Perda Perdidikan Direvisi Pusat

0
947
IRUP: Wakil Ketua I DPRD Kota Tanjungpinang Ade Angga menjadi Inspektur upacara (Irup) di SMPN 10 Tanjungungpinang, Senin (13/3).f tunas/tanjungpinang pos

TANJUNGPINANG – Peraturan Daerah (Perda) Sistem Penyelenggaraan Pendidikan 9 tahun 2010 ikut direvisi Kementarian dalam negeri (Kemendagri). Meski demikian, Perda tersebut masih dapat dipakai hanya saja beberapa pasal yang dicabut tak dapat diterapkan.

Hal itu dikatakan Wakil Ketua I DPRD Tanjungpinang, Ade Angga kepada Tanjungpinang Pos, belum lama ini. Maka nantinya, beberapa pasal Perda Sistem Penyelenggaraan Pendidikan yang dicabut akan dibahas kembali.

Ia menyebutkan, beberapa pasal yang dicabut yaitu terkait, pelaksanaan atau kewenangan SMA sederajat yang kini berada di provinsi dari sebelumnya berada di Pemko Tanjungpinang.

Baca Juga :  Rekreasi Sambil Belajar

Hal itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Serta beberapa poin lainnya juga ada yang berubah, namun tak begitu banyak.

”Saya rasa pembahasan atau revisi ini tidak lama, karena sudah jelas acuan aturannya. Hanya saja pembahasan ini menjadi ranah Badan Legislasi DPRD Tanjungpinang bersama bagian Hukum Pemko memutuskan bagaimana mekanisme pembahasannya,” ungkapnya.

Meski demikian, ia memastikan perda Pendidikan tidak masuk dari 11 Rancangan Peraturan daerah (Ranperda) yang akan dibahas 2017 ini. Diantaranya 9 dari Pemko dan 3 dari inisiatif DPRD Tanjungpinang.

Baca Juga :  Guru Honor Berpeluang Diangkat P3K

Meski demikian, ia meyakini pembahasannya revisi Perda Pendidikan tetap dilaksanakan tahun ini karena selain tidal lama juga penting.

Menurutnya sudah jelas poin-poin yang akan dihapuskan maupun diganti nanti sesuai kebutuhan sekarang. Apakah nantinya ada yang mau timbah lagi, ini akan dibahas nantinya lagi. Kasubag Hukum Pemko Tanjungpinang, Febri Fikriansyah menuturkan, ada tiga Perda Pemko Tanjungpinang yang direvisi Kemendagri.

Di antaranya Perda Pendidikan, Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Perizinan Tertentu nomor 9 tahun 2014. Rencananya, ketiga Perda tersebut akan dibahas bersamaan dengan beberapa Ranperda di tahun 2017 ini.

Baca Juga :  3.902 Siswa Kelas VI SD Tryout UASBN

Meski demikian, ia tak mengetahui pasti apakah dibahas di triwulan II ini secara serentak ataupun terpisah. Ini nantinya masih akan dibahas bersama antara DPRD dan Pemko Tanjungpinang.

”Bisa jadi di triwulan I ada lima Ranperda yang akan dibahas langsung. Tiga yang revisi dan dua yang lainnya. Tapi belum diputuskan,” ucapnya singkat. (dlp)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here