Pemko Minta Media Mesti lebih Akurat

0
799
Forum Media : Ramon Damora (kiri) bersama nara sumber lain saat pembukaan acara Forum Media Kota Batam yang digelar Selasa (21/3) di Kantor Wali Kota Batam.F-martua/tanjungpinang pos

BATAM – Pemerintah Kota Batam mempersilakan media massa untuk memberitakan apapun, dengan harapan dapat mendukung pembangunan. Namun, pemberitaan yang ditayangkan mesti yang akurat. Walau saat ini masyarakat berfikir praktis, namun masyarakat juga disebut bisa menilai media yang memberitakan hoax.

hal itu dikatakan Asisten Pemerintahan Kota Batam, Syuzairi saat membuka Forum Media Kota Batam yang digelar Dinas Komunikasi dan Informasi Batam, Selasa (21/3) di kantor Wali Kota Batam.

Tampil sebagai pembicara, Pimpinan Redaksi portal berita Kementerian Komunikasi dan Informasi RI, Hamed Kurnia dan Pemred Tanjungpianng Pos Ramon Damora yang juga merupakan Ketua PWI Kepri.

Baca Juga :  Pemko Siapkan Tiket Gratis Weekdays

”Media kini jadi alat efektif untuk memberikan kesadaran berpolitik, bersosialisasi dan lain. Pada pagi ini kita berupaya menyamakan persepsi dalam konteks menjalankan tugas masing-masing,” kata Syuzairi.

Ditegaskanya, pemerintah tidak bisa memaksa media untuk tidak membuat berita karena media berhak menyebarkan informasi seluas-luasnya.

”Tapi, pemerintah mengajak semua media untuk bersama-sama membangun Batam karena peran media sangat penting. Sekarang ini, memang semua ingin praktis. Tapi masyarakat juga bisa menilai media yang mendukung proses pembangunan dan media yang memberitakan hoax,” tegasnya.

Ketua PWI Kepri, yang juga Pimpinan Redaksi Tanjungpinang Pos, Ramon Damora mengatakan, soal hoax saat ini cukup mengganggu. Penyebaran hoax juga cukup cepat. Bahkan, dinilai ada negara yang mengkoordinir hoax.

Baca Juga :  Brimob Polda Kepri Pemulihan Psikologis Warga Papua

”Ngerinya Singapura itu, hoaxnya dikoordinir. Ketika sebuah hoax diambil negara, maka dasyat dampaknya,” cetusnya.

Ramon menilai, mencermati berita hoax saat ini yang banyak ditemukan di media dan media sosial, penting dilakukan revisi UU Pers.

”UU Pers kita sudah banyak salah kaprah. Harus ada revisi. Tidak bisa ketua partai memiliki media. Kita sekarang dibenturkan dengan media sosial. Pintu media sudah banyak. Tapi, kita harus menjadi jurnalis sejati,” imbau Ramon.

Pimpinan Redaksi Portak berita Kementerian Komunikasi dan Informasi RI, Hamed Kurnia mengatakan, ada fakta yang harus tetap menjadi fakta. Saat ini di Indonesia, pengguna internet sudah mencapai 132,7 juta.

Baca Juga :  Cegah Banjir, Pemko Siapkan 6 Excavator

”Indonesia merupakan negara yang sudah darurat hoax. Tapi merupakan fenomena global. Ada hoax untuk mendiskreditkan kelompok, mendelegitimasi penyelenggara negara, untuk mencari uang dengan bisnis pay per click melalui google adsense dan mengancam NKRI,” imbuhnya. (mbb)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here