LAMI Kepri Minta Cabut Izin PT III

0
796
LORI angkutan pasir di lokasi tambang pasir yang berada didekat pantai Tanjung Kruing, Desa Marok Kecil.F-ISTIMEWA

Wakil Ketua Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia (LAMI) Provinsi Kepri Abdul Karim, menyarankan Dinas Pertambangan (Distamben) Kepri cabut izin pertambangan milik pasir PT Indo Inter Intraco (III) yang beraktivitas di Tanjung Kruing, Desa Marok Kecil, Kecamatan Singkep Selatan.

LINGGA – Saran yang disampaikan itu dikarenakan aktivitas perusahaan PT III tidak sesuai prosedur dan dilengkapi beberapa dokumen perizinan.

Hal ini berdasarkan fakta, dan banyak prosedur pertambangan yang dilanggar pihak perusahaan untuk sarana pendukung aktivitasnya.

Dokumen yang dimaksud adalah pembukaan jalan, izin pelabuhan (Jety) hingga sarana pendukung yang dibangun tidak jauh dari bibir pantai. Sehingga dikhawatirkan akan merusak alam dan ekosistem laut di daerah tersebut.

Baca Juga :  Area Sumber Air Bersih Dipagar Warga

”Pihak penegak hukum juga jangan diam saja. Kalau hal ini dibiarkan, tentunya berdampak pada berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Penegak hukum jangan hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas,” kata Abdul Karim, Selasa (30/1).

Karim menerangkan, tidak hanya melanggar ketentuan hukum tetapi pihak perusahaan juga telah melanggar kesepakatan yang dibuat dengan masyarakat Desa Marok Kecil.

Kesepakatan itu, untuk menembuskan jalan alternatif warga menuju pusat prekonomian Kota Dabo Singkep. ”Dulu pihak perusahaan berjanji akan menghubungkan jalan dari Desa Marok Kecil ke Kota Dabo Singkep sebelum peruaahaan melakukan produksi. Namun, hingga saat ini kegiatan produksi sudah berjalan dan janji itu tidak terealisasi.

Baca Juga :  Lingga Tambah 11 Dokter Spesialis

Menurutnya, tujuan Pemerintah Pusat memberikan wewenang perizinan untuk aktivitas pertambangan agar mendapatkan hasil yang maksimal dan meminimalisir kerusakan lingkungan ibarat jauh panggang dari api. Sebab, letak areal pertambangan yang jauh dari pusat permintahan provinsi menyebabkan kurangnya pengawasan. ”Bukannya tambah baik, tetapi malah semakin tidak terkontrol,” imbuhnya.

Seperti yang pernah diberitakan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup sekaligus Plt Sekda Lingga Junaidi Adjam yang mengatakan, DLH Lingga sudah melakukan pemantauan di lapangan atas aktivitas PT III.

Berdasarkan pantauan pihak perusahaan hanya belum memiliki dokumen, untuk pembukaan jalan sebagai penunjang aktivitas pertambangan. ”Kami sudah meminta pihak perusahaan untuk membuat dokumen pembukaan jalan dan pelabuhan yang mengeluarkan IUP adalah Pemprov Kepri,” kata Junaidi waktu itu.(TENGKU IRWANSYAH)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here