Konsep Keseimbangan Pekerjaan dan Kehidupan (Work-Life Balance) Pada PNS

0
1228
Dian Pustakawan

Oleh: Dian Pustakawan
PNS di Ditjend Perbendaharaan Negara Provinsi Kepri

Ada kabar baik bagi masyarakat yang berminat menjadi PNS. Pemerintah telah mengumumkan seleksi penerimaan PNS tahun 2018 dengan total formasi yang tersedia adalah sebesar 238.015 formasi.

Angka tersebut jauh lebih besar dari tahun 2017 yang hanya sebesar 37.138 formasi. Dilihat dari jumlah pelamar, tahun ini diperkirakan jumlah peserta yang mendaftar akan lebih besar dari tahun 2017 yang berjumlah 2.433.650 orang.

Pemerintah mengalokasikan penerimaan PNS tahun ini untuk mengisi formasi pusat dan daerah dengan rincian 186.744 untuk mengisi formasi daerah di 525 pemda sedangkan sisanya sebesar 51.271 untuk mengisi formasi pusat di 76 kementerian/lembaga.

Tidak dapat dipungkiri bahwa profesi PNS masih menjadi primadona di negeri ini. Ada banyak alasan yang memotivasi seseorang untuk menjadi PNS. Salah satu alasannya adalah profesi PNS dipersepsikan menawarkan keseimbangan pekerjaan dan kehidupan (work-life balance) yang lebih ideal dibanding menjadi pegawai swasta atau wirausaha.

Beban kerja yang dianggap relatif lebih rendah memungkinkan seseorang untuk memiliki lebih banyak waktu untuk kegiatan lain di luar pekerjaan yang utamanya selaku PNS.

Namun benarkan profesi PNS menawarkan keseimbangan pekerjaan dan kehidupan yang ideal? Nancy R. Lockwood, seorang pakar manajemen SDM, mendefinisikan keseimbangan pekerjaan dan kehidupan sebagai suatu keadaan yang seimbang dalam pemenuhan kebutuhan pekerjaan dan kehidupan pribadi.

Ketidakseimbangan pekerjaan dan kehidupan tidak hanya berdampak kepada pekerja pribadi tetapi juga terhadap kinerja organisasi/instansi. Tidak ada ukuran pasti seberapa besar perbandingan alokasi waktu yang ideal untuk pekerjaan dan alokasi waktu untuk kehidupan pribadi.

Baca Juga :  Negara Tanpa Meja Hijau

Keseimbangan yang ideal dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya beban kerja dan ekspektasi keluarga. Semakin tinggi beban kerja atau ekspektasi keluarga, semakin sulit pegawai menemukan titik keseimbangan ideal.

Keseimbangan pekerjaan dan kehidupan dapat ditinjau dari dua sisi. Dari sisi organisasi/instansi, keseimbangan yang ideal tercapai jika keseimbangan tersebut dapat menekan tingkat stres pegawai akibat beban pekerjaan dan mendorong kepuasan kerja.

Keadaan tersebut pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pegawai serta mendorong pencapaian tujuan organisasi. Seorang PNS yang menghabiskan jam kerjanya di kedai kopi atau seorang PNS yang menolak tugas tugas yang berat dengan dalih mengindari stres tentunya tidak dapat disebut seimbang.

Stres pegawai tidak hanya ditimbulkan oleh beban pekerjaan yang tinggi, tetapi juga oleh beban pekerjaan yang tidak merata dalam suatu organisasi. Keadaan ini sering dijumpai pada instansi-instansi pemerintah yang belum melakukan analisis beban kerja serta sistem pengukuran kinerja yang terintegrasi dalam menentukan remunerasi pegawai.

Sistem pengukuran kinerja yang ideal harus dapat menjabarkan ukuran kinerja unit organisasi ke dalam ukuran kinerja individu yang akan menjadi dasar dalam penentuan remunerasi.

Beban kerja yang tidak seimbang akan menimbulkan kapasitas menganggur (idle capacity). Dalam jangka pendek kapasitas menganggur tersebut menyebabkan inefisiensi birokrasi sedangkan dalam jangka panjang dapat menimbulkan moral hazard pegawai.

