Lego Jangkar Sumbang Rp 500 Miliar

0
860
LALU LINTAS: Kapal Tanker yang sedang melintas di kawasan Natuna yang menjadikan daerah tersebut miliki potensi kelautan yang unggul. F-ADLY BARA HANANI/TANJUNGPINANG POS

TANJUNGPINANG – Untuk tahap pertama, Pemprov Kepri diprediksi akan menerima Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp 500 miliar dari lego jangkar tahun 2017 ini.

Pendapatan sebesar itu bisa diperoleh jika semua titik lego jangkar di Kepri dikelola Pemprov Kepri. Karena saat ini, masih banyak lego jangkar yang dikelola Kementerian Perhubungan RI.

Kepala Dinas Perhubungan Pemprov Kepri, Jamhur Ismail mengatakan, yang sudah pasti dikelola Pemprov Kepri mulai April ini adalah lego jangkar di Galang dan selama ini dikelola Badan Pengusahaan (BP) Batam.

Dari Galang saja, ia memperkirakan bisa memperoleh uang lego jangkar sekitar Rp 200 miliar tahun ini.

Perhitungannya, jika ada 100 lebih kapal yang lego jangkar di sana, maka hasilnya mencapai Rp 200 miliar. Namun masih ada harapan pendapatan dari Galang bisa lebih.

Baca Juga :  Perampok Toko Emas Ditembak Polisi

”Karena tarif kita lebih murah. Jadi, kapal-kapal akan banyak datang ke sana karena harganya lebih murah. Bakal bertambah potensinya,” ujarnya via ponselnya, Rabu (19/4).

Adapun titik lego jangkar yang bisa menambah pundi-pundi Pemprov Kepri adalah, lego jangkar di Pulau Nipah, Pulau Tolop, Karimun dan Bintan.

Sampai sekarang, semua titik itu masih dikuasai Kementerian Perhubungan.

”Kalau ini sudah dapat, kita bisa peroleh sekitar Rp 500 miliar tahun ini. Jadi, potensinya cukup besar,” tegasnya.

Nilai itu masih dari sektor lego jangkar. Ke depan, pendapatannya bisa lebih besar lagi apabila sektor lain dikelola. Misalnya, lay up, transhipment ship to ship, pengelolaan air dan bunker minyak alias menjual BBM kapal.

Hal penting yang harus diselesaikan Pemprov Kepri saat ini adalah bagaimana agar pengelolaan lego jangkar di Pulau Tolop, Pulau Nipah, Karimun dan Bintan beralih dari Kemenhub ke Pemprov.

Baca Juga :  Mobil Sedan Terbakar di Parkiran Mal TCC Tanjungpinang

Untuk mendudukkan persoalan ini, sudah dilakukan beberapa kali pertemuan yang dikoordinatori Kemenko Maritim. Hanya saja, dari beberapa kali pertemuan, belum ada kesepakatan yang diperoleh.

Sebelumnya sudah dijadwalkan untuk melakukan pertemuan, Kamis (20/4) hari ini di Jakarta untuk membahas kewenangan itu.

”Tapi undangannya belum datang. Mungkin karena Pilkada DKI,” tambah Jamhur.

Di rapat yang direncanakan ini, akan hadir langsung Menko Maritim Luhut Panjaitan, Gubernur Kepri H Nurdin Basirun, Menteri Perhubungan, Menpan, Mendagri, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menkeu, TNI AL dan lainnya. Sehingga sudah ada keputusan siapa yang akan mengelolanya.

”Kita tunggulah undangannya. Mungkin minggu depan akan rapat lagi,” bebernya.

Pemprov Kepri dan Kementerian Perhubungan sama-sama berbicara berdasarkan undang-undang. Pemprov Kepri menyatakan, pengelolaan lego jangkar di 0-12 mil laut di tangan pemprov sesuai UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Baca Juga :  Tarif Bagasi Berbeda Sesuai Jarak

Sedangkan Kementerian Perhubungan bicara berdasarkan UU No.17 tahun 2008 tentang Pelayaran. Inilah yang akan didudukkan dalam pertemuan nanti.

Ketua Komisi II DPRD Kepri, Ing Iskandarsyah mengatakan, potensi lego jangkar tahun ini belum bisa maksimal karena baru tahap perdana. Ia memperkirakan, PAD dari lego jangkar tahun ini sekitar Rp 200 miliar saja.

”Sekitar Rp 200 miliar untuk permulaan. Kalau tahun depan, saya yakin bisa lebih besar. Tapi makin besar dapat, makin bagus. Karena itu untuk pembangunan Kepri ini,” tambahnya. (mas)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here