Menteri Larang Pakai Cantrang di Natuna

1
803
kapal nelayan : Kapal nelayan tradisional yang kerap dipakai mencari ikan di Anambas dan Natuna. Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pudjiastuti melarang kapal nelayan menggunakan cantrang saat menangkap ikan di Kepri khususnya Natuna. f-dok/tanjungpinang pos

TANJUNGPINANG – Gubernur Kepri H Nurdin Basirun meminta nelayan Kepri khususnya yang di Natuna agar semakin giat menangkap ikan laut.

Sebab, selama ini ikan laut Natuna sebagian besar belum ditangkap. Meski demikian, gubernur juga mengakui belum maksimalnya pengelolaan ikan laut Kepri lantaran nelayan masih menggunakan alat tangkap tradisional.

Namun, Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah membantu nelayan Natuna dengan kapal ukuran besar. Sehingga diharapkan bisa menggali potensi ikan laut Natuna.
Nurdin juga mengatakan, pemerintah pusat berniat mengirimkan nelayan asal Jawa untuk mengelola ikan Natuna. Namun, tetap ada batas tangkapan mereka sehingga tidak mengganggu nelayan setempat.

Baca Juga :  Tiba di Batam, Pangdam Langsung Kunjungi Mapolda

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan, laut Natuna merupakan daerah yang bebas dari penggunaan cantrang. Sehingga ekosistem laut Natuna tetap terjaga.
Dijelaskan menteri, Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Natuna dan laut Arafura akan dibuka untuk nelayan. Namun WPP ini khusus nelayan yang tidak menggunakan cantrang atau mengganti cantrang mereka dengan gill net.

”Sekarang pemerintah asistensi penuh untuk mengubah alat tangkap ini. Ayo manfaatkan, kita juga kasih WPP di timur Indonesia. Yang sudah ke timur sekarang untungnya luar biasa, tangkapannya banyak, ikannya besar-besar dan jenis ikan yang mahal, bukan ikan mata goyang dan curah yang harganya murah,” kata Susi di Kuta, Badung, Bali, Jumat (28/4).

Baca Juga :  Tiga Daerah Segera Jadi KEK

Menteri Susi menjelaskan, laut timur Indonesia selama ini digarap oleh asing dan tertutup untuk kapal dalam negeri. Namun kini nelayan dalam negeri diprioritaskan untuk menggarap laut di timur Indonesia yakni Arafura dan di barat yakni Natuna.

”Kita buka lebar-lebar, silakan. Tapi jangan rusak dengan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Pemerintah harus memastikan ikan itu terus ada, bisa ditangkap terus, dan ada terus. Caranya ya dengan mengatur alat tangkap,” ujar Susi.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memberikan WPP ini hanya untuk nelayan yang menggunakan gill net dan alat tangkap lainnya yang tidak melanggar aturan dan merusak lingkungan. WPP ini juga diberikan kepada nelayan yang tidak melakukan mark-down bobot kapalnya.

Baca Juga :  Admin Website BPNB Kepri Terbaik 2018

”Jadi bukan policy pemerintah melarang cantrang yang menyebabkan konflik. Protes iya dari pemilik cantrang dan konflik yang ada antar nelayan karena cantrang ini menghancurkan pendapatan nelayan tradisional,” ucap Susi.
(mas/net)

Loading...

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here