Partisipasi Keluarga dalam Penyembuhan Kejahatan Korupsi

0
728
Irwansyah

Oleh: Irwansyah
Mahasiswa Stisipol Raja Haji Tanjungpinang

Kata korupsi di Indonesia sudah tidak asing lagi belakangan ini. Kasus korupsi seolah-olah sudah menjadi phenomena yang tidak bisa dibersihkan karena sudah seperti membudaya. Korupsi selalu menjadi perbincangan di kalangan golongan atas sampai masyarakat kecil, dari kelas hotel bintang lima sampai kaki lima atau kedai kopi. Kasus korupsi semakin meraja lela karena bukan hanya di kalangan para petinggi negara saja akan tetapi sudah menyebar sampai kalangan masyarakat biasa.

Negara Indonesia sepertinya sudah sangat kewalahan. Masyarakatnya suah sangat sabar melihat maraknya penomena korupsi yang merugikan bangsa ini. Korupsi sudah menjadi phenomena yang menggerogoti dari segala aspek kehidupan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Kasus korupsi sepertinya tak kunjung selesai.

Padahal, pemerintah dan penegak hukum sudah berupaya untuk memberantas phenomena korupsi ini. Nyatanya, sampai saat ini kasus korupsi tak kunjung juga selesai. Apalagi di lingkungan penegak hukum dan pemerintah juga acap kali dibelit kaksus korupsi. Kenyataan penegak hukum terjerat tindakan korupsi juga bukan hal yang asing lagi.

Baca Juga :  Meningkatkan Akses Pembiayaan UMKM Kepri Melalui Kredit Usaha Rakyat

Korupsi dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah, penyelewengan atau penyalah gunaan uang negara/perusahaan untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Namun, defenisi ini ternyata hanya pengertian secara umum karena kenyataannya kasus korupsi bukan hanya terjadi di kalangan pemerintah atau pegawai dan tidak hanya berkaitan dengan uang dan harta akan tetapi bisa juga dalam hal waktu dan tenaga dan tindakan-tindakan kecurangan yang menguntungkaan diri sendiri.

Phenomena korupsi sepertinya sudah menjadi gejala yang menimbulkan lebih banyak pengikutnya karena pemerintah terlalu berlarut-larut memecahkan permasalahan yang satu ini. Maka tidak mengherankan jika jika negara Indonesia masuk deretan negara terkorup setelah negara kamboja di kawasan Asia fasipik sehingga mengakibatkan kepercayaan public dalam lembaga penegak hukum semakin menipis bahkan mengakibatkan sebagian masyarakat tidak percaya lagi dengan penegak hukum.

Melihat kenyataan ini, maka tidak mungkin lagi kita terlalu berharap banyak terhadap pemerintah dan penegak hukum saat ini. Maka sebagai masyarakat hukum kita harus bisa membuat kebijakan sendiri untuk memulihkan penyakit korupsi walau tidak bisa secara langsung untuk menghilangkan phenomena korupsi yang terjadi di negara ini.

Baca Juga :  Menenun Kebaikan di Dalam Jiwa Manusia

Sebagai masyarakat yang taat hukum dan patuh terhadap undang-undang dan peraturan negara maka masyarakat harus ikut berperan untuk memberantas phenomena korupsi yang terjadi di negara tercinta ini.

Maka seluruh masyarakat harus berperan aktif dan melakukan pendidikan anti korupsi dimulai dari usia dini dan dari keluarga, disamping keluarga menanamkan pendidikan anti korupsi terhadap anak usia dini maka anak-anak dan usia dini juga diberikan bekal pelajaran tentang kejujuran karena betapa pentingnya sebuah kejujuran tersebut apalagi bagi kalangan birokrat dan pejabat negara jadi dalam hal ini orang tua dalam keluarga harus memberikan pemahaman kejujuran dan ahklah yang baik bagi seorang anak untuk modalnya di usia muda sampai tua.

Karena anak-anak jaman sekarang kelak akan menjadi pemuda harapan bangsa, dan suatu saat merekalah yang akan menjadi pemimpin yang harus membawa negara ini keperadaban yang lebih baik lagi.

Sehingga peran masyarakat dalam pencegahan korupsi ini sangat dibutuhkan apalagi peran orangtua dalam sebuah keluarga, oleh karena itu orangtua dan masyarakat harus memberikan contoh dan teladan yang baik dan mengajarkan betapa pentingnya sebuah kejujuran itu karena dalam agama pun kejujuran harus ditanamkan bagi setiap manusia yang hidup dalam bersosial dan masyarakat,

Baca Juga :  Catatan Pergantian Tahun Persatuan Wartawan Indonesia

Tetapi walaupun begitu tidak etis jika pemerintah tidak bisa memberikan contoh yang baik terhadap masyarakat terutama bagi anak muda yang kelak akan menggantikan posisi pemimpin saat ini.

Pemerintah juga harus sadar dan turut ambil alih dalam menerapkan pendidikan ahlakh dan kejujuran serta mengembalikan kepercayaan public yang sudah hampir hilang, misalnya kementrian pendidikan nasional memberikan kurikulum pembelajaran akhlak dan kejujuran disekolah bagi siswa dan mahasiswa karena dengan demikian pemuda-pemuda saat ini akan diberikan bekal untuk menjadi sosok seorang pemimpin yang amanah dan bisa dipercaya seluruh masyarakat. ***

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here