Pemprov Ambil Alih Tanjungsauh

0
841
BAHAS Tanjungsauh: Gubernur Kepri H Nurdin Basirun saat membahas rencana pembangunan Pelabuhan Tanjungsauh, Batam.f-istimewa/tanjungpinang pos

Belasan Tahun Pelabuhan Kontainer Tak Dibangun

Rencana pembangunan salah satu pelabuhan kontainer terbesar di Kepri, Tanjungsauh Batam yang sempat dinyatakan ditunda pembangunannya akhirnya akan dibangun juga.

TANJUNGPINANG – KALI ini, bukan ditangani Badan Pengusahaan (BP) Batam, melainkan akan diambil alih Pemprov Kepri. Pemprov akan membangunnya dan kemungkinan share anggaran dengan Pemko Batam dan pemerintah pusat. Gubernur Kepri H Nurdin Basirun sudah mengikrarkan bahwa Kepri siap menjadi poros maritim dunia. Sesuai visi misinya, Kepri juga akan dijadikan unggul di bidang maritim.

Pembangunan pelabuhan skala internasional adalah impian Nurdin Basirun untuk menguatkan infrastruktur kemaritiman di Kepri. Karena itu, Gubernur diam-diam sudah mempersiapkan rencana pembangunan pelabuhan itu. Nurdin Basirun menyebutkan, pemprov akan mengambil alih pembangunan Pelabuhan Kontainer di Tanjungsauh, Batam. Ia mengatakan, sejak 25 tahun lebih, pelabuhan tersebut tidak menunjukkan perkembangan. Sehingga, perusahaan lokal yakni Panbil Industrial Estate ditunjuk sebagai Lead Consortium.

Pengambilalihan itu, sebagai bentuk solusi atas rencana pembangunan Pelabuhan Tanjungsauh yang belum ada progres selama ini. Hal itu juga sebagai solusi untuk menyelamatkan perekonomian Kepri yang tengah melambat. ”Sesegera mungkin saya akan bentuk tim kecil untuk melaksanakan rencana pengambil-alihan ini. Tim ini nanti yang akan mengurus segala sesuatunya mulai dari perencanaan, proses pembangunan sampai pengawasan. Targetnya 2018 pembangunan sudah jalan,” ungkap Nurdin, akhir pekan lalu.

Baca Juga :  Dua Ulama Besar Dihadirkan

Nurdin menjelaskan, rancangan proyek pembangunan Tanjung Saus telah selesai dibuat. Dalam waktu dekat, rencana itu akan diekspose ke hadapan Presiden RI Joko Widodo. Pembangunan Pelabuhan Kontainer Tanjung Sauh nantinya dilengkapi dengan jembatan yang menghubungkan empat pulau yakni Batam-Tanjung Sauh, Pulau Buru-Pulau Bintan dengan panjang 7 Km. Di Tanjungsauh juga akan dibangun kawasan industri dan pemukiman yang bertujuan untuk mendukung pengembangan kawasan tersebut. ”Tidak ada pilihan lain, selain mencari alternatif baru untuk industri. Batam sudah terlanjur penuh oleh pemukiman. Maka nanti di Tanjung Sauh kita rancang khusus untuk kawasan industrinya minimal 40 persen,” tambahnya.

Menurutnya, potensi Tanjungsauh sebagai pelabuhan kontainer sangat besar.
Dirediksi, ada sekitar 80 ribu kapal yang lewat di Selat Malaka dengan mengangkut kontainer 70 juta Teus per tahun. Potensi besar itu juga ditangkap oleh Singapura, yang menaikkan targetnya dari 30 juta Teus menjadi 70 juta Teus per tahunnya. Luas kawasan yang akan dibangun direncanakan 1.200 hektare dengan 120 hektare untuk khusus kawasan terminal.

Baca Juga :  Laporkan Kekerasan Ibu-Anak dari Hape

Target kontainer awal 500 ribu-1 juta Teus per tahun dan target akan naik seiring perkembangan waktu. Lama pembangunan Pelabuhan Tanjung Sauh diperkirakan 10 tahun. Selain Panbil Industrial Estate, sebagai perusahaan lokal yang bertindak sebagai Lead Consortium yang akan menyaring dan mengusulkan investor yang potensial, Nurdin juga akan melibatkan Pemko Batam dan partner strategic lainnya untuk mengembangkan potensi pelabuhan tersebut. Maka itu, Nurdin juga meminta seluruh stake holder bersinergi untuk mendukung realisasi pembangunan Pelabuhan Kontainer Tanjung Sauh ini.

Selain itu, ia mengajak semua pihak untuk berusaha bersama-sama mempercepat penetapan Tanjung Sauh sebagai kawasan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) oleh pemerintah pusat. Hal itu karena pembangunan pelabuhan kontainer sudah sangat mendesak di Provinsi Kepri. Apalagi, Tanjung Sauh tersebut bisa menjadi proyek strategis nasional yang seiring dengan keinginan Presiden RI menjadikan Provinsi Kepri sebagi Poros Maritim Nasional.

Baca Juga :  Pasal Kewenangan 0-12 Mil Laut Dibahas Ulang

Rencana pembangunan Pelabuhan Tanjungsauh sudah lama didengungkan. Tahun lalu, rencana pembangunan pelabuhan ini dinyatakan ditunda dan akan didahului pembangunan jalan tol di Batam. BP Batam sebelumnya kembali mengajukan anggaran hingga Rp 3 triliun saat kunjungan Badan Anggaran DPR RI ke Batam, 2016 lalu.

Badan Anggaran DPR RI sendiri sangat setuju pembangunan pelabuhan transshipment sebagai salah satu infrastruktur, apalagi Batam merupakan salah kota industri di Indonesia. Namun, dua tahun ini belum bisa dianggarakan. Pemerintah Pusat bercita-cita dan menginginkan Batam melaju dengan pesat. Sebab, perkembangan di Batam masih sangat lambat. Batam merupakan daerah yang berbeda karena difasilitasi oleh Free Trade Zone (FTZ).(MARTUNAS-SUHARDI)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here