Pembangunan Kepri, Sudahkah Berkeadilan?

0
664
Panusunan Siregar

Oleh: Panusunan Siregar
Pemerhati Pembangunan Sosial dan Ekonomi Kepri

Pada alinea ke-2 Undang-Undang Dasar 1945, para pendiri bangsa ini (the founding fathers) secara eksplisit dan tegas menyatakan bahwa perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia haruslah bermuara pada kemerdekaan negara Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Dalam bahasa implementatif, pembangunan harus diarahkan dan ditujukan untuk meninggkatkan kehidupan masyarakat Indonesia yang sejahtera, merata dan berkeadilan.

Untuk tujuan dimaksud, Presiden R.I. telah menuangkan arah kebijakannya dalam Nawacita sebagai peta jalan dan tuntunan arah pembangunan bangsa ini ke depan yang notabene dimulai dari pinggiran atau perdesaan dan wilayah-wilayah tertinggal/terluar.

Itulah sebabnya kebijakan pembangunan dalam hal infrastruktur lebih diprioritaskan ke wilayah-wilayah timur dan daerah-daerah perdesaan/terluar yang selama ini agak terabaikan.

Bahkan untuk mendorong pembangunan yang lebih cepat di daerah perdesaan dan daerah terluar lainnya, pemerintah secara konsisten meningkatkan Anggaran Dana Desa (ADD) dari tahun ke tahun. Semua itu ditujukan untuk mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan.

Disparitas Pembangunan
Pemerintah secara konsisten dan berkelanjutan telah merancang kebijakan/program pembangunan sedemikian rupa agar kehidupan masyarakat semakin sejahtera yang direfleksikan oleh tingkat pendidikan yang semakin tinggi, usia harapan hidup (berarti kesehatan) yang lebih panjang, dan pendapatan yang semakin baik.

Dengan demikian, masalah pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan, akan otomatis teratasi. Bila ditilik dari sebaran penduduk, bahagian terbesar, yaitu 60 persen lebih tinggal di Batam, 11,4 persen di Karimun, dan 10,3 persen di Tanjungpinang.

Sementara wilayah lainnya hanya dihuni oleh penduduk yang jumlahnya kurang dari 8 persen dan bahkan Lingga hanya 2 persen. Fenomena ini tidak terlalu mengejutkan mengingat “gula” pembangunan berupa investasi yang dalam bahasa PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) disebut PMTB (Pembentukan Modal Tetap Bruto), hampir 70 persen ditebarkan di Batam dan 30 persen sisanya ditebarkan di 6 kabupaten/kota lainnya dimana Natuna, Kep. Anambas, dan Lingga hanya mendapat porsi masing-masing kurang dari 3 persen.

Konsekuensi linier dari fenomena di atas dapat terlihat pada indikator makro pembangunan lainnya seperti masalah pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan penduduk.

Disparitas atau kesenjangan pembangunan dalam 3 aspek ini sangat tinggi bila dibandingkan dengan Kota Batam. Dalam hal pendidikan yang direfleksikan dengan indeks pembangunan pendidikan terlihat jelas bahwa 3 wilayah, yaitu Lingga, Anambas, dan Karimun sangat tertinggal jauh dibandingkan dengan Batam dimana kesenjangan indeksnya berturut-turut 19,26; 17,19; dan 12,7 poin.

Rata-rata lama sekolah di Lingga masih sangat rendah, yaitu 5,85 tahun alias belum tamat tingkat pendidikan sekolah dasar. Sementara itu, Batam sudah setara pendidikan tingkat SLTA yang sedang duduk di bangku Kelas 3 atau Kelas 12.

Selanjutnya dalam hal pelayanan/fasilitas kesehatan, daerah yang paling tertinggal, lagi-lagi adalah Lingga, Natuna, dan Anambas. Ketersediaan dan keberhasilan pelayanan kesehatan direfleksikan dengan Angka Harapan Hidup (AHH) yang notabene dipengaruhi oleh tingkat kematian bayi (infant mortality rate- IMR) di bawah usia 1 tahun. Tingginya angka IMR akan memperpendek usia AHH, dan terjadi sebaliknya.

Berdasarkan indikator AHH, Lingga adalah yang terendah, yaitu 60,44 tahun. Kemudian disusul oleh Natuna dan Anambas yang angkanya masing-masing 64 dan 66,5 tahun dimana Batam sudah mencapai angka 73 tahun. Tampak disparitas yang cukup lebar antara ketiga wilayah dengan Batam.

Sementara itu, dalam hal kesejahteraan yang diukur berdasarkan pengeluaran per kapita yang disesuaikan atau Purchasing Power Parity (PPP) per kapita, tampak bahwa Lingga, Anambas, dan Karimun adalah daerah-daerah yang paling tertinggal bila dibandingkan dengan pengeluaran PPP per kapita Batam yang angkanya sudah mencapai Rp 17 jutaan per tahun sementara ketiga wilayah yang disebutkan masih berkutat pada angka Rp 11 jutaan, atau kurang dari Rp 1 juta per bulan.