Indikator kapasitas menganggur di birokrasi dapat dilihat dari adanya PNS yang tidak berada di tempat kerja pada jam kerja dan bukan untuk urusan pekerjaan.

Baca Juga :  Revitalisasi Moral Pemuda akan Kearifan Lokal Melayu

Dari sisi pegawai, keseimbangan yang ideal tercapai jika ia mampu menjalankan tanggung jawab pekerjaan dan tanggung jawab pribadinya dengan baik.

Berbeda dengan tanggung jawab pekerjaan yang umumnya berada di luar kendali pegawai, pegawai relatif memiliki kuasa untuk mengatur tanggung jawab pribadi. Fleksibilitas pemenuhan tanggung jawab pribadi dapat menjadi kunci dalam mengatasi ketidakseimbangan pekerjaan dan kehidupan.

Namun demikian, tanggung jawab pribadi harus dimaknai secara luas. Tanggung jawab pribadi tidak hanya berupa tanggung jawab terhadap diri sendiri dan keluarga tetapi juga terhadap lingkungan.

Sesuai UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, PNS tidak hanya berfungsi sebagai pelayan publik dan pelaksana kebijakan publik tetapi juga sebagai perekat dan pemersatu bangsa.

Dalam lingkup kecil, PNS dituntut untuk mampu menjadi perekat di lingkungan masing-masing. Seorang pegawai PNS yang berkinerja baik di kantor tetapi tidak dikenal oleh tetangganya tentunya tidak pula dapat disebut seimbang.

Kesimbangan Pekerjaan dan Kehidupan di Era Teknologi InformasiPerkembangan teknologi informasi berdampak positif terhadap keseimbangan pekerjaan dan kehidupan. Dengan memanfaatkan teknologi, seseorang dapat mengerjakan pekerjaan lebih efektif dan efisien sehingga tidak perlu memperpanjang jam kerja dengan lembur.

Seorang PNS dituntut untuk menguasai teknologi yang dapat membantunya mengantisipasi beban kerja yang semakin meningkat.

Teknologi memudahkan instansi pemerintah khususnya instansi pusat yang memiliki kantor vertikal yang tersebar untuk saling berkomunikasi. Rapat koordinasi yang membutuhkan anggaran perjalanan dinas yang besar dapat digantikan dengan video conference.

Baca Juga :  Pesona Jala Puspita di Tengah Arus Globalisasi

Begitu pula surat-surat dinas dapat dikirimkan nyaris tanpa biaya dan lebih aman dengan menggunakan surat elektonik yang didukung verifikasi digital.

Di sisi lain teknologi juga dapat berdampat buruk terhadap keseimbangan pekerjaan dan kehidupan. Internet memungkinkan pegawai bekerja dimana saja dan kapan saja bahkan ketika pegawai telah berada di rumah di luar jam kerja.

Pegawai dapat dengan memudah membuka berkas-berkas pekerjaan yang disimpan di penyimpanan online (cloude storage) semudah menggunakan telepon genggam.

Hal ini mengaburkan batas-batas waktu antara pekerjaan dan kehidupan pribadi.Pada akhirnya pimpinan organisasi memiliki peranan penting dalam memastikan keseimbangan pekerjaan dan kehidupan dapat tercapai.

Para pejabat pimpinan tinggi birokrasi diharapkan dapat merumuskan kebijakan kepegawaian yang memperhatikan kebutuhan pribadi masing-masing PNS.

Namun, upaya memperhatikan kebutuhan pegawai tidak selayaknya menghambat pencapaian tujuan pemerintah sehingga menciptakan ketidakseimbangan pekerjaan dan kehidupan yang baru.

Kesimpulan
Profesi PNS tidak otomatis menawarkan keseimbangan pekerjaan dan kehidupan yang ideal. Masing-masing instansi memiliki kebijakan SDM yang unik sesuai dengan karakteristik instansi tersebut.

Berhasil atau tidaknya seorang PNS menemukan titik keseimbangan yang ideal tergantung bagaimana PNS tersebut mengelola waktu yang dimiliki dan beradaptasi dengan lingkungan pekerjaannya.***

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here