Pelantikan Kepsek Tak Sesuai Aturan

0
643
Rudi Purwonugroho

Mantan anggota DPRD Kabupaten Lingga Rudi Purwonugroho kembali berkicau, dengan menyoroti kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lingga. Untuk yang ketiga kali ini, Rudi menyoroti pelantikan kepala sekolah baru-baru ini yang menurutnya tidak sesuai undang-undang.

LINGGA – Mengapa demikian, pelantikan itu dinilainya tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sebab, dari 60 orang kepala sekolah yang dilantik oleh Bupati H Alias Wello tersebut terdapat 20 orang Kepsek belum menyelesaikan jenjang S1.

”Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007, tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah. Jelas dikatakan bahwa untuk menjadi kepala sekolah harus berpendidikan SI, atau D-IV kependidikan atau non kependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi,” kata Rudi Purwonugroho, kemarin.

Baca Juga :  Kejari Dalami Kasus Pengadaan Pupuk

Ia menjelaskan, selain itu juga diatur tentang usia kepsek maksimal 56 tahun. Selain itu, calon kepsek harus memiliki pengalaman sekurang-kurangnya lima tahun menurut jenjang pendidikan yang bersangkutan.

”Saya juga melihat beberapa rotasi kepala sekokah, yang dilakukan tidak sesuai dengan visi misi pendidikan. Diantaranya, ada sekolah yang merupakan sekokah rujukan malah diisi dengan orang yang tidak berpengalaman,” ungkap Rudi.

Terkait hal ini, ia meminta Bupati Lingga H Alias Wello melakukan evaluasi terkait mutasi yang dilakukan. Jika hal ini terus dibiarkan, pria yang merupakan Politisi Nasdem ini meyakini upaya Pemkab Lingga untuk memajukan pendidika di Lingga tidak akan tercapai.

Baca Juga :  LAM Lingga Minta Naikkan Anggaran Pengembangan Kebudayaan

”Saat ini saya melihat banyak kebijakan OPD, tidak lagi sejalan dengan visi misi yang diusung Awe-Nizar,” imbuhnya.

Sebelumnya, Rudi Purwonugroho juga menyinggung perihal formasi CPNS yang diputuskan tidak mengakomodir kepentingan daerah. Lantas, ia pun meminta Bupati Lingga H Alias Wello, untuk membatalkan penerimaan CPNS tahun 2018.

Tak hanya itu, Rudi sebelumnya mengkritisi pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tinggkat III (Diklatpim III) di jajaran Pemkab Lingga yang dilaksanakan di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur yang dimuat di koran ini.

Ia menyinggung, terkait pelaksanaan Diklsatpim di Surabaya tersebut menghabiskan anggaran Rp1 miliar. Menurutnya, pelaksanaan Dikkatpim III tersebut telah mencederai upaya pengunaan uang sesuai prinsip efisien dan efektif dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat atau telah menghamburkan uang negara.

Baca Juga :  Pemohon Paspor di Dabo Sepi

”Saya pribadi sebenarnya mendukung kegiatan Diklatpim ini, yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan ASN yang bersangkutan dalam melaksanakan program pemerintah daerah. Sangat disayangkan kenapa pelaksanaannya tidak di Kabupaten Lingga di Dabo atau Daik. Kenapa tidak dilaksanakan di Lingga. Panitia bisa mengundang narasumber ke Lingga,” kata Rudi Purwonugroho, kemarin. (TENGKU)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here