Pas Penumpang Naik 300%

0
771
Pelabuhan: Pelabuhan Sribintan Pura yang dikelola oleh PT Pelindo. F-dokumen/tanjungpinang pos

Kondisi Pelabuhan Masih Amburadul

Meski banyak kalangan menentang kenaikan tarif pas penumpang pelabuhan, namun manajemen PT Pelindo gotot untuk menaikan tarif pas pelabuhan itu mulai I Maret 2017 mendatang. 

Tanjungpinang – Bahkan, rencana kenaikan tarif pas penumpang di pelabuhan Sribintan Pura itu sudah diumumkan oleh Pelindo dengan memasang spanduk yang di tempel di trastle pelabuhan.

Pas penumpang untuk tujuan luar negeri yang biasanya Rp13 ribu akan naik menjadi 50 ribu, naik Rp37 ribu atau hampir 300 persen.

Dalam spanduk yang dipampang itu disebutkan, keputusan tarif itu sesuai dengan keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia engan nomor US 11/01/1/PI-17.TU tentang tarif pelayanan jasa penumpang (pas) pelabuhan PT Pelindo I Cabang Tanjungpinang.

Hanya pas penumpang untuk tujuan luar negeri saja yang naik. Untuk pelabuhan domestik pas pelabuhannya masih dengan tarif lama yakni Rp5 ribu untuk setiap penumpangnya.

Ironisnya, kondisi pelabuhan internasional Sribuntan Pura saat ini sedang amburadul karena sedang dalam pembangunan. Saat kondisi pelabuhan sedang memprihatinkan, Pelindo justru manaikan tarif pas penumpang.

Rencana kenaikan tarif ini ditentang keras oleh Ketua Kadin Kota Tanjungpinang, Bobby Jayanto.

Bobby mempertanyakan komitmen Wali Kota Tanjungpinang yang pernah mengatakan akan menolak kenaikan tarif baru pas pelabuhan.

Bobby juga mempertanyakan keseriusan DPRD Kota Tanjungpinang mem-follow up hasil hearing antar Pelindo, DPRD, Asita, PHRI dan Kadin yang menyepakati untuk menunda kenaikan sambil menunggu peningkatan pelayanan oleh Pelindo.

Baca Juga :  RUU Kepulauan Disahkan, DAU Rp5 Triliun

”Mana wibawa DPRD dan Waki Kota Tanjungpinang kalau Pelindo mengingkari hasil hearing,” tegas Bobby, kemarin.

Mantan Ketua DPRD Kota Tanjungpinang ini juga mengkritik BUMD sebagai plat merah Kota Tanjungpinang yang dimanfaatkan oleh Pelindo untuk menarik pas pelabuhan dari penumpang saat pas pelabuhan mulai dinaikan.

”Saat tak ada BUMD, pengelolan pas pelabuhan berjalan baik. Kita ingatkan BUMD, boleh meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagai BUMD plat merah, tapi jangan mengorbankan masyarakat,” tegasnya.

Bobby membocorkan, hasil pas pelabuhan untuk internasional misalnya, tarif barunya Rp 50 ribu, BUMD mendapatkan jatah Rp 8 ribu dari setiap penumpangnya.

”Ada apa ini? kenapa BUMD mengelola pas pelabuhan justru naik. Masih banyak usaha lainnya untuk meningkat PAD Tanjungpinang tanpa mengorbankan masyarakat banyak,” tegasnya.

Direktur BUMD Kota Tanjungpinang, Asep Nana Suryana, justru mengklaim tak tahu kalau Pelindo sudah mulai menyosialisasikan rencana kenaikan tarif pas pelabuhan mulai 1 Maret.

”Siapa yang menyosialisasikan. Saya tidak tahu,” elaknya.

Diakuinya, mulai 1 Maret 2017, sesuai dengan MoU Pelindo dan Pemko, bahwa BUMD akan mulai mengelola pas masuk pelabuhan.

