Minim Pelatihan, Warga Mengadu ke Dewan

0
804
DENGAR PENDAPAT: Anggota DPRD Kepri, dr Yusrizal (kedu a dari kanan) berdialog dengan masyarakat Meral, Karimun tentang minimnya pelatihan tenaga kerja untuk masyarakat, Jumat (31/3) lalu. f-alrion/tanjungpinang pos

Karimun – PERSOALAN tenaga kerja menjadi menjadi masalah yang masih membutuhkan perhatian utama bagi masyarakat Karimun.

Dengan harapan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri melaksanakan pelatihan tenaga kerja di bidang shipyard dan lainnya di Karimun pada tahun 2017 dan tahun 2018.
Hal ini diungkapkan dr Yusrizal, Anggota DPRD Kepri asal Karimun, Minggu (2/4).

”Masyarakat mengadukan minimnya anak anak lokal bekerja di perusahaan di Karimun,” tegas dr Yusrizal.

Menurutnya, bukan karena tidak mau bekerja, tetapi kesempatan untuk mendapatkan pelatihan tenaga kerja sangat minim.

Salah satunya, karena jumlahnya yang sangat terbatas, dan membuat masyarakat mengeluh lalu mengadu kepada dewan.

Baca Juga :  Polres Imbau Gunakan CCTv

”Hal itu terungkap ketika masyarakat Meral menemuinya di Kantor Kelurahan Sei Pasir, Jumat (31/4) sore,” ungkapnya.

Yusrizal menjelaskan, dibutuhkan biaya yang mengerutkan dahi masyarakat, jika harus ikut pelatihan dengan dana sendiri.

Sedangkan, pelatihan yang diadakan pemerintah, peserta yang ikut juga sangat terbatas.
Ia akan menyampaikan, keluhan ini nantinya akan disampaikan kepada dinas terkait di Pemprov Kepri.

Dengan harapan dapat bekerja sama dengan Pemkab Karimun untuk menyelenggarakan pelatihan tenaga kerja kepada masyarakat.

”Pelatihan itu seperti di bidang welder, riger, scapolding, security, safety dan lainnya,” ungkap Yusrizal.

Baca Juga :  Pansus Terus Gesa Ranperda Parkir

Hal ini untuk membantu biaya yang besar, yang harus dikeluarkan masyarakat jika menggunakan uang pribadi untuk mendapatkan pelatihan.

”Biaya pelatihan berkisar Rp 3,5 juta sampai Rp 7,5 juta, dan kemana uang itu harus dicari masyarakat,” sebutnya.

Iyan warga Meral menambahkan, uang sebesar Rp 3,5 juta sampai Rp 7,5 juta sangat tidak mungkin warga mampu memenuhinya.

Sementara, untuk kehidupan sehari hari, warga merasa sudah sulit bahkan hanya paspasan untuk kebutuhan hidup hari-hari.

”Pemprov Kepri harus mendorong kurikulum belajar praktik lebih banyak dibandingkan teori,” ujar Iyan.

Baca Juga :  Akhir Juli, Pemkab Bahas APBD Murni 2018

Materi pelajaran disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan yang ada di Karimun atau di Kepri, atau dibuat kajian khusus tentang jurusan yang dapat langsung bekerja di Kepri.

Ia menjelaskan, lulusan SMK dapat langsung diterima bekerja sesuai dengan keahlian yang tertulis di ijazahnya, tanpa harus ikut mengambil sertifikat di lembaga kompetensi keahlian lainnya.

”Kami harapkan persoalan ini menjadi catatan penting, bagi Pemkab Karimun dan Pemprov Kepri,” kata Iyan.(Alrion)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here