Perda Teeping Fee Digesa Untuk Tarik Investor Sampah

0
573
Mobil pengangkut sampah keluar dan masuk di kawasan TPA Punggur, Batam.f-istimewa

BATAM – DPRD Kota Batam menyatakan sikap untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan sampah oleh investor di Batam. Dalam hal ini, DPRD Batam membantu dalam menyelesaikan Ranperda terkait teeping fee. Nantinya, diharapkan setelah Perda teeping fee selesai, akan membantu mendorong investor masuk, karena menjadi jaminan dalam pengelolaan sampah.

Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto, mengatakan bahwa, Perda Teeping Fee, mendorong investor masuk. Dimana, teeping fee menjadi jaminan bagi investor. ”Ini akan kita selesaikan sejalan dengan pelaksanaan di lapangan. Kalau DPRD itu gampang, asalkan jelas komitmen untuk pembangunan,” kata Nuryanto.

Nuryanto mengakui, bahwasannya masih ada kendala teknis di lapangan yang jadi permasalahan. Namun selama pelaksanaan transparan dan mengikuti prosedur uang sudah ditentukan, dewan akan mendukung. ”Intinya lebih cepat lebih baik. Prolegda kemarin juga sudah masuk. Tak ada persoalan masalah teeping fee,” ungkapnya.

Baca Juga :  RDT Gratis untuk Ratusan Santri Batam ke Jawa

Sebelumnya, Nuryanto menerima perwakilan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Deputi IV BP Batam, membahas pengelolaan sampah di Batam. Pembahasan ini, melanjutkan Memorandum of Understanding (MoU) pada Desember 2014 yang pernah disepakati dengan Kemen PUPR.

Sementara Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam, Herman Rozie mengatakan, Pemko Batam masih menghitung biaya dan teeping fee yang ideal. Perhitungan dilakukan sebelum lelang tender pengelolaan sampah. Perhitungan data ini, dilakukan agar keluar rumus yang diperlukan untuk mengelola sampah di sana.

Baca Juga :  Videotron Bodong Gentayangan

”Kemarin sempat juga kita kaji dengan Bapenas, keluarlah angka Rp 300 ribu. Ini menurut kami masih memberatkan. Kita juga ada kajian sendiri, tapi perdanya belum ada,” kata Herman.

Menurutnyan nilai teeping fee, bisa naik bisa turun. Hal ini tergantung pada rumusan yang akan dibahas. Selain itu, ada juga beberapa faktor yang menentukan, seperti nilai investasi, dan bantuan dari pusat. ”Makanya kita buat Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Jadi kerjasama dengan swasta, dan ada penjamin dari Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII),” ungkapnya.

Baca Juga :  Warga Bisa Saksikan UAS dan Abdul Qodir Assegaf

Menurutnya, nilai investasi awal sekitar Rp 1 triliun. Opsi yang bisa digunakan, kerjasama pemerintah-badan usaha. Jika tidak, melalui bantuan APBN. Saat ini, pengerjaannya dianggarkan untuk lapangan. Sementara untuk anggaran pembangunan sel baru, tahun ini sebanyak Rp25 miliar. (mbb)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here