang dapat fee kapal parkir di sana,” ujarnya.(MARTUNAS-SUHARDI)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here