Lamen Sarihi Datang, Anggota Dewan Boikot Paripurna

0
941
PARIPURNA: Ruangan rapat utama DPRD Bintan kosong, ketika 12 orang anggota dewan memboikot paripurna pengesahan Ranperda pengelolaan limbah domestik, Selasa siang lalu. f-istimewa

BINTAN – Sekitar 13 orang dari 25 anggota DPRD Bintan tak hadir dalam rapat paripurna untuk pengesahan Ranperda pengelolaan limbah domestik, Selasa (2/5) siang lalu.

Dewan memboikot paripurna tersebut karena tidak setuju jika Lamen Sarihi menjabat sebagai Ketua DPRD Bintan.

Sikap ini dilakukan karena hingga saat ini Gubernur Kepri tidak merespon Pergantian Antar Waktu (PAW) Lamen Sarihi dari jabatan ketua dewan.
Padahal, DPRD Bintan sudah menyepakati untuk PAW Lamen Sarihi, sejak rapat paripurna internal dewan Juni 2016 lalu.

Bahkan, lima fraksi selain Demokrat di DPRD Bintan menyetujui Agus Wibowo sebagai Plt Ketua DPRD Bintan, sampai ditetapkan ketua dewan definitif dari Fraksi Golkar.

”Kan sudah dipercayakan kepada Agus Wibowo sebagai Plt Ketua DPRD Bintan. Tapi, tetap saja Pak Lamen Sarihi mengatasnamakan Ketua DPRD Bintan. Termasuk dalam paripurna pengesahan Ranperda Pengelolaan Limbah Domestik, Selasa kemarin,” kata seorang anggota dewan, yang enggan ditulis namanya, kemarin.

Baca Juga :  Banyak Konsumsi Garam, Kena Hipertensi

”Karena tak setuju Pak Lamen yang jabat ketua, makanya dewan memboikot paripurna kemarin,” sambungnya.

Meski lebih dari separuh anggota dewan tidak setuju Ketua DPRD Bintan dijabat Lamen Sarihi, namun dua fraksi di DPRD Bintan yang dikabarkan memiliki sikap memboikot untuk tidak mengikuti paripurna tersebut.

Alasannya, kedua fraksi ini menolak hadir karena posisi Lamen Sarihi yang bermasalah masih menduduki posisi Ketua DPRD pada paripurna tersebut.

Fiven Sumanti, Ketua Komisi III DPRD Bintan yang merupakan anggota DPRD Bintan dari Fraksi Golkar mengatakan, tindakan tidak hadir dalam paripurna tersebut merupakan puncak dari kekecewaan pihaknya atas tidak tegasnya Sekretariat DPRD yang masih memposisikan Lamen Sarihi sebagai Ketua DPRD.

”Sesuai dengan komiten 5 fraksi di DPRD Bintan yang menolak Lamen Sarihi menjalankan jabatan Ketua DPRD Bintan, dan selanjutnya digantikan oleh Agus Wibowo yang diangkat sebagai Plt Ketua DPRD Bintan. Sehingga posisi Ketua DPRD Bintan tidak lagi dijabat oleh ketua yang lama,” sebutnya, Rabu (3/5).

Baca Juga :  Pekan Depan, Wagub Dilantik!

Dikatakannya, pihak Fraksi Golkar bukan menolak Perda tentang Pengelolaan Limbah Domestik. Namun menolak komitmen yang sudah ditetapkan dan disepakati bersama.

”Kalau masih belum dijalankan komitmen tersebut, kami akan tetap menolak paripurna. Tetapi ini kami harap menjadi perhatian Sekretariat DPRD untuk menyurati ke bupati mengenai persoalan ketua DPRD ini,” katanya.

Dikatakannya, tidak hanya Fraksi Partai Golkar saja yang menolak hadir, Fraksi Gabungan juga memilih tidak hadir dalam paripurna tersebut. Serta beberapa anggota dewan lainnya.

”Memang pemimpin rapat oleh Wakil Ketua II yaitu Pak Trijono. Namun posisi Ketua DPRD yang lama masih ada dan hadir di depan menyaksikan paripurna tersebut,” jelasnya.

Umar Ali Rangkuti, anggota DPRD Bintan dari Fraksi PDIP yang disebut tidak hadir dalam paripurna tersebut beralasan, sidang yang diskor selama 1 jam 30 menit tersebut membuat dirinya kembali menuju ruangan fraksi untuk istirahat.

Baca Juga :  3 Kementerian Tangani Lego Jangkar

”Kami hadir sejak awal. Namun karena sidang diskor dalam waktu yang cukup lama, membuat kami kembali ke ruang fraksi untuk agenda lain. Kalau Perda Pengelolaan Limbah Domestik tetap kami dukung. Namun soal internal Partai Golkar, kami tidak ikut campur,” jelasnya.

Dikatakannya, pihaknya memang sudah menyepakati pergantian Ketua DPRD Bintan yang tergabung dalam 5 fraksi yang menyetujuinya. Tujuannya, agar pelaksanaan jabatan dan fungsi Ketua DPRD Bintan dapat berjalan lebih baik. Karena dengan proses hukum saat ini dinilai akan menghambat atau membuat tidak lancar jabatan Ketua DPRD Bintan.

”Kan ini untuk kepentingan bersama yang lebih baik, kami memilih Plt Ketua DPRD Bintan. Untuk ketua yang lama, ya tunggu proses hukum dan sebagainya selesai lah. Sehingga DPRD secara menyeluruh tidak terganggu,” sebutnya. (aan)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here