Ketua Panwaslu Laporkan Komisioner KPU Kota Tanjungpinang

0
819
Masfurqon

TANJUNGPINANG – Ketua Panitia Pengawas pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Tanjungpinang, Maryamah menemukan dugaan pelanggaran kode etik terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungpinang, Muhammad Yusuf Mahidin.

”Beliau (Muhammad Yusuf Mahidin, red) telah mengeser berita berkaitan dengan partai politik Facebook. Ini tidak boleh seorang penyelenggara meng-upload berita berkaitan parpol maupun Pemilu ke media sosial,” kata Maryamah, kemarin.

Panwaslu juga akan berkoordinasi dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), apakah M Yusuf akan diberikan sanksi atau tidak.

Maryamah juga mengatakan, Panwaslu juga telah memanggil Muhammad Yusuf Mahidin. Tujuannya, untuk dimintai keterangan dan klarifikasi atas postingan yang telah ditampilkan di akun facebook pribadinya. ”Katanya (Muhammad Yusuf Mahidin, red) tidak ada maksud tujuan apa-apa. hanya untuk lelucon saja,” singkat Maryamah.

Baca Juga :  KPU Se-Kepri Rakor Soal Penerimaan PPK dan PPS

Hal ini juga dibenarkan Divisi Hukum Penindakan dan Pelanggaran Panwaslu Kota Tanjungpinang, Masfurqon saat dijumpai awak media ini di Kantor Panwaslu Kota Tanjungpinang berada di Komplek Bintancentre (Bincen), Jumat (18/5). Kata Masfurqon, ia hanya menerima berkas aduan yang diisi oleh pelapor di form A. Setelah itu, pihaknya mempelajari aduan yang dilaporkan oleh Ketua Panwaslu Kota Tanjungpinang, Maryamah.

”Laporan masuk tanggal 2 Mei 2018,” kata Masfurqon.

Awal informasi tersebut, ada satu akun milik komisioner KPU Kota Tanjungpinang, yang telah meng-upload berita yang berkaitan dengan partai politik (parpol) pada tanggal 26 April 2018. Dari hasil penelusuran, ternyata upload yang disampaikan di media sosial masih di akun pribadi milik komisioner KPU Kota Tanjungpinang tersebut.

Baca Juga :  Panwaslu Bangun Sinergi Pengawasan Partisipatif Bersama Ketua RT dan RW

Setelah ditemukan sekitar pukul 13.27 WIB, pada 27 April 2018, pihaknya melakukan pemanggilan terlapor. Panggilan pertama diabaikan. Alasannya, terlapor masih menjalankan tugas di luar daerah.

Kemudian, ia kembali melakukan pemanggilan kedua. Pada saat itu, terlapor memenuhi undangan yang disampaikan. Hasil dari pemanggilan tersebut, terlapor tidak ada memiliki unsur apa terhadap postingan yang di-upload di facebook pribadinya.

Berdasarkan UU Nomor 2 tahun 2018 tentang Kode Etik di pasal 1 poin 4 berbunyi kode etik, terlapor melanggar kode etik selaku penyelenggara Pemilu. Penyelenggara Pemilu harus netral. Jadi, tidak ada satupun untuk mengeser atau mengupload suatu berita, apalagi di media sosial.

Baca Juga :  Ingin Soerya Nakhodai Kepri

”Kita sudah kirim surat ke DKPP melalui Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Kepri. Nanti, TPD yang meneruskan surat dari kita terkait dugaan pelanggaran tersebut. Apa diberikan sanksi atau tidak, ada di DKPP nantinya,” sebut dia.

Saat dikonfirmasi, M Yusuf mengatakan biasa saja tidak ada yang dilanggarnya. ”Saya merasa tidak ada yang saya langgar,” tegasnya singkat. (dri)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here