Kasus Perizinan, OTT Terbanyak KPK

0
458
Irjen Pol (Purn) Basaria Panjaitan

Soroti Dinasti Pemerintahan

Perizinan celah yang paling banyak digunakan pejabat maupun kepala daerah di Indonesia untuk korupsi. Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 80 persen Operasi Tangkap Tangan (OTT) mereka kasusnya perizinan.

BATAM – ”Gubernur, Walikota, Bupati, harus hati-hati dengan ini. Modusnya dalam bentuk suap. Ada yang diberikan sebelum izin keluar dan ada yang diberikan setelah izin keluar,” ujar Wakil Ketua KPK RI, Irjen Pol. (Purn.) Basaria Panjaitan S.H., M.H, Rabu (28/11) di Batam.

Modus lain kepala daerah untuk korupsi, dengan membangun dinasti di pemerintahan. Mendudukkan orang-orangnya, baik anak, istri, keponakan dan lainnya.

”Yang menurutnya bisa dikendalikannya. Ini menjadi modus yang dilakukan orang tertentu. Pejabat tertentu melakukan dengan cara mendudukkan keluarga atau orang yang dinilai bisa dikendalikan,” sambungnya.

Selain itu, diakui Basaria, selama ini banyak modus yang ditemukan KPK untuk melakukan korupsi. Korupsi dilakukan karena kepala daerah meminta lebih dari pengusaha.

Baca Juga :  Gubernur Tunggu Terobosan Pimpinan BP Baru

Modusnya, ada dengan menempatkan orang-orangnya, misalnya jadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan, bahkan ada yang membawa-bawa orangnya naik dari kota ke provinsi.

”Contohnya sebelumnya bupati, lalu naik jadi Gubernur. Pejabat dibawa semua ikut ke provinsi. Ini ada yang ditangani KPK. Ada kolusi yang kemudian membuat situasi mendorong terjadi korupsi,” beber Basaria.

Diingatkan agar jangan memaksakan orang, kelompok atau keluarga yang bisa dikendalikan dengan catatan untuk mengharapkan sesuatu nanti. Itu juga melukai hati masyarakat. ”Tidak ada yang memilih agar bapak/ibu bisa korupsi,” cetusnya.

Temuan KPK selama ini, banyak kepala daerah yang operasi tangkap tangan karena meminta lebih dari kewajiban pengusaha.

Baca Juga :  Ampas Kopi Jadi Sabun Mandi

Jika ingin meminta lebih dari pengusaha, disarankan melalui Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan. Namun itu pun harus dimanfaatkan untuk membantu masyarakat.

”Kalau mau (lebih), jangan ambil untuk diri sendiri. Kalau bapak meminta untuk kepentingan pembangunan, bisa difasilitasi CSR. Itu mungkin akan lebih baik. Apalagi Wali Kota mau membangun Batam lebih maju,” kata Basaria.

Semua penegasan itu disampaikan Basaria Panjaitan di hadapan Gubernur Kepri H Nurdin Basirun, Wako Batam, HM Rudi, Wako Tanjungpinang Syahrul, Bupati Bintan Apri Sujadi dan kepala daerah lain dari Riau, Sumsel, Jambi, Palembang, Bengkulu dan Lampung. Saat itu, didorong memanfaatkan CSR untuk membangun.

Secara khusus diakui, saran disampaikan ke Rudi karena hari itu, kegiatan berlangsung di Batam. ”Saya minta untuk Wali Kota Batam, karena ini di Batam. Kalau sedang dan akan mengeluarkan izin, apapun namanya, dalam pencegahan (korupsi), jangan mengambil sesuatu. Jangan meminta sesuatu untuk kepentingan pribadi,” tegasnya.

Baca Juga :  Pelindo Harus Tekan Biaya Logistik Batuampar

Namun, peringatan itu juga dimaksud untuk kepala daerah lain di Indonesia. Dimana, hampir seluruhnya penanganan yang dilakukan KPK, khususnya OTT, 80 persen, karena terkait dengan pengurusan perizinan.

Selain kepala daerah, Basaria juga mendorong agar aparat hukum punya wibawa dan tegas. Sehingga dihormati dan dihargai masyarakat. Sehingga kesejahteraan masyarakat terwujud.

”Dimana penegak hukumnya baik, masyarakatnya sejahtera. Di Inggris, tidak ada polisi pakai senjata, karena masyarakatnya sangat menghormati. Karena polisinya punya integritas,” imbuhnya.(Martua)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here