”Kalau direksi sudah menyetujui, tidak ada hubungan dengan pemerintah. Memang BUMD yang akan mengelola pas pelabuhan per 1 Maret ini,” katanya.

Baca Juga :  Praja IPDN Harus Merasakan Tugas di Daerah Terpencil

Ketua komisi II DPRD kota Tanjungpinang Mimi Betty Wilingsih, sangat kecewa bila Pelindo menaikan tarif mulai 1 Maret ini. Dalam hearing beberapa waktu lalu disepakati rencana kenaikan pas pelabuhan mesti ditunda, sambil menunggu peningkatan pelayanan dari PT Pelindo.

”Sesuai aturan Pelindo harus menyosialisasikan selama 3 bulan dulu kepada masyarakat, baru boleh menaikan. itupun setelah ada perbaikan pelayanan,” tegasnya.

Anggota DPRD Kepri, Rudi Chua, dari daerah pemilihan Kota Tanjungpinang, menilai, masyarakat memprotes kenaikan bukan masalah nilai pas pelabuhannya. Tapi, kenaikan saat ini belum tepat jika dilihat kondisi pelabuhan saat ini.

”Ada kesan Pelindo tidak cukup modal untuk membangun pelabuhan, tapi ngotot mengambil uang masyarakat untuk membangun, melalui kenaikan pas pelabuhan,” tegasnya.

Kemudian, ada peraturan Kementerian Perhubungan, setelah tarif sudah disetujui, wajib Pelindo menysosialisasikan dulu selama tiga bulan ke pada masyarakat.

Rudi menyarankan agar pimpinan DPRD Kota Tanjungpinang, memanggil kembali Pelindo dan BUMD Tanjungpinang. Bila masyarakat merasa dirugikan, bisa menempuh jalur hukum dengan melakukan class action.

Sementara itu, anggota Komisi II DPRD Tanjungpinang, Reni mengusulkan agar digelar lagi hearing pada, Selasa (28/2).

”Rencananya Selasa adakan ada Rapat Dengar Pendapat (RDP) lagi. Kami akan mengundang pihak-pihak terkait termasuk GM Pelindo Tanjungpinang,” ujarnya kepada Tanjungpinang Pos, Minggu (26/2).

Baca Juga :  Ujian CPNS di Hotel Comfort

Menurutnya, Komisi II DPRD Tanjungpinang sudah ada rencana memanggil GM Pelindo Tanjungpinang, I Wayan Wirayan terkait hasil konsultasi ke Kemenhub dan BUMN di Jakarta.

Belum lagi menjadwalkan pertemuan, malah pihak DPRD sudah menerima informasi bakal ada kenaikan pas tarif pelabuhan Rabu (1/3) mendatang.

Reni mengaku tidak sependapat dengan Pelindo.

”Bukan karena besaran angka yang diterapkan, tetapi lebih kepada fasilitas yang belum memadai. Jika fasilitas sudah refresentatif, masyarakat maupun stakeholder tidak ada yang keberatan,” sebutnya.

Sesuai hasil konsultasi ke Kemenhub, ada peraturan PM 15 tahun 2014 terkait jenis, stuktur, dan golongan tarif jasa kepelabuhan. Minimal melakukan sosialisasi 3 bulan sebelum penerapan.

Selain itu, mesti mendapatkan persetujuan dengan melakukan komunikasi, dengan pihak-pihak terkait jasa ke pelabuhanan itu.

”Pihak pelindo cuma melakukan sosialisasi tidak lebih dari seminggu untuk menerapkan tarif pas masuk internasional Rp 50 ribu per orang. Jadi saya rasa ini juga sudah menyalahi aturan,” ungkapnya.

Ditambahkannya, Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah menyatakan penolakan terkait penerapan tarif ini. Untuk itu, harusnya ada sikap tegas bila Pelindo tetap menaikan tarif pas masuk tersebut.(ABAS – DESI)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here