Pegawai Pemprov Ancam Laporkan Gubernur Kepri ke MK

0
1565
SIDAK: Gubernur Kepri H Nurdin Basirun membaca salah satu koran lokal, disalah satu ruangan pegawai dinas .

Pegawai Pemprov Kepri akan menggugat kebijakan Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) H Nurdin Basirun. Pegawai ini akan mogok kerja karena insentif beban kerja hanya diberikan bagi ASN yang dekat dengan gubernur, sekda dan kepala dinas saja.

Tanjungpinang – ASN yang diketahui bernama Sumantrei Ad\rdi ini juga mempersoalkan kenapa absen finger print hanya diterapkan bagi staf saja. Kemudian insentif beban kerja, hanya berlaku untuk pegawai yang dekat dengan Gubernur, Sekda dan Kepala Dinas semata.

Bahkan, tunjangan makan sampai dengan tunjangan beban kerja bagi pejabat setingkat kepala Biro, Asisten sampai dengan Sekdaprov Kepri naik 100 persen.

Kekecewaan itu diutarakan Pejabat eselon IV di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri, Sumantri Ardi. Dalam akun facebooknya, ia kecewa terhadap salah satu peraturan Gubernur (Pergub) tentang Kedisiplinan Pegawai dengan sistem finger print (Mesin Absen, red).

”Jangan hanya staf saja yang melakukan finger Sumantri menceritakan bagi pejabat maupun pegawai setingkat bawahan yang tidak melakukan finger print sama halnya tidak masuk kerja (TMK), jika pegawai TMKnya sampai 5 hari semua tunjangan tidak dapat dibayarkan.

Baca Juga :  Ada Karaoke Buka hingga Pagi

Sekarang ini banyak ASN menolak untuk dipangkas tunjangan dan uang makan karena tidak melakukan finger print. Padahal ASN mengklaim sedang melakukan dinas luar.
Sumantri bahkan nekat, jabatan yang menjadi taruhan. Beberapa pejabat lainnya tidak akan gentar akan menggugat Gubernur Kepri H Nurdin Basirun ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Salah satu pejabat setingkat eselon II, yang tidak mau disebutkan namanya juga gelisah dengan ulah aturan finger print. Karena tunjangan yang tidak berlaku adil untuk semua pejabat Pemprov saat ini.

Pejabat ini mengaku di Pemprov saat ini ada tunjangan beban kerja yang baru saja berlaku dan ironisnya hanya diberikan kepada pejabat-pejabat setingkat eselon II tertentu yang diberlakukan.

Baca Juga :  Pelari Nasional Ikut Berlomba

”Saya saja heran, tunjangan beban kerjanya tinggi 100 persen,” terangnya saat di Tanjungpinang.

Disatu sisi, ditengah sibuknya tentang beredar informasi Gubernur Kepri akan di gugat, Sekdaprov Kepri Arif Fadilillah langsung mengeluarkan surat keterangan penundaan untuk sanksi bagi pegawai yang melanggar dan tidak disiplin.

Surat edaran tesebut berbunyi Pemerintah Provinsi Kepri yang ditujukan kepada seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan para Staf Ahli Gubernur Kepri, para Asisten, dan Pemimpin BLUD dan Direktur RSUD di lingkungan Provinsi Kepulauan Riau.

Dengan diberlakukannya peraturan Gubernur Kepulauan Riau (Pergub) nomor 6 tahun 2017 tentang penerapan disiplin jam kerja bagi PNS dan Non PNS dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepri.

Maka disampaikan beberapa hal sebagai berikut, pertama, diminta kepada saudara untuk memastikan kepada seluruh pegawai instansi yang saudara sudah melakukan perekaman sidik jari dan tetap melakukan absensi secara elektronik (finger print) pada jam masuk dan jam pulang kerja sebagai mana mestinya.

Baca Juga :  1.928 Peserta Meriahkan Sumpah Pemuda

Kedua, karena sistem aplikasi yang dimiliki Pemerintah Provinsi Kepri masih dalam tahap penyempurnaan. Maka pemberlakuan sanksi ke pengurangan uang makan bagi pelanggar jam kerja di mulai pada tanggal 1 Mei 2017 mendatang.

Dan agar setiap Kepala OPD melakukan perannya sebagai penanggungjawab utama dalam memastikan Pergub tersebut dijalankan dan di taati oleh seluruh pegawai unit kerja masing masing. Surat ini atas nama Gubernur Kepri yang di tanda tangani langsung Sekretaris Daerah Provinsi Kepri TS. Arif Fadilah pada bulan April 2017.(SUHARDI)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here