Ciptakan Pembangunan Berkeadilan
Ketiga indikator yang diuraikan di atas adalah refleksi dari capaian pembangunan sosial-ekonomi masyarakat Kepri yang memperlihatkan bagaimana pembangunan antarkabupaten/kota masih belum mendapat perhatian yang berkeadilan.

Perhatian dan enerji besar dikerahkan ke Batam dan membuat Batam melejit jauh di depan. Sementara daerah-daerah (kabupaten) remote, belum terperhatikan dengan baik. Hal inilah yang harus menjadi perhatian serius bagi Pemprov Kepri.

Investasi yang diciptakan jangan lagi berfokus ke Batam, tetapi harus didiversifikasi ke luar Batam. Potensi ekonomi Kepri di luar Batam masih cukup dahsyat dan para calon investor perlu didorong ke sana dalam rangka untuk mewujudkan pembanguan yang berkeadilan.

Misalnya, Lingga bisa dijadikan wilayah perkebunan atau produsen lada (sahang) yang notabene lahannya sangat cocok dan budaya tani (agro-culture) masyarakatnya pun bersambut gayung untuk itu. Hasil lada itu masih punya ruang pemasaran yang besar baik itu di pasar domestik (Indonesia) maupun pasar internasional.

Potensi perikanan Kepri sungguh luar biasa, tapi masih belum tersentuh banyak. Ikan yang melimpah ruah di perairan/lautan Kepri terutama Natuna dan Anambas, masih belum diberdayakan dengan baik.

Belum tampak upaya-upaya kongkrit dalam hal program aksi dan penganggaran untuk mendongkrak potensi tersebut. Hal itu terlihat dari masih rendahnya peran produksi sektor perikanan dalam memasok devisa. Peran ekspor ikan masih di bawah 0,5 % terhadap total ekspor Kepri.

Untuk mendorong potensi perikanan Kepri, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah membangun infrastruktur berupa Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di Selat Lampa Natuna dengan cold storage berkapasitas 200 ton.

Tujuannya, untuk dapat menampung hasil tangkapan nelayan dengan harga yang lebih baik sehingga kesejahteraan para nelayan pun akan meningkat.

Agar penduduk yang terlalu terpusat di Batam itu bisa direlokasi ke Natuna, maka perlu dilakukan kebijakan pemberdayaan para nelayan agar penggunaan SKPT yang memiliki daya tampung 200 ton itu, dapat terpenuhi.

Tetapi untuk menjamin stabilnya pasokan ikan ke SKPT, maka masyarakat perlu didorong untuk bertambak/berbudidaya ikan. Dengan demikian bila sedang musim ombak besar, pasokan ikan ke SKPT tetap terjaga.

Di sektor pariwisata, Kepri sungguh luar biasa dan berpotensi besar untuk menjadi marine tourism yang ditopang dengan keindahan pantai dan panorama under sea water yang sunguh menakjubkan.

Sayangnya, upaya untuk mendongkrak potensi tersebut nampaknya masih sebatas ungkapan retorika yang belum didukung dengan program aksi.

Misalnya, lokasi objek wisata Anambas dan Natuna yang dari sisi jarak relatif jauh, bisakah didekatkan dengan sarana transportasi yang mendukung dan relatif murah.

Bila hal ini bisa diwujudkan, maka competitiveness kedua wilayah terhadap Bali dan bahkan Pataya Thailand, akan meningkat dan pada gilirannya menjadi tujuan wisata favorit baik untuk wisatawan nusantara maupun mancanegara.

Tentunya, infrastruktur di kedua wilayah harus dibenahi dan termasuk perilaku masyarakatnya yang harus juga berwawasan tourism.

Agar pembangunan sosial-ekonomi masyarakat Kepri merata dan berkeadilan, maka penaburan investasi tidak lagi berorientasi Batam tetapi harus memikirkan daerah-daerah di luar Batam.

Dalam upaya untuk menarik para inverstor berinvestasi ke luar Batam, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota harus mengeliminasi ego sektoralnya dan mengedepankan kepentingan Kepri secara holistik dengan berlandaskan pada semangat kegotongroyongan.

Agar pengarahan investasi lebih efektif dan fokus kepada potensi wilayah tujuan berinvestasi, pemprov dan pemkab/pemko dapat memanfaatkan data statistik yang dikumpulkan oleh BPS Provinsi Kepri baik melalui Sensus Pertanian 2013 maupun Sensus Ekonomi 2016 untuk dijadikan sebagai “kompas dan pelita”.

Dengan demikian pembangunan yang dirancang benar-benar berbasis pada kewilayahan (regional based) sehingga ketimpangan antarwilayah dapat direduksi dan pada gilirannya terciptalah pembanguan sosial-ekonomi yang merata dan berkeadilan.***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here