Pemko Ajukan Ranperda Wisata Budaya

0
583
Masjid Raya Sultan Riau yang berada di Pulau Penyengat sering dikunjungi wisatawa lokal, nusantara maupun manca negara.f-Istimewa

TANJUNGPINANG – PEMEIRNTAH Kota Tanjungpinang mengusulkan 14 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang akan dibahas di 2018 ini. Salah satu di antaranya terkait, Ranperda pengelolaan cagar budaya Pulau Penyengat sebagai wisata budaya Tanjungpinang.

Kepala Bidang (Kabid) Kajian dan Legislasi DPRD Tanjungpinang, Herman menuturkan, usulan itu dari Pemko melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tanjungpinang.

Terkait jadwal pembahasan, nantinya melalui rapat bersama antara Bagian Hukum Pemko dan Legislasi di DPRD Tanjungpinang. ”Rapat terkait Ranperda yang diusulkan sudah selesai, tinggal pelaksanaan pembahasannya nanti,” ujarnya kepada Tanjungpinang Pos, Selasa (30/1) kemarin.

Ia menuturkan, dari 14 itu, tiga diantaranya wajib. Yiatu Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2017, Ranperda Perubahan APBD 2018 dan Ranperda tentang APBD 2019 mendatang. Sedangkan 11 Ranperda lainnya, yaitu pemahasan Rancangan detail Tata Ruang (RDTR), ini merupakan turunan dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Baca Juga :  Gedung SDIT As-Sakinah 2 Mulai Dibangun

Di 2017 lalu, tepatnya sudah dibahas, yang diketuai Beni SH MH. Hanya saja tidak selesai, karena pertimbangan pembahasan yang lebih rinci. ”Ini tidak masalah, asalkan anggaran yang tahun sebelumnya tidak dikeluarkan, jadi tidak masalah di lanjutkan di tahun ini. Tujuannya agar hasil rumusannya lebih baik dan detail,” tuturnya saat dihubungi melalui sambungan seluler.

Sedangkan lainnya, Ranperda tentang garis sempadan, pembahasan pemakaman, tata cara partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah.

Selain itu, Ranpeda perubahasan atas beberapa Perda yang sudah di sahkan. Diantaranya, Perda Nomor 5 Tahun 2015, tentang ketertiban umum. Ranperda perubahan tentang izin Penimbunan Lahan, Bangunan Gedung, BUMD, Pajak Daerah dan Lembaga Kemasyarakatan.

Baca Juga :  Raja Ahmad Helmi Pimpin Dewan Kesenian Provinsi

Dilanjutkannya, ada dua Perda inisatif DPRD Tanjungpinang, satu diantaranya sudah diusulkan tahun lalu yaitu kawasan bebas asap rokok. Perda ini nantinya bekomunikasi dengan Dinas Kesehatan dan Pemberdayaan Perempuan. ”Kalau inisiatif ini yang bahas dari DPRD, nantinya menggandeng dinas terkait,” ungkapnya.

Saat disinggung terkait Perda yang disahkan tahun lalu, Herman menuturkan, 10 dari 12 Ranperda yang diajukan. Satu diantaranya, masuk di APBD Perubahan terkait PP 18 yang mengatur kedudukan dan keuangan unsur Ketua dan anggota DPRD Tanjungpinang.

Baca Juga :  Pangakalan Pulau Penyengat Jual Gas Subsidi Melebihi HET

Dua yang tak selesai dibahas, yaitu kawasan asap rokok dan terkait RDTR. ”Kalau saya tak salah dua ini yang inisatif,” ungkapnya sembari mengaku sedang mengikuti rapat.

Pembahasan Ranperda rencananya akan di mulai Februari mendatang. Terkait pembahasan RDTR kembali, Wakil Ketua DPRD Tanjungpinang, Ade Angga, menuturkan tidak masalah. Rencannya, ketua Pansus akan tetap sama. Agar tinggal melanjutkan pembahasan.(DESI LIZA)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here