Pemkab Minta Bintan Cepat Serahkan Aset

0
577
Riono

TANJUNGPINANG – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tanjungpinang Riono meminta kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memfasilitasi permasalahan penyerahan aset bangunan milik Pemkab Bintan yang ada di Tanjungpinang ke Pemko Tanjungpinang.

Masalah ini sudah berlarut-larut. Ini sangat merugikan Pemko Tanjungpinang. Sejak UU No 5 tahun 2001, tentang Pembentukan Kota Otonom Tanjungpinang mestinya sudah diserahkan. Nyatanya, hingga kini masih ada 19 aset penting yang belum selesai penyerahannya.

Padahal, Undang-Undang tersebut, pasal 14 dijelaskan, segala aset baik berupa tanah, barang bergerak atau tidak bergerak yang dikuasai atau dikelola oleh Pemprov Riau atau Kabupaten Kepri yang berada di Kota Tanjungpinang diserahkan kepada Pemerintah Kota Tanjungpinang.

Baca Juga :  Waktu Bekerja Petugas Kebersihan Diatur

”Minggu kemarin sudah kita bahas dengan Sekdaprov Kepri. Nah, sekarang kita minta difasilitasi oleh BPKP untuk menyelesaikan permasalahan penyerahan aset bangunan tersebut,” kata Riono kepada Tanjungpinang Pos, Senin (9/4).

Sebelum diserahkan, Riono mengaku Pemko Tanjungpinang masih meminjam bangunan milik Pemkab Bintan untuk dijadikan perkantoran para OPD-nya. ”Statusnya pinjam pakai selama ini,” sebut dia.

Sebelumnya, Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Tanjungpinang, Darmanto mengatakan, permasalahan penyerahan aset bangunan milik Pemkab Bintan masih menunggu surat persetujuan dari DPRD Bintan. Kalau sudah dapat surat persetujuan dari DPRD, maka Pemkab Bintan akan menyerahkan aset bangunan tersebut.

Baca Juga :  Maskur Kunjungi Pabrik Teh Prendjak

”Informasinya menunggu surat dari dewan sih. Kalau Pemkab Bintan sudah tidak ada masalah. Kita tunggu saja,” kata Darmanto.

Sampai saat ini, Darmanto bersama stafnya masih berkantor menggunakan bangunan milik Pemkab Bintan. Dulu, bangunan yang dipakainya difungsikan untuk perkantoran DPRD Kepulauan berubah menjadi DPRD Kabupaten Bintan.

Selain dirinya, ada dua OPD yang berkantor di gedung tersebut. Yakni Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) dan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Kota Tanjungpinang.

Sedangkan Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kota Tanjungpinang berkantor menggunakan bangunan bekas Kantor Dinas Pendidikan Bintan. ”Kantor Dinkes juga menggunakan aset bangunan milik Pemkab Bintan. Masih banyak lagi kantor OPD menggunakan aset Bintan,” sebut dia. (dri)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here