Kemenhub Tambah Kapal di Kepri

0
639
KAPAL PERINTIS: Dua kapal perintis yang dibangun Kemenhub di Batam. Rencananya, satu unit diantara akan dioperasikan di Kepri. f-abas/tanjungpinang pos

Warga Kepri mendapat harapan dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI. Selain dijanjikan menambah kapal perintis (subsidi) di Kepri, lego jangkar juga akan diselesaikan.

JAKARTA – BAHKAN, pihak Kemenhub juga berjanji akan menuntaskan pembangunan Pelabuhan Dompak dan Pelabuhan Free Trade Zone (FTZ) Tanjungmoco Dompak. Masih ada beberapa poin tambahan yang dijanjikan Kemenhub.

Janji-janji tersebut disampaikan Plt Dirjend Perhubungan Laut (Hubla) Kemenhub, Bay M Hasani saat melakukan pertemuan dengan Komisi II DPRD Kepri di kantornya di Jakarta, Rabu (20/9) malam lalu.

”Pihak Kementerian Perhubungan setuju akan melanjutkan pembangunan Pelabuhan Dompak dan Tanjungmoco. Apalagi Pelabuhan Dompak, sudah sempat masuk anggaran negara di sana,” ujar Jamhur Ismail, Kepala Dinas Perhubungan Pemprov Kepri, Kamis (21/9).

Soal transportasi laut di Kepri, secara jujur Bay M Hasani mengaku mereka belum pernah membuat desainnya. Namun, ia meminta jika ada contoh agar diserahkan ke mereka sebagai referensi agar disiapkan Ditjen Hubla.

Kemenhub berjanji akan segara membangun percepatan pembangunan pelabuhan di pulau-pulau kecil. Saat pertemuan dengan Dirjen Hubla, langsung dipimpin Ketua Komisi III DPRD Kepri, Widiastadi Nugroho bersama dengan Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebagai mitra kerjanya.

Mereka melakukan rapat koordinasi (rakor) dengan Dirjen Perhubungan Laut (Hubla) Kementerian Perhubungan, Rabu (20/9) malam.

Dalam rakor yang diadakan di Gedung Karsa Lantai 4 Kantor Kemenhub itu, Widiastadi menyampaikan beberapa permasalahan yang ada di Kepulauan Riau khususnya tentang pengoptimalan penyelenggaraan pelayaran dan pengelolaan perairan.

Saat ini pemanfaatan ruang laut di Kepri masih simpang siur. Khususnya soal kewenangan pengelolaan pajak labuh jangkar. Pemprov Kepri seperti diatur dalam UU No. 23 Tahun 2015 pasal 27 memiliki kewenangan mengelola wilayah laut paling jauh 0-12 mil dari garis pantai untuk segala kegiatan kecuali migas.

Memang dulu yang memegang kewenangan tersebut ada di tangan Badan Pengusahaan (BP) Batam. Tetapi per 1 April 2017 telah dilimpahkan kepada pemprov.

Tetapi dalam pelaksanaannya, masalah muncul ketika Perda Pajak dan Retribusi Kepri yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan UU No.23 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut belum selesai dievaluasi pemerintah pusat, Dirjen Hubla mengeluarkan surat keputusan agar KSOP melaksanakan kewenangan tersebut.

Jika terlaksana, Pemprov Kepri rencananya tidak hanya membidik labuh jangkar saja. Lewat Badan Usaha Pelabuhan (BUP), Kepri juga akan melakukan banyak kegiatan di atas kapal yang berlabuh, seperti mendistribusikan air bersih, makanan dan lain sebagainya.

Selain masalah labuh jangkar, Widiastadi juga menyampaikan pembangunan beberapa infrastruktur pelabuhan di Kepri seperti Pelabuhan Dompak dan Tanjung Mocoh yang dibangun menggunakan anggaran APBN yang saat ini terhenti.

”Kami meminta kepada kementrian agar dapat melanjutkan pembangunan Pelabuhan Dompak yang saat ini kondisinya sudah rusak dan terbengkalai. Karena saat ini kami sudah meminta kepada OPD (Organisasi Perangkat Daerah) untuk menyelesaikan administrasi hibah tanahnya,” kata Widiastadi.

Politisi PDIP ini juga menyampaikan usulan mengenai pembangunan pelabuhan rakyat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). ”Untuk pelabuhan rakyat, memang Kementerian Bappenas telah berkomitmen untuk membantu pembangunannya melalui DAK, tetapi Juknis (Petunjuk Teknis) pengalokasian DAK transportasi laut harus dari Kemenhub,” ungkap pria yang kerap disapa Mas Iik.

Dirjen Hubla Bay M Hasani menyambut baik usulan-usulan yang disampaikan oleh Widiastadi dalam rakor tersebut. Terkait usulan yang disampaikan komisi III mengenai pemanfaatan ruang laut Kepri terutama di wilayah Batam, Bay M Hasani menanggapinya serius. ”Secepatnya kita akan lakukan rapat dengan pejabat terkait di kementrian termasuk dengan pak menteri,” tegasnya.

Selanjutnya Kemenhub akan menggandeng Pemprov Kepri untuk membahas kewenangan pemanfaatan ruang laut khususnya di Batam secara detail.

”Kewenangan ini harus bisa dimanfaatkan secara adil baik untuk pusat dan daerah. jangan hanya pusat saja yang mendapatkan hasilnya tetapi Kepri sebagai pemilik wilayah hanya dapat sisanya atau sebaliknya,” janji Hasani.

Pembagian kewenangan secara adil akan berpengaruh ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kepri yang tentunya akan naik. ”Pengelolaan ruang laut sejauh 12 mil ini sangat besar nilai ekonomisnya terutama di wilayah Batam dan itu akan sangat membantu penerimaan daerah,” kata Hasani.

Terkait kelanjutan pembangunan Pelabuhan Dompak, ia menjelaskan akan menganggarkannya di tahun 2018. ”Dengan catatan kita kembalikan lagi ke pemdanya terkait hibah tanah pelabuhan tersebut, intinya kami tetap akan melanjutkannya karena sudah terlanjur investasi,” ungkapnya.

Hasani menambahkan, bahwa pihaknya akan menambahkan angkutan laut perintis yang saat ini baru tiga kapal yang beroperasi di wilayah Kepri. Dengan penambaham tersebut, diharapkan mampu memangkas waktu berlayar masing-masing kapal yang saat ini mencapai 11 jam per kapal bisa dipangkas menjadi tujuh jam per kapal.

Terkait dengan jawaban-jawaban yang disampaikan oleh Dirjen Hubla Kemenhub, Ketua Komisi III Widiastadi sangat berharap agar cepat terlaksana. ”Kami sangat optimis kementerian akan mendukung usulan-usulan tersebut. Pokoknya kita akan konsen dan follow up terus usulan tadi karena ini untuk kesejahteraan masyarakat Kepri ke depannya,” pungkasnya.(MARTUNAS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here