Korupsi Musuh Besar Bangsa

0
1449
Reni Tri Wildayanti

Oleh: Reni Tri Wildayanti
Mahasiswi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan PolitikRaja Haji Tanjungpinang

Istilah korupsi berasal dari Bahasa Latin; corruptus yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik dan menyogok mencakup unsur-unsur seperti melanggar hukum yang berlaku, menyalahgunakan wewenang, merugikan negara, dan memperkaya diri sendiri. Pengertian ini selaras dengan devinisi yang digunakan Syed Husein Al-Attas bahwa substansi korupsi adalah penyalahgunaan kepercayaan untuk kepentingan pribadi.

Dengan demikian, segala bentuk penyalahgunaan wewenang untuk memperkaya diri sendiri disebut dengan tindakan korupsi. Dalam konteks ini pula, bahwa poin penting dalam praktik korupsi adalah penyalahgunaan wewenang, kekuasan dan kepercayaan. Praktik korupsi di Indonesia dari tahun ke tahun bisa dirasakan oleh masyarakat dan semakin merusak ke berbagai sendi kehidupan kita, serta sedemikian membudayanya dalam setiap kehidupan bernegara.

Hal ini membuat kita, masyarakat awam, sulit membedakan mana yang merupakan praktik korupsi dan mana yang bukan. Oleh karena itu, komitmen politik yang kuat dan strategi yang tepat disertai keteladanan pimpinan menjadi syarat utama dalam upaya pemberantasan korupsi yang saat ini kian merajalela.

Korupsi yang terjadi di Indonesia berkembang secara sistemik, yang bagi sebagian orang korupsi bukan lagi suatu bentuk pelanggaran hukum, melainkan telah menjadi suatu kebiasaan. Dalam seluruh penelitian tentang korupsi antarnegara, Indonesia selalu menempati posisi yang paling rendah.

Ini berarti pemerintah bersama pihak yang berwenang harus terus melakukan upaya pemberantasan korupsi agar korupsi tidak lagi menjadi budaya di bangsa ini.
Banyak sekali alasan para pejabat negara untuk melakukan korupsi, antara lain: memiliki prinsip untuk membuktikan dan menunjukkan kehebatan; untuk mengembalikan modal yang telah digunakan sebelum naik menjadi pejabat negara; kebutuhan hidup yang sudah terbiasa mewah; kurangnya iman yang dimiliki sehingga akan menghalalkan segala cara walaupun harus melanggar larangan Tuhan; serta sifat serakah yang begitu menggerogoti hati si koruptor. Pemberantasan korupsi di Indonesia telah mencapai babak baru dengan makin banyak terungkapnya kasus korupsi yangmelibatkan para anggota DPR, yang selama ini belum tersentuh oleh para penegak hukum.

Baca Juga :  Jadikan Statistik Acuan di Pengambilan Keputusan

Dalam menangani berbagai kasus korupsi ini dilakukan oleh beberapa institusi, antara lain: Tim Tastipikor (Tindak Pidana Korupsi), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, Kejaksaan, BPKP, serta Lembaga Non-Pemerintah (misalnya ICW). Indonesia Corruption Watch (ICW) melakukan pemetaan kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, periode Januari 2016 hingga Juni 2016.

Sepanjang waktu itu, sebanyak 210 kasus ditangani dan 500 orang ditetapkan sebagai tersangka oleh 3 institusi penegak hukum.

Pemetaan ini meliputi jumlah kasus, total kerugian negara, jumlah tersangka, modus yang dilakukan, sektor korupsi terjadi, hingga jabatan pelaku korupsi. Sumberdata yang diperoleh ICW berasal dari website resmi institusi penegak hukum serta media online dan media cetak.

Menurut Peneliti ICW, Wana Alamsyah, “Sepanjang SemesterI 2016, aparat penegak hukum berhasil menaikkan status kasus dari penyelidikan ke penyidikan sebanyak 210 kasus, di mana kerugian negara mencapai Rp 890,5 miliar dan suap Rp 28 miliar, SGD 1,6 juta, dan USD 72 ribu”.

Kejaksaan menangani 133 perkara, kepolisian 59 perkara, dan KPK 18 perkara. Indeks Persepsi Korupsi: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 Indonesia 2.2, 2.4, 2.3, 2.6, 2.8, 2.8, 3.0, 3.2, 3.2, 3.4, 3.6 Sumber: Transparency International Transparency International (TI) mengumumkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada tahun 2016 naik dari 3,6 menjadi 3,7 poin dan menempati urutan 90 dari 176 negara yang diukur. Hal ini menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi di negara ini masih lambat.

Baca Juga :  Pentingnya TOEFL di Era Milenial

Lambatnya pemberantasan korupsi ini lantaran Indonesia hanya terfokus pada sektor birokrasi, padahal bidang ini hanya menyumbang kenaikan nilai rata-rata 1 poin pertahun. Strategi pemberantasan korupsi masih belum memberikan porsi yang besar terhadap korupsi politik, korupsi hukum, dan korupsi bisnis.

Fokus terhadap bidang birokrasi bukan hal yang menunjang keberhasilan pemberantasan korupsi yang telah mendarah daging. Menurut Transparency International (TI), negara dengan poin 0 berarti tingkat korupnya tinggi, namun negara dengan poin 100 berarti negara tersebut bersihdari tindakan korupsi. Korupsi yang saat ini begitu “hitz” membuat para aparat penegak hukum kewalahan untuk memberantasnya.

Baru-baru ini, tim penyidik KPK, Novel Baswedan diteror oleh oknum yang sirik terhadapnya. Novel Baswedan diduga disiram air keras oleh oknum tidak bertanggung jawab tersebut.

Hal ini merupakan salah satu dari sekian banyak cara para koruptor untuk melemahkan upaya pemberantasan korupsi yang ada di Indonesia. Menurut sumber Kompas.com, Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat setidaknya ada tiga cara yang bisa dilakukan oleh para koruptor untuk melemahkan agenda pemberantasan korupsi yang selama ini dilakukan oleh KPK.

Memunculkan wacana revisi UU Nomor 32/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, uji materi terhadap UU Nomor 31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi atau UU KPK ke Mahkamah Konstitusi, serta melakukan tindakan kriminalitas dari pihak-pihak tertentu terhadap pimpinan KPK atau para penyidik KPK.

Ancaman-ancaman ini malah akan membuat pemberantasan korupsi menjadi berjalan lambat. Perlu kita ketahui bersama bahwa korupsi hanya akan menimbulkan dampak negatif bagi kemajuan bangsa kita.

Korupsi menyebabkan rakyat menjadi sengsara, ekonomi masyarakat yang semakin terpuruk, menyebabkan banyaknya pengangguran, kejahatan dan kriminalitas dimana-mana, ketidakstabilan politik, serta membuat orang yang kaya menjadikaya dan yang miskin semakin sengsara.

Dari banyaknya kasus korupsi yang ditangani oleh aparat penegak hukum yang ada di Indonesia, sudah seharusnya kita memikirkan upaya apa yang harus diambil oleh pemerintah untuk memberantas korupsi yang kian hari kian menjamur.

Baca Juga :  Adab di Era Milenial

Bahkan mungkin para koruptor beranggapan bahwa “jika tidak korupsi, pejabat negara itu tidak keren”. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk memberantas tindak korupsi adalah penerapan E-Government dalam setiap pelayanan publik. Misalnya dalam pembuatan KTP, sistem E-KTP memudahkan masyarakat dalam pembuatan KTP yang selama inidinilai sulit.

Sistem pembuatan KTP yang menggunakan media elektronik disinyalir dapat menjadi cara untuk memberantas korupsi. Keuntungan lain dari penerapan E-Government adalah meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan mengurangi biaya, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta adanya transparansi dalam pemerintahan. Upaya selanjutnya yang dapat dilakukan untuk pemberantasan korupsi adalah melakukan pengawasan terhad apaparat pemerintahan selaku pejabat publik.

Pengawasan ini dilakukan agar tidak ada lagi kecurangan dan kebohongan di dalam proses pelayanan publik. Kemudian, melakukan penegakkan hukum dan segala macam peraturan terkait dengan tindak pidana korupsi. Misalnya mempertegas penegakkan UU Nomor 31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Serta memberikan penghargaan dan memberi perlindungan hukumbagi para pelapor praktik korupsi. Upaya pemberantasan korupsi dapat dimulai dari dunia sekolah, misalnya pemerintah mengadakan sosialisasi tentang bahayanya jika seseorang melakukan tindakan korupsi yang tak lain akan merugikan bangsa kita.

Komitmen dan kerjasama yang tinggi dari pemerintah dan masyarakat sangat dibutuhkan dalam menangani pemberantasan korupsi agar tidak ada lagi perbuatan korupsi yang terjadi. Negara yang hebat adalah negara yang mampu mensejahterakan rakyatnya dan tanpa melakukant indakan korupsi. ***

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here