Pemekaran Kecamatan di Batam Tertunda

0
811
Amsakar

Batam – Pemekaran kecamatan di Batam dari 12 menjadi 20 kecamatan mengalami penundaan. Penundaan itu terjadi, karena kebutuhan lahan yang cukup besar untuk tambahan delapan kecamatan baru. Belum tambahan kantor kelurahan.

Selain itu, saat ini Pemko Batam diakui masih fokus pembenahan internal organisasi perangkat daerah (OPD) yang baru.

Penundaan pemekaran itu diungkapkan Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad beberapa hari lalu.

Menurutnya, mereka memilih untuk lebih fokus dulu untuk melakukan penyesuaian OPD. Hal itu juga didukung kondisi tersediaan lahan yang terbatas. Sementara kebutuhan cukup besar untuk membangun kantor.

”Lahan yang tersedia terbatas. Sementara, kita butuh lahan yang cukup besar. Kalau camat dimekarkan, dengan sendirinya kantor lurah akan bertambah. Kita butuh 444 persil untuk pemekara,” bebernya.

Baca Juga :  Bangunan di Seipanas hingga Bengkong Digusur

Sementara, untuk kajian pemekaran diakui sudah selesai dilakukan. Hanya soal lahan, menjadi kendala terbesar untuk pemekara.

Dimana, selain kantor camat dan lurah yang akan dimekarkan, secara sendiri kantor instansi lain juga akan ikut bertambah. Di antaranya kantor Polsek.

”Belum termaksud puskesmas, sarana pendidikan dan lainnya,” kata Amasakar.

Sementara kecamatan yang ada saat ini juga disebutkan punya kesibukan baru, sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan. Diantaranya, pengurusan KTP yang dilimpahkan dari Disduk, termaksud pengangkutan sampah dan pengelolaan ketertiban lewat satpol PP.

Baca Juga :  HMMB Poltek Gelar Festival Budaya

”Jadi memang kesibukan baru di kecamatan cukup tinggi. Kita biarkan mereka melakukan pembenahan dulu, baru kita wujudkan pemekarannya,” bebernya.

Sebelumnya, Pemko Batam sudah mengusulkan pemekaran kecamatan di Batam dari 12 menjadi 20. Namun tahun 2016, DPRD Batam, untuk ditunda. Anggota DPRD Batam sepakat untuk menunda membahas usulan pemekaran kecamatan, menunggu rekomendasi Mendagri.

Terkait dengan usulan-usulan itu, Amsakar Achmad menjelaskan, harapan mereka kedepan, pelayanan lebih baik. Pemekaran akan menjadikan pembangunan semakin merata.

”Saat ini juga, beberapa kewenangan di Wako, mulai didistribusikan ke kecamatan. Mulai sampah, pengawasan dilakukan Satpol PP berikut mobil operasional, pelayanan lainnya juga,” bebernya.

Baca Juga :  Maret, Market Sounding Bandara Hang Nadim Digelar

Walau disepakati soal pemekaran kecamatan, diakui penerapannya juga tidak akan langsung jalan tahun ini. Alasannya, untuk penerapan butuh anggaran. Mereka mengusulkan ranperda pemekaran kecamatan, sebagai perangkat lunak atau dasar pemekaran kedepan.

”Soal yang disampaikan pak Udin tadi, memang kami lupa. Kami akan koordinasikan dengan Muspida. Soal nama kecamatannya sudah kami kaji,” imbuhnya.(Martua)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here