Menilik Indikator Pembangunan Desa di Natuna

0
453
Dio Dwi Saputra

Oleh: Dio Dwi Saputra
Bekerja di Badan Pusat Statistik Kabupaten Natuna

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014, Desa dimaknai sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat di suatu desa merupakan wewenang dari Pemerintahan Desa, yang terdiri dari Kepala Desa dan dibantu oleh sejumlah perangkat desa.

Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai lembaga pemerintah non kementerian yang memiliki kewenangan dalam bidang statistik juga melakukan pendataan terhadap desa yang ada di Indonesia. Pendataan PODES (Potensi Desa) hingga saat ini merupakan satu-satunya sumber data tematik berbasis wilayah yang mampu menggambarkan potensi yang dimiliki oleh suatu wilayah di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Pengumpulan data PODES dilakukan sebanyak tiga kali dalam kurun waktu 10 tahun, sebagai bagian dari siklus 10 tahunan kegiatan sensus yang dilakukan oleh BPS. PODES dilakukan 2 tahun sebelum pelaksanaan sensus untuk mendukung kelancaran pelaksanaan sensus. PODES yang terakhir dilakukan adalah PODES tahun 2018 yang dilaksanakan pada bulan Mei 2018 untuk mendukung terlaksananya salah satu kegiatan akbar BPS, yaitu Sensus Penduduk tahun 2020.

Data PODES 2018 menunjukkan bahwa terdapat 75.436 desa yang ada di seluruh Indonesia, dimana sebanyak 70 desa terletak di wilayah Kabupaten Natuna. Desa yang terletak di tepi laut berjumlah sebanyak 58 desa, sedangkan yang tidak berbatasan dengan laut berjumlah 12 desa. Hal ini mencirikan Kabupaten Natuna sebagai kabupaten yang berbentuk kepulauan. Sumber penghasilan utama dari sebagian besar penduduk seluruh desa di Kabupaten Natuna berasal dari sektor Pertanian (pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan dan jasa pertanian), dengan jenis komoditas/sub sektor utama terbesar adalah perikanan tangkap (termasuk biota lainnya). Kemudian untuk jenis komoditas terbesar kedua dan ketiganya adalah dari cengkeh dan kelapa. Jika dilihat dari keluarga pengguna listrik, terdapat 43 desa di Kabupaten Natuna yang keseluruhan keluarganya sudah menggunakan lsitrik, baik itu listrik PLN maupun non-PLN. Sedangkan untuk kekuatan sinyal telepon seluler/handphone, terdapat 15 desa yang minimal memiliki sinyal telepon seluler yang kuat atau hanya sekitar 21 persen dari seluruh desa di Kabupaten Natuna.

Indeks Pembangunan Desa (IPD) adalah sebuah indikator yang dihitung oleh BPS untuk melihat tingkat pembangunan desa sesuai dengan amanah RPJMN 2015-2019 pada suatu waktu. Sumber data dari pengukuran IPD berasal dari Pendataan PODES. IPD terdiri atas 5 dimensi yang disesuaikan dengan ketersediaan data pada PODES 2018. Kelima dimensi tersebut adalah Pelayanan Dasar (pendidikan dan kesehatan), Kondisi Infrastruktur (kebutuhan dasar, sarana, prasarana, pengembangan ekonomi lokal, pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan), Aksesibilitas/Transportasi, Pelayanan Umum (penanganan kesehatan masyarakat dan ketersediaan fasilitas olahraga), dan Penyelenggaraan Pemerintahan.

Secara rata-rata, IPD untuk desa di Kabupaten Natuna memiliki nilai sebesar 58,49, lebih rendah dibandingkan nilai rata-rata IPD Provinsi Kepulauan Riau, yaitu sebesar 58,77. Hanya ada dua kabupaten yang memiliki nilai IPD di atas nilai Provinsi Kepulauan Riau, yaitu Kabupaten Bintan dan Kabupaten Karimun. Selain itu, nilai Indeks Pembangunan Desa dapat digunakan untuk menggolongkan suatu desa termasuk dalam kategori Desa Tertinggal, Berkembang ataupun Mandiri. Suatu desa dikatakan Desa Tertinggal apabila memiliki nilai IPD kurang dari atau sama dengan 50, Desa Berkembang memiliki nilai IPD lebih dari 50 dan kurang dari atau sama dengan 75, sedangkan Desa Mandiri memiliki nilai IPD di atas 75. Berdasarkan nilai IPD tahun 2018, ternyata Kabupaten Natuna tidak memiliki satu pun Desa Mandiri. Desa di Kabupaten Natuna didominasi oleh Desa Berkembang, yaitu sebanyak 60 desa atau sebesar 85,71 persen dari total desa. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 14,29 persen (10 desa) merupakan Desa Tertinggal.

Jika dilihat dari dimensi Indeks Pembangunan Desa dan dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten Natuna berada di posisi terbawah untuk dua dimensi, yaitu dimensi Kondisi Infrastruktur (40,27) dan dimensi Pelayanan Umum (50,97). Hal ini harus menjadi perhatian bagi pemerintah dikarenakan apabila setiap dimensi tidak berada di posisi terbawah, maka nilai IPD pun akan meningkat dan dapat berada di atas rata-rata nilai IPD Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan nilai IPD ini pun, pemerintah dapat segera fokus pada pembangunan kondisi infrastruktur serta meningkatkan aspek pelayanan kepada masyarakat umum di Kabupaten Natuna. Sehingga, hasil dari pengumpulan data PODES 2018 dapat berdampak positif bagi masyarakat setempat. ***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here