Komnas HAM Soroti Kinerja Polres Tanjungpinang

0
1065
FOTO BERSAMA: Komisioner Komnas HAM RI, Natalius Pigai (kanan) dan Sukanti foto bersama. F-raymon/tanjungpinang pos

ENAM KASUS DI KEPULAUAN RIAU JADI PERHATIAN

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI menyoroti enam kasus yang menjadi gambaran utuh tentang persoalan yang sering terjadi di Provinsi Kepri.

Tanjungpinang – PERSOALAN ini menjadi perhatian Komnas HAM agar diselesaikan sebab menyangkut hak-hak masyarakat.

Komisoner Komnas HAM RI Natalius Pigai mengatakan, masalah-masalah yang menjadi sorotan mereka terdiri dari enam masalah di Kepri. Yang menjadi perhatian mereka antara lain, persoalan hak milik lahan seperti yang dialami masyarakat Tanjunguma Batam.

Di Tanjunguma, terjadi penggusuran dikarenakan lahan yang mereka tempati selama ini dialokasikan untuk perusahaan. Sehingga sempat terjadi kericuhan saat penggusuran beberapa waktu lalu.

Permasalahan yang kedua, kurang adanya kedisiplinan pihak perusahaan terhadap penjanjian nasabah.

”Terutama terkait dengan jaminan kepastian atas kesejahteraan kebutuhan-kebutuhan pokok para nasabah,” katanya saat ditemui di Hotel Comfort Tanjungpinang, Rabu (29).

Selain itu, permasalahan yang ketiga terkait dengan ketidak nyamanan hubungan industrial di Kepri. Serta yang keempat beberapa kasus-kasus kriminal di Kepri yang cukup serius yang harus segera menjadi perhatian pemerintah setempat.

”Beberapa kasus kriminal misalnya di lokasi lokalisasi adanya pembunuhan dan adanya orang-orang yang hilang dan lain-lain,” ungkapnya.

Baca Juga :  HMJ PAI STAI MU Pamerkan Karya Mahasiswa di Entrepreneur Expo 2018

Selanjutnya masalah yang kelima adanya tindakan perdagangan dan penjualan manusia (human trafficking), perdagangan barang secara gelap, penyelundupan dan kasus peredaran narkoba di wilayah Kepri.

”Serta yang terakhir atau masalah yang keenam yang menjadi sorotan Komnas HAM yaitu konflik antar kesatuan terutama TNI dan Polri,” bebernya.

Menurutnya. seluruh kasus-kasus yang menjadi sorotan dan yang sering diterima Komnas HAM Kepri memiliki bobot yang sama.

Maka dari itu, pihaknya akan membicarakan dan berdiskusi kepada Gubernur Kepri H Nurdin Basirun terkait dengan kasus ini, agar mendapatkan gambaran utuh tentang potret persoalan kasus-kasus yang disampaikan.

”Agar pemerintah dapat mengeliminir tindakan-tindakan pelanggaran HAM supaya ke depan pemerintah Kepri dapat melakukan pembangunan berbasis HAM,” bebernya.

Terkait dengan adanya dugaan diskriminasi penyelesaian perkara proses penyelidikan tersangka Sukanti kasus penggelapan KM Krisi I, Komnas HM akan melaporkan dugaan diskriminasi penyelesaian perkara proses penyelidikan yang dilakukan Polres Tanjungpinang ke Polda Kepri.

Menurutnya, dalam proses penegakan hukum dalam kasus ini Polres Tanjungpinang dirasa ada diskriminatif soal penegakan hukum dan dianggap tidak profesional dalam penetapan tersangka.

Baca Juga :  50 Persen Pekerja Belum Masuk BPJS KT

Terkait dengan adanya dugaan pemaksaan dari pihak polisi dimana menjemput paksa dan ditahan sehari itu jangan terlalu berlebihan.

”Adanya dugaan penanganan kasus mengenai pemaksaan dari pihak kepolisian, adanya kesewenangan, ditahan sehari, jangan berlebihan,” sebutnya.

Pemanggilan secara paksa saat upaya praperadilan yang diajukan oleh kuasa hukum Sukanti, pihaknya menilai Polres Tanjungpinang diduga merampas hak milik dari terlapor.

”Untuk kasus seperti ini tidak dapat sewenang-wenang, kasus ini butuh hukum yang jelas, nanti bisa dilihat di sidang praperadilan yang sangat tepat diajukan,” tuturnya.

Selain itu, Natalius menjelaskan bahwa untuk penanganan kasus ini, terlihat adanya tindakan proses penegakan hukum yang sedikit belum diberikan untuk perimbangan dalam penyelesaian perkara antara terlapor dan pelapor.

Seperti kasus yang dialami keluarga Sukanti termasuk istri Sukanti dan anak-anaknya.
Ia dilaporkan Suparno yang merupakan ayah kandung istrinya Sukanti.

Menurutnya, Polres Tanjungpinang sebagai penegak hukum terlihat belum profesional.
Maka dari itu Sukanti mengambil sikap untuk menyelesaikan kasus ini dengan mempraperadilkan Polres Tanjungpinang ke PN Tanjungpinang

Baca Juga :  Migrasi Token Bukan Kewajiban

”Setelah kasus ini kita selidiki, nantinya kita sendiri akan membawanya ke Pengadilan agar kasus ini mendapatkan keadilan dan proses penangannya sesuai dengan hukum yang sebenarnya,” ujarnya.

Sukanti adalah menantu Suparno.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, penasehat hukum Sukanti tersangka kasus penggelapan Kapal KM Krisi Bali 1, Husendro, mengajukan praperadilan terkait penetapan tersangka kepada Sukanti oleh Pihak Polres Tanjungpinang.

Husendro mengatakan, ada kejanggalan dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Polres Tanjungpinang.

Maka dari itu pihaknya resmi mengajukan praperadilan di Pengadilan Negeri Tanjungpinang dengan Nomor : 1/Pid.Pra/2017/PN Tpg dengan pertanggal 27 Maret 2017.
Husendro menyebutkan, dokumen akta pinjam pakai nama nomor 11 tanggal 11 Januari 2016 yang dibuat oleh Notaris Elizabeth Ida Ayu Suselo Angesti yang menyatakan Sukanti pernah membuat akta kesepakatan pinjam nama kepemilikan kapal ini.

Padahal kliennya tidak pernah membuat akta pinjam nama itu. Melihat itu kemudian kliennya mengkopi salinan akta itu yang isinya sangat merugikannya.(RAYMON)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here