Maaf, Uang Lembur Pemprov Dihapus

0
848
Pegawai Pemprov Kepri bubar usai apel pagi.

Pegawai Pemprov Kepri bakal gigit jari. Uang lembur yang sudah dialokasikan di APBD murni 2017 akan diefisiensi alias ditiadakan.

Dompak – SEKDAPROV Kepri TS Arif Fadillah mengatakan, tahun 2017 ini tidak ada lagi anggaran lembur lantaran harus menutupi kebutuhan biaya lainnya.

”Maaf, pemerintah tidak lagi mengalokasikan anggaran lembur bagi pegawai tahun ini,” ujar TS Arif Fadillah, baru-baru ini.

Anggota DPRD Kepri Rudi Chua juga membenarkan bahwa tahun ini Pemprov Kepri meniadakan uang lembur bagi pegawainya.

”Saat pengesahan APBD sudah sama-sama kita sahkan itu. Namun, tiba-tiba ada efisiensi dan kita belum diberitahukan secara resmi. Tapi itu dilakukan mereka,” ujarnya via ponselnya, Jumat (3/3).

Arif menjelaskan, efisiensi anggaran itu dilakukan karena adanya kekurangan gaji guru honor SMA sederajat serta beasiswa bidang pendidikan.

Sehingga dilakukan penghematan dari belanja rutin, perjalanan dinas, uang lembur, dan lainnya.

Baca Juga :  2019, Menteri PUPR Bangun Flyover Simpang Kabil

Ia beralasan, anggaran upah lembur yang biasa dialokasikan pada tahun-tahun sebelumnya kurang efektif diberikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Kepri.

Karena para oknum ASN bisa akal-akalan untuk mengambil uang lembur dengan cara tidak menyelesaikan pekerjaan tepat waktu.

”Padahal pekerjaan itu bisa dikerjakan tepat waktu. Tapi, karena mau ngambil uang lembur, malah diulur. Kan, tidak efektif,” ujarnya.

Menurutnya, sebagai ASN yang tugasnya melayani masyarakat, gaji dan tunjangan yang diberikan pemerintah saja sudah cukup besar untuk tugas pelayan.

”Saya saja terbiasa bekerja 24 jam. Soal rezeki semua sudah diatur oleh Allah SWT,” singkatnya.

Ia berharap, dengan dipangkasnya alokasi upah lembur, tidak mengurangi keefektifan para ASN di lingkup Pemprov Kepri dalam melaksanakan tugas kerjanya sebagai ASN.

Pemotongan uang lembur tersebut dialokasikan salah satunya untuk kekurangan gaji guru honor SMA sederajat sekitar Rp 28 miliar, kekurangan beasiswa sekitar Rp 5 miliar lebih.

Baca Juga :  Kapal Internasional Numpang Lewat Saja

Gubernur Kepri H Nurdin Basirun mengakui bahwa dana yang dipotong yang tidak efektif untuk kepentingan masyarakat. Jadi semua SKPD dipotong.

”Kita tidak mau ada dana APBD yang digunakan untuk kegiatan seremonial, perjalanan dinas bahkan kegiatan-kegiatan yang bersifat tidak penting masuk dalam agenda dan menggunakan uang masyarakat.

”Untuk pembangunan tidak kita kurangi. Yang sifatnya seremonial semua kita kurangi seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah),” tukasnya menegaskan.

Rudi Chua menambahkan, apa yang dilakukan Pemprov Kepri bisa diterimanya.

”Tapi untuk uang lembur sebaiknya jangan dipotong. Nanti pekerjaan mereka malah menumpuk,” jelasnya.

Soal anggaran seremoni, perjalanan dinas, baginya tidak masalah jika harus dipotong karena tidak berdampak langsung ke masyarakat.

Baca Juga :  Pelaku UKM Desak Pemko Promosikan Produksi Lokal

”Yang dipotong itu sekitar 12-15 persen untuk semua OPD. Tapi ada juga pemotongan belanja barang. Itu sifatnya sudah kegiatan,” bebernya.

Ia sendiri belum tahu berapa nilai pemotongan itu karena belum ada laporannya ke dewan.
Informasi di lapangan, pemotongan itu dilakukan selain untuk kebutuhan gaji guru honor dan beasiswa, juga salah satu rekomendasi evaluasi APBD Kepri dari Kemendagri.

Rekomendasi itu salah satunya rasionalisasi belanja rutin yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat, salah satunya rapat di hotel atau menggelar kegiatan di hotel. Juga agar mengurangi biaya perjalanan dinas.

Gubernur sendiri sudah mengingatkan agar pejabat mengurangi perjalanan dinas. Baginya, yang penting bekerja dan hasilnya jelas.(MARTUNAS-SUHARDI)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here