Komisi II Pertanyakan DBH untuk Pemko

0
667
PELABUHAN: Seorang warga melihat pembangunan terminal internasional Pelabuhan Sribintan Pura belum selesai. F-ABAS/TANJUNGPINANG POS

Pelindo Dapat 72 Persen dan BUMD 28 Persen 

TANJUNGPINANG – Dana Bagi Hasil (DBH) pas penumpang Pelabuhan Sribintan Pura (SBP) Tanjungpinang telah disepakati akan dibagi antara PT Pelindo Tanjungpinang dengan PT Tanjungpinang Makmur Bersama (TMB) yang merupakan BUMD Pemko Tanjungpinang.

Anggota Komisi II DPRD Kota Tanjungpinang, Reni menuturkan, DBH yang diterima PT TMB 28 persen dan bagian PT Pelindo 72 persen. Kesepakatan ini tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) Business to Business (B to B).

Namun, berapa penghasilan TMB yang akan diserahkan ke kas daerah Pemko Tanjungpinang belum ditetapkan nilainya.

Baca Juga :  Tiga Hari ke Depan Berpotensi Hujan

Reni mengatakan, belum ada kepastian Pemko akan menerima pemasukan dari kerja sama Pelindo dan TMB.

Lantaran, DBH yang diterima TMB akan dipakai untuk biaya operasional, gaji karyawan dan lainnya. Apabila ada sisa dari biaya operasional itu, akan masuk ke kas daerah. Apabila tidak ada dana tersisa dan habis untuk biaya operasional, maka nihil untuk kas daerah.

”Saya belum diberi tahu Direktur PT TMB terkait profit sharing. Kami (Komisi II,red) akan melakukan pertemuan khusus membahas ini,” kata Reni kepada Tanjungpinang Pos, Jumat (17/3).

Selama ini seperti diketahui, PT TMB belum memberikan kontribusi ke kas daerah. Padahal sudah berdiri sejak 2010 lalu dengan penyertaan modal lebih dari Rp 6 miliar dari Pemko Tanjungpinang.

Baca Juga :  Saling Lempar Tangan untuk Kelola Taman Budaya

Berbeda dengan BUMD lainnya yang sudah memberikan kontribusi ke kas daerah. Seperti Bank BPR Bestari Tanjungpinang, juga sama-sama BUMD. Dulu PT TMB masih di bawah kepemimpinan Eva Amelia. Baru berahlih ke Asep Nana Suryana April 2016 lalu. Jadi tolak ukur kinerjanya belum dapat dilihat apakah sama merugi atau tidaknya.

”Jadi kita belum tahu nantinya untung atau tidak. Bisa dilihat dari laporan keuangan 2017 ini pada akhir tahun. Ini murni sudah Pak Asep Nana Suryana, sebagai Dirutnya,” ucapnya.

Baca Juga :  Bantu Urus Sertifikat Warga Teluk Keriting

Saat disinggung apa tidak sebaiknya membentuk perusahaan baru khusus mengelola pas masuk pelabuhan, terkait ini perlu komunikasi kembali.

Menurutnya, jika membentuk perusahaan baru yang khusus memperlukaan waktu. Harus ada Panitia Khusus (Pansus) serta anggaran penyertaan modal lagi.

”Kalau bentuk perusahaan baru bisa saja, tapi butuh waktu lagi. Paling cepat di APBD Perubahan tahun ini,” ungkapnya. (dlp) 

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here