Kembalikan Kekuasaan Gubernur

0
779
PARKIR: Jalan sepanjang pusat kantor pemerintahan Gubernur Kepri di Dompak dipenuhi mobil pribadi milik pegawai dan tamu. Nampak salah satu sudut jalan di Dompak seperti ‘Showroom” mobil.f-suhardi/tanjungpinang pos

Gubernur Kepri H Nurdin Basirun minta kekuasaannya soal penentuan Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam dikembalikan sama seperti dulu.

BATAM – Di zaman almarhum HM Sani menjadi Gubernur Kepri, dirinya punya kuasa untuk menentukan Kepala BP Batam yakni Mustofa Widjaya dkk.

Namun, di zaman Hatanto Reksodipoetro menjadi Kepala BP Batam, kekuasaan gubernur diambil alih pusat.

Karena gubernur tidak memilih pimpinan BP, akhirnya tidak bisa memerintahkan BP. Padahal, BP Batam dan Pemko Batam selalu terjadi persoalan.

Saat ini, beredar informasi rencana pergantian pimpinan BP Batam. Selain itu, DPR RI juga sedang menyiapkan solusi terhadap konflik antara BP dan Pemerintah Kota Batam.

Nurdin berharap, dalam penentuan pimpinan dewan, dilakukan gubernur. Hal itu disampaikan gubernur usai rapat dengan Panja penyelesaian sengketa BP-Pemko, Selasa (18/4) di Batam.

”Siapa pimpinan BP di daerah FTZ, kami menentukan. Sehingga memudahkan koordinasi,” harap Nurdin.

Baca Juga :  Tak Ada Celah, Menghindar Tiada Guna

Demikian, secara prinsip, apa perintah pusat, Nurdin siap menjalankan. Walau kepada DPR RI, Nurdin menawarkan alternatif.

”Kita siap jalankan perintah pusat. Tapi kita bisa kasih tawaran. Seperti dulu, gubernur yang memutuskan siapa pimpinan BP. Siapa memimpin, gubernur yang memutuskan. Sehingga, bisa komunikasi dengan baik,” sambungnya.

Kebijakan siapa yang memutuskan pimpinan BP, diakui berpengaruh pada perjalanan lembaga itu. Kondisinya, gubernur sekarang tidak bisa memerintah (BP). Jika gubernur memutuskan Kepala BP Batam, bisa lebih kuat dalam mengawasi kinerja BP.

”Bisa mengawasi dan memerintah. Sekarang, kalau ada apa-apa, mereka melapor ke pusat, tidak melapor ke kita,” sambung Nurdin.

Selain itu, diharapkan ada orang daerah yang ditarik dalam kepemimpinan BP Batam. Itu masukan, tapi Panja DPR punya kebijakan.

Baca Juga :  Jangan Terlalu Memaksakan Kehendak

”Kita serahkan saja. Kalau saya mengharap, di daerah banyak anak-anak yang pintar. Banyak kok di Kepri yang doktor-doktor. Kalau bisa ada dari daerah,” harap Nurdin.

Sebelumnya, Nuryanto, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan antar Lembaga Kemendagri mengatakan, Kepri merupakan sentral pertumbuhan ekonomi untuk Indonesia.

Karena itu selalu menjadi sorotan. Sejak kehadiran Otorita Batam (OB) yang kini ganti baju menjadi Badan Pengusahan (BP) Batam, Batam menjadi salah satu lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional.

Tapi kini, investasi di Batam meredup. Pertumbuhan ekonomi Kepri terus terjun bebas sejak tiga hingga empat tahun belakangan ini. Dan tahun 2017 ini pertumbuhan ekonomi Kepri 5,3 persen saja.

BP Batam dan Pemko Batam diminta sinergi dan jangan mempertahankan ego sektoral. Dua mesin harus bisa melaju kencang. Harus bisa membuat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Batam makin cepat.

Baca Juga :  2018, Gaji Guru Honor Naik

Untuk itu, dua instansi ini harus sejalan. Jangan satu ke kiri, satu ke kanan. Beban pembangunan itu ada di pundak BP dan Pemko dan harus sejalan.

”Contohnya begini, beban itu satu dan sebelah di pundak saya, sebelahnya lagi di pundak bapak (sambil memegang pundak wartawan koran ini). Kalau kita sama-sama melaju, kan kencang. Beban itu kita tanggung berdua. Tapi, kalau saya ke kanan, bapak ke kiri, bebannya jatuh kan,” katanya mencontohkan.

Jangan sampai ketidakharmonisan BP dan Pemko membuat calon investor ragu. Namun, apabila dua instansi ini sejalan dan bersinergi, itu akan menambah kepercayaan investor.
(MARTUA-MARTUNAS)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here