Pemko Diminta Manfaatkan Aset

0
687
Pasar Induk: Pasar Induk Jodoh, salah satu aset negara yang terbengkalai di Batam. f-dokumen/tanjungpinang pos

BATAM – Pemerintah Kota Batam diminta memanfaatkan aset-aset termaksud lahan untuk membantu mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, Pemko diminta untuk menginventarisir asetnya. Pemko diminta untuk menyampaikan data inventarisir aset terbaru, saat penyusunan laporan keuangan nanti.

Desakan itu disampaikan hampir semua fraksi di DPRD Batam, menanggapi Ranperda Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Batam tahun 2017. Atas desakan itu, Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad merespon untuk menindaklanjuti. Rohaizat dai FPKS meminta data terbaru atas barang milik daerah.

Baca Juga :  BP Kembangkan Aset Jadi Destinasi Wisata

”Kami sedang membuat aplikasi pengelolaan barang milik daerah. Sehingga Batam mempunyai sistem yang berbasis teknologi,” kata Wali Kota Batam, Amsakar Achmad.

Ranperda yang diajukan diakui diharap dapat menjamin status kepemilikan barang milik daerah. Termaksud untuk pengamanan fisik, administrasi dan pengamanan hukum. Sementara, terkait saran perlu adanya kriteria barang yang tidak dapat dimanfaatkan atau tidak dapat dipindahtangankan dalam klausul pemusnahan barang milik daerah, Amsakar meminta dibicarakan nanti dengan dewan.

”Hal ini sebaiknya didalami nanti pada saat pembahasan antara pemerintahan Kota Batam dengan DPRD Kota Batam,” imbau Amsakar.

Baca Juga :  Dinsos Amakan 35 PMKS di Batam

Sementara, terkait dengan pemanfaatan barang milik daerah, baik berupa tanah dan bangunan yang belum dimanfaatkan secara optimal oleh pengguna barang, saat ini diakui sudah dilakukan pendataan dan penilaian. Sehingga kedepan barang milik daerah seperti tanah dan bangunan yang berpotensi meningkatkan PAD Batam, dapat dimanfaatkan dengan baik.

”Inventarisasi barang milik daerah akan kami lakukan secara berkala dan konsisten,” sambungnya.

Pemko diakui sependapat atas saran yang disampaikan agar melakukan inventarisasi atau sensus barang milik daerah secara berkala. Sehingga perlu sistem pengelolaan barang milik daerah berbasis teknologi informasi. Mengenai penjualan barang milik daerah bersifat khusus seperti kendaraan perorangan dinas, disesuaikan dengan ketentuan PPP nomor 84 Tahun 2014.

Baca Juga :  Ranperda Kampung Tua Diminta Sejalan RTRW

”Penjualan kendaraan perorangan dinas hanya dapat dijual kepada pejabat negara dan mantan pejabat negara,” ujarnya.(MARTUA)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here