Perempuan Pesisir dan Industri Maritim di Kepulauan Riau

0
1342
Uly Sophia,S.Sos,M.Si

Oleh: Uly Sophia,S.Sos,M.Si
Dosen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Indonesia sebagai negara maritim terlihat jelas dengaan deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957 menyatakan kepada dunia bahwa laut Indonesia adalah termaksud laut sekitar, di antara dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan Wilayah NKRI.

Bahkan dalam pidato Presiden pertama Republik Indonesia Ir. Soekarno di tahun 1953 menegaskan, “Usahakanlah kita menjadi bangsa pelaut kembali. Ya, bangsa pelaut dalam arti seluas-luasnya. Bukan sekedar menjadi jongos-jongos di kapal, bukan. Tetapi bangsa pelaut dalam arti kata cakrawati samudera. Bangsa pelaut yang mempunyai armada militer, bangsa pelaut yang kesibukannya di laut menandingi irama gelombang lautan itu sendiri.” Di era pemerintahan Jokowi gaung Indonesia sebagai negara maritim kembali di dengungkan. Ini terlihat dari kelembagaan setingkat kementrian koordinator telah dibentuk, dengan nama Kementrian Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Republik Indonesia. Momentum ini mengukuhkan kembali poros maritim sebagai inti pembangunan dan kejayaan Indonesia.

Kepulauan Riau sebagai bagian dari wilayah Indonesia, dimana secara geografis termasuk daerah kepulauan yang luas lautnya mencapai 93% dari luas daratannya, sulit dijangkau oleh perhatian dan pembangunan pusat memiliki dinamika tersendiri dalam meningkatkan peran serta perempuan untuk membangun daerah. Keberadaan perempuan dalam kehidupan komunal yang khas di Indonesia dapat dianggap sebagai bagian inti yang tidak kentara tetapi paling stabil dalam dinamika kehidupan sosial. Menjalani banyak peran dalam waktu bersamaan merupakan keistimewaan perempuan, perempuan yang menikah lebih-lebih seorang ibu memiliki elemen yang penting sebagai pengendali rumah tangga, pendidikan dan pola asuh anak, sosial, politik, budaya, religi hingga ekonomi. Ibulah yang melahirkan, merawat dan mendidik, menanamkan nilai-nilai serta membesarkan generasi-generasi bangsa yang unggul, aktif, kreatif dan berbudi pekerti luhur.

Marjinalisasi secara struktur dan kultur
Kedudukan kaum perempuan kenyataannya masih dimarjinalisasi dalam kehidupan sosial yang diatur oleh tradisi, hak dan kewajiban kaum perempuan yang lebih rendah dibandingkan kaum laki-laki. Fitrah secara fisiologis dan psikologis serta nalar berpikir seringkali dijadikan argumen untuk menciptakan peran gender kaum perempuan di masyarakat. Hal ini menyebabkan peran perempuan dalam proses pembangunan belum maksimal bahkan sedikit sekali diberi peluang atau kesempatan berdasarkan potensinya. Peran serta perempuan dalam kancah kemasyarakatan seharusnya memiliki potensi yang sangat besar. Namun hal ini belum dimaksimalkan oleh lingkungan (masyarakat) maupun pemerintah yang berfungsi sebagai lembaga yang harusnya memberikan kebijakan ke arah sana.

Baca Juga :  Dinamisasi Menerbangkan Pesawat Politik

Kontruksi budaya patriarki di Indonesia, memberi pengaruh terhadap perempuan untuk mencapai peran setara dengan laki-laki dalam ranah publik. Ketika bicara perempuan maka stereotipe yang hadir adalah lemah, tidak kuat, emosional dan kurang rasional, peran utamanya hanya merawat dan menjalankan fungsi domestik dalam rumah tangga. Mitos dan konstruksi budaya patriarki ini kemudian menghambat potensi-potensi produktifitas dan kreatif pada perempuan yang bisa meningkatkan peran dan partisipasinya dalam membangun bangsa. Berdasarkan jumlah perempuan yang jauh lebih banyak dari pada laki-laki maka terlihat jelas angka potensi kaum perempuan yang dapat diberdayakan sebagai subjek maupun objek pembangunan bangsa, termasuk pembangunan di daerah.

Potret Perempuan Pesisir
