Pemprov Tetap Lawan Kemenhub

0
759
LEGO JANGKAR: Penumpang kapal Pelni melihat kapal yang lego jangkar di perairan Batuampar Batam, belum lama ini.f-martunas/tanjungpinang pos

Masih Terus Kuasai Lego Jangkar di KepriKerja keras Dinas Perhubungan

Pemprov Kepri untuk menarik kewenangan pengelolaan labuh jangkar pada jarak 0-12 mil laut di Kepri masih terus dihalangi Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI. Berbulan-bulan persoalan ini belum tuntas. Pemprov Kepri pun akan terus berjuang.

TANJUNGPINANG – BELAKANGAN ini, Kemenhub seakan membangun kekuatan dengan kementerian lain untuk menggagalkan kewenangan provinsi mengelola laut 0-12 mil.

Saat pembahasan lintas kementerian tentang Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Kewenangan Provinsi di Laut dan Darat di Jakarta, Kemenhub mengusulkan agar dua pasal di RPP itu yang mengatur kewenangan provinsi pada 0-12 mil laut dihapus saja.

Anehnya, pejabat kementerian lain yang ikut rapat saat itu malah menyetujuinya dan menghapus dua pasal tersebut. Kemudian RPP ini diserahkan ke Kementerian Sekretaris Negara untuk selanjutnya diteken Presiden dan disahkan menjadi Peraturan Pemerintah (PP).

Pemprov Kepri pun nyaris kehilangan peluang untuk mengelola labuh jangkar pada jarak 0-12 mil laut. Informasi dihapusnya dua pasal di RPP tersebut ternyata sampai ke telinga salah satu pejabat Dishub Kepri.

Selanjutnya Dishub Kepri langsung mengonsep surat yang ditujukan ke Mensesneg RI dan protes kenapa dua pasal itu dihapus. Sebab, jika RPP itu disahkan menjadi PP, maka melanggar UU No.23 tahun 2014.

Selain itu, 8 provinsi kepulauan di Indonesia akan protes dan menggugat sebab PP yang merupakan turunan UU No.23 tersebut disahkan bukan menyesuaikan UU itu.

Dalam surat balasan yang diterima Dishub Kepri dari Kemensesneg, RPP tersebut akhirnya dikembalikan ke KemenkumHAM untuk ditelaah kembali. Sehingga, tahun depan akan digelar kembali rapat harmonisasi RPP tersebut.

Jamhur Ismail mengatakan, dirinya sudah menerima laporan bahwa ada upaya Kemenhub RI mengintervensi agar kewenangan pemerintah provinsi dalam pengelolaan labuh jangkar di wilayah 0-12 mil laut digagalkan.

”Kalau kita tak dapat memberikan penjelasan ke Mendagri, maka kerja keras selama ini akan sia-sia. Hal ini tidak boleh tejadi, satu atau dua hari ini saya akan bertolak ke Mendagri untuk menyampaikan hal ini secara khusus kepada ketua Pokja,” tegas Jamhur kepada Tanjungpinang Pos, Rabu (13/12).

Baca Juga :  Warga Negara Asing Rentan Masuk Ilegal

Jamhur kembali memaparkan, hak provinsi Kepri mengelola batas wilayah 0-12 mil laut tersebut berdasarkan Undang-Undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Hal itu terdapat di dalam pasal 27, 28 dan 29. Seperti misalnya pasal 27 mengatur tentang kewenangan provinsi 12 mil. Sedangkan pasal 28 dan 29 tersebut mengatur tentang pasal daerah Provinsi Kepulauan.

Jadi masing-masing pasal ini nanti, pelaksanaannya akan diwujudkan di dalam Peraturan Pemerintah (PP) yang saat ini masih dilakukan pembahasan di tingkat Mendagri, MenkumHAM dan terakhir di Setneg RI.

”Sekarang masih dibahas di tingkat pusat. Ketua Pokjanya Pak Suhajar Diantoro, mantan Sekda Kepri, kita berharap sekali kalau beliau bisa menggolkan ini,” tegas Jamhur.

Saat ini, Jamhur menceritakan pembahasan lego jangkar ini sudah 10 kali digelar di Kemendagri, 4 kali di KemenkumHAM dan terakhir di Setneg RI.

”Sewktu dibahas di Setneg, ada perwakilan Menhub meminta supaya pasal yang berkaitan dengan pengelolaan jasa kepelabuhan (ada di tangan provinsi) untuk dihapus. Kami dapat informasi ini, maka dalam beberapa hari ini kami ngelobi Mendagri supaya mempertimbangkan pasal itu agar tidak dihapus,” beber Jamhur.

Karena kalau pasal tersebut dihapus, Jamhur kembali menegaskan, apa yang diimpikan dan diharapkan masyarakat Kepri atas pengelolaan batas 0-12 mil laut akan sia-sia. ”Kalau pasal ini hilang sama aja bohong kerja kita selama ini,” tegas Jamhur meninggi.

Sebelumnya Fraksi PKS – PPP DPRD Kepri menyoroti masalah ketidakseriusan Pemprov Kepri dalam memperjuangkan hak masyarakat Kepri terkait pengelolaan retribusi lego jangkar tersebut.

Baca Juga :  Syukuran, Berhasil Tersambung 2.8 Km Jalan Lingkar Tepilaut

Dewan bahkan meminta supaya struktur tim bentukan Gubernur Kepri untuk di-review kembali. Hal itu karena dewan menilai tim yang ada saat ini belum mampu memperjuangkan semangat gubernur untuk mengelola hasil laut yang selama ini tidak pernah masuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kemenhub Terkesan Sengaja
Pejabat Kemenhub yang diutus untuk melakukan pembahasan RPP tentang Kewenangan Provinsi di Laut dan Darat lintas kementerian terkesan mengabaikan peraturan perundang-undangan yang ada.

Harusnya, persoalan ini sederhana namun dibuat rumit oleh Kemenhub. Ada kecurigaan, sengaja dibuat rumit karena tidak mau kehilangan penghasilan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yang salah satunya adalah labuh jangkar.

Kepala Bidang Perhubungan Laut Dinas Perhubungan Pemprov Kepri, Azis Kasim Djou mengatakan, labuh jangkar ini sebenarnya sangat sederhana. Tapi pejabat di Kemenhub membuatnya rumit.

Ia mencontohkan, di darat, yang mengeluarkan surat-surat motor atau mobil adalah Satlantas. Kemudian pajak masuk ke Samsat. Namun, apabila mobil atau motor tersebut parkir, maka si pemilik membayarnya kepada pengelola parkir atau yang punya lahan parkir.

Begitu juga dengan di laut khususnya 0-12 mil. Di UU No.23 tahun 2014 sudah ditegaskan di Pasal 27, bahwa kewenangan pengelolaan laut 0-12 mil di provinsi.

Sertifikat pemilikan laut 0-12 mil itu adalah UU No.23 tersebut. Lalu, jika kapal berlabuh (parkir dalam istilah di darat), maka uang parkirnya dibayar ke Pemprov Kepri selalu pemilik lahan atau yang diberi kewenangan untuk mengelola laut 0-12 mil tersebut.

Kenyataannya sampai sekarang, Kemenhub masih memungut uang labuh kapal di Kepri sementara kewenangan itu sudah dialihkan ke provinsi. ”Kita yang punya lahan, kok orang lain yang ambil yang parkir (labuh). Kan sederhana sekali. Saya pun tak tahu seperti apa pemikiran mereka itu,” ujar Azis, kemarin.

Ia melanjutkan, di darat, si pemilik lahan bisa mengelola parkir sendiri atau kerja sama dengan pihak lain. Artinya, ada bagi hasil antara pemilik dengan pengelola parkir tersebut.

Baca Juga :  Mahasiswa STAI MU dan STAIN SAR Donor Darah

Yang terjadi dengan lego jangkar di Kepri adalah, lahan milik provinsi, yang memungut Kemenhub dan hasilnya ke Kepri Rp 0. Sepeserpun belum ada retribusi labuh jangkar masuk ke kas daerah.

Ia menjelaskan, di UU No.23 tersebut juga disebutkan, sejak undang-undang ini disahkan dan dijalankan, maka peraturan lain harus menyesuaikan dengan UU No.23 ini.

Jika Kemenhub bekerja dengan UU yang lain dan Peraturan Pemerintah (PP) dalam memungut retribusi lego jangkar di 0-12 mil laut di Kepri, harusnya bisa memahami arti pasal tersebut yang menyebutkan harus menyesuaikan dengan UU no.23 itu.

”Sudah jelas disebutkan di Pasal 23 UU No.23 tahun 2014 bahwa kewenangan pengelolan laut 0-12 mil adalah di provinsi. Jadi serahkan kewenangan itu ke kita. Jangan bertahan. Itu sudah wewenang provinsi,” tegasnya.

Apalagi, kata dia, ada enam jenis jasa (pembayaran) di 0-12 mil laut tersebut dan yang dipungut provinsi hanya satu saja yakni, retribusi labuh jangkar. ”Kapal parkir di tanah (areal) kita, tentu harus bayar ke kita,” ungkapnya.

Ia juga heran kenapa sulit bagi pejabat-pejabat pusat untuk memutuskan ini. Padahal, acuannya sudah jelas yakni undang-undang. Turunannya adalah Peraturan Pemerintah dan harus mengacu undang-undang itu.

Terkait informasi Kemenhub ingin menggagalkan kewenangan provinsi dalam pengelolaan laut, Azis mengatakan, upaya itu memang ada. Namun, RPP itu sudah dikembalikan ke KemenkumHAM.

Mereka akan terus memantau ini. Jangan sampai Kepri kehilangan kesempatan. Meski sudah capek dan bolak-balik mengurusi ini, namun mereka tetap bertekad bahwa hak masyarakat Kepri tersebut harus direbut.(MARTUNAS-SUHARDI)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here