Kerjasama Pelindo-BUMD Jangan Sampai ”Masuk Angin”

0
663
BERLABUH: Kapal feri saat berlabuh di Pelabuhan Sribintan Pura, Tanjungpinang. f-suhardi/tanjungpinang pos

Nilai DBH untuk Pemko Dipertanyakan  

Kerjasama Pelindo dengan BUMD Tanjungpinang untuk mengelola pas masuk Pelabuhan Sribintan Pura, dikhawatirkan masuk angin. Husnizar Hood, anggota DPRD Provinsi Kepri mempertanyakan berapa Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Pemko Tanjungpinang. Jangan sampai Pemko menerima lebih kecil dari tahun-tahun sebelumnya.

Tanjungpinang – Rencananya, per I Juni mendatang, Pelindo akan menaikan tarif pas pelabuhan internasional dari Rp 13 ribu menjadi Rp 40 ribu untuk WNI dan 60 ribu WNA. Tarif ini belum final. Ini diterapkan setelah disosialisasikan selama tiga bulan.

Husnizar mengatakan, dengan kenaikan tarif tersebut, harusnya Dana Bagi Hasil ke Pemko menjadi lebih besar, meski dikelola BUMD (PT TMB). Jika tidak, maka dipertanyakan kemana perginya uang yang dipungut.

”Kita tahu ada biaya operasional yang harus dikeluarkan BUMD. Tetapi, sisanya juga harus lebih besar. Bahkan, jika kenaikannya hanya Rp 500 juta per tahun masih perlu dipertanyakan, . Harus lebih besarlah untuk Pemko,” ungkapnya.

Kepala Bidang Pendapatan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Tanjungpinang, Nazri menjelaskan, bagi hasil dari Pelindo ke Pemko selama ini sekitar Rp 1 miliar per tahun. Ini dengan tarif pas masuk internasional Rp 13 ribu.

Untuk diketahui DBH pas masuk dari Pelindo ke Pemko Tanjungpinang untuk tahun 2013 hingga 2016 lalu diterima sekitar Rp 4,6 miliar. Penyerahannya juga bertahap, untuk tahap pertama Rp 600 juta diserahkan akhir tahun 2016 dan Rp 4 miliar diserahkan belum lama ini.

Nazri menambahkan, bagi hasil ke Pemko belum dibicarakan berapa per tahun. Seperti aturan yang diketahui, hanya akan dapat deviden atau bagi hasil ke Pemko jika perusahaan BUMD tersebut untung.

”Kalau untung akan ada share ke Pemko berapa persen. Jika tidak, tentu tidak ada pembagian. Ini jika bicara manajemennya,” ungkapnya.

Hanya saja selama PT TMB berdiri, selama ini belum pernah memberikan profit sharing ke Pemko. Kendalanya kini, kerja sama DBH PT Pelindo tidak bisa langsung ke Pemko. Ini karena bisnis to goverment. PT Pelindo tetap pada bisnis to bisnis

”Karena aturan itu, maka kerjasamanya tidak bisa ke Pemko lagi. Harus perusahan juga maka ke PT TMB sekarang,” ungkapnya.

Terkait kenaikan pas tarif, dari 30 anggota DPRD Tanjungpinang banyak yang tak setuju dan ada juga yang setuju. Meski demikian mayoritas menolak.

Alasan utamanya yaitu melihat fasilitas atau sarana di SBP belum memadai. Bahkan kini masih tahap pembangunan, sehingga belum nyaman.

Meski demikian, ada juga anggota DPRD Tanjungpinang yang mendukung kenaikan tarif tersebut. Salah satu Petrus Sihotang dari Fraksi PDI Perjuangan.

Menurut Petrus dalam rapat usulan tarif yang dilaksanakan di Hotel CK, Rabu (15/3) lalu sah-sah saja, apalagi pihak PT Pelindo Tanjungpinang mau menaikan tarif pas pelabuhan, setelah mereka melakukan sosialisasi selama 3 bulan hingga Juni mendatang.

Ini sesuai hasil konsultasi dari Kemenhub RI belum lama ini, kenaikan boleh asalkan sudah melakukan sosialisasi minimal 3 bulan.

Dwi salah satu mahasiswa UMRAH Tanjungpinang menuturkan perbedaan pendapat antarsesama anggota DPRD wajar saja. Namun menurutnya, anggota DPRD berpihak kepada masyarakat dan pelayanan baik yang harus didukung.

Sikap Petrus dinilai hanya berpihak kepada kelompok tertentu. Harusnya ikut memperjuangkan sarana yang baik, baru dapat meningkatkan tarif.

”Bila bukan anggota DPRD yang memperjuangkan lalu siapa lagi. Ini sudah jelas hanya segelintir orang saja yang diuntungkan,” ungkapnya.

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Tanjungpinang setuju kenaikan tarif pas pelabuhan Internasional, asalkan Pelindo sebagai pengelola Pelabuhan Sribintan Pura (SBP) Tanjungpinang memperbaiki dulu sarana pelabuhan tersebut.

”Ini tidak. Belum selesai perbaikan saja sudah minta dinaikkan tarif pas pelabuhan,” kata Sekretaris I PHRI Kota Tanjungpinang, Sudarmoko kepada Tanjungpinang Pos, Kamis (16/3).

Kenaikan tarif pas pelabuhan yang diinginkan Pelindo, lanjut dia, seakan-akan menjadi beban masyarakat. Sehingga secara tidak langsung, masyarakat ikut membantu menyelesaikan perbaikan pelabuhan tersebut.

Padahal, perbaikan pelabuhan bukan wewenang masyarakat. Yang punya wewenang untuk memperbaiki pelabuhan itu, adalah pemerintah. Karena Pelindo adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa kepelabuhanan.

”Saya tidak setuju, kalau masyarakat dibebankan,” terang dia.

Moko menyebutkan, dirinya tak melarang adanya kenaikan tarif atau pas pelabuhan tersebut. Asalkan kenaikan tarif atau pas pelabuhan masih batas kewajaran, dan tidak memberatkan masyarakat.

”Memang bukan wewenang saya, naik atau tidaknya pas pelabuhan tersebut, tapi naiknya harus wajar,” tegas dia.

Tapi, kata dia, perlu dipikirkan ke masyarakat. Apakah dengan kenaikan yang diinginkan Pelindo memberatkan atau tidak memberatkan masyarakat. Karena dengan kondisi ekonomi seperti ini, dengan mudah Pelindo langsung menaikkan tarif pas pelabuhan tanpa sosialisasi.

”Ini perlu di kaji kembali,” ucap dia.

Sebenarnya, saran dia, seperti contoh orang menjual barang. Sebelum barang dijual, terlebih dahulu melihat produk kemasan tersebut. Tidak mungkin, main langsung jual barang, tanpa melihat produknya. Begitu juga dengan kenaikan tarif pas pelabuhan.

”Apakah infrastruktur sudah dibenahi semua atau belum? Kalau belum, tolong dibenahi. Ini tidak, main asal naik saja. Sudah gitu, dengan kondisi ekonomi masyarakat seperti ini, tarif pas pelabuhan naik,” sebut dia.(DESI-ANDRI)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here