Lahan Tak Layak, PT KJJ Menunggu Izin

0
1061
HUTAN: Warga saat melintas di kawasan Hutan Pulau Jemaja. f-dokumen/tanjungpinang pos

ANAMBAS – PIHAK PT Kartika Jemaja Jaya (KJJ) menunggu Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) dari Pemerintah Provinsi Kepri. Hal ini berdasarkan rapat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepri dengan Kemenko Maritim yang sudah dilaksanakan pada 21 Maret silam.

Sebelum melakukan penandatanganan IPK, Pemprov Kepri memiliki waktu untuk memverifikasi IPK selama 20 hari setelah rapat dilaksanakan. Namun hingga saat ini belum ada kabar terbaru, apakah IPK tersebut telah ditandatangani atau belum.

Kepala Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas Chatarina Erni Dwi Winarsih menjelaskan, sebelum penandatanganan pihak pemerintah daerah telah mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

Baca Juga :  2018, OPD Tak Sewa Kantor Lagi

”Seharusnya penandatanganan dilakukan pada 10 April, tapi belum ada kabar terakhir,” ungkap Chatarina, Jum’at (28/4).

Alasan pemerintah melakukan peninjauan kembali, dikarenakan hasil survei tim dari Institut Pertanian Bogor (IPB) menyatakan, lahan yang akan ditanami perkebunan karet tidak layak.
Dari total lahan yang akan ditanami yakni seluas 3605 hektare (Ha) tersebut, lahan yang dapat ditanami hanya sekitar 360 ha.

”Dari hasil survey menyatakan lahan itu tidak layak,” tegasnya.

Ketua tim studi dari IPB Arif Rahman menjelaskan, peningkatan pengikisan tanah oleh air tersebut terancam mengalami peningkatan, apabila rencana perkebunan karet di Pulau Jemaja jadi dilakukan.

Baca Juga :  Harga Tinggi, Warga Tetap Beli Ikan

Menurutnya, fenomena alam seperti banjir sudah terjadi di Jemaja sebelum adanya rencana perkebunan karet. Selain itu, erosi yang terjadi ini kemudian akan berimplikasi ke laut, yang mengakibatkan kawasan pesisir menjadi endapan lumpur.
Hasil itu telah disampaikan kepada Bupati.(INDRA GUNAWAN)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here