Pemkab Perintahkan Kedai Kopi Pakai Nota

0
925
DISKUSI: Bupati Abdul Haris dan Wakil Bupati Wan Zuhendra saat berdiskusi bersama tokoh masyarakat di Kedai Kopi sekitar Pasar Ikan Nelayan Siantan.F-DOKUMEN/TANJUNGPINANG POS

Anambas – SEBAGAI upaya meningkatkan pendapatan daerah, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Kepulauan Anambas Aswandi mengatakan, dalam beberapa waktu ke depan, mulai dari kedai kopi, rumah makan, restoran dan hotel harus nota transaksi pembayaran pada konsumen. Atau yang biasa juga disebut struk pembelian.

Hal ini juga telah disampaikan kepada seluruh pemilik usaha di Anambas. Penerapan aturan ini, bagian dari menjalankan undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah.

”Kita sudah tinggal pelaksanaan oleh pemilik usaha saja. Pajak yang dibayarkan oleh masyarakat melalui pemilik kedai kopi atau sejenisnya harus dibuktikan dengan nota pembayaran yang sah,” ungkap Aswandi kepada wartawan, kemarin.

Baca Juga :  Bupati Optimis Festival Berjalan Lancar

Sebenarnya, penerapan penggunaan struk ini di daerah lain sudah dilaksanakan. Salah satunya di Kota Batam. Setiap pembayaran atau transaksi harus sudah menggunakan struk.

”Di Anambas sendiri saat ini untuk restoran seperti Laluna, Bayhil, Pondok Kayu, Anambas Iin sudah menggunakan struk,” sebutnya.

Ia menjelaskan, tujuan dilaksanakannya hal ini untuk membantu pemerintah daerah dalam memungut pajak hotel, restoran, dan rumah makan sesuai dengan Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah.

”Selain itu ini juga telah diatur dengan Perbup nomor 42 tentang Kewenangan Pemeriksaan Pembukuan wajib Pajak,” imbuhnya.

Baca Juga :  Polsek Siantan Sita 1.500 Bungkus Komix

Tambahnya, sesuai dengan kesepakatan bersama ketika disampaikan dengan pemilik usaha untuk melampirkan struk setiap transaksi pembayaran. Pada prinsipnya pajak itu bukan sukarela, melainkan kewajiban pemilik usaha.

”Lagian kepentingan itu untuk kemajuan daerah itu sendiri. Jika suatu daerah tidak memberlakukan pajak, mustahil daerah itu akan bisa dibangun dengan baik. Daerah yang maju tidak terlepas dari masyarakatnya yang taat membayar pajak,” tutupnya.(INDRA GUNAWAN)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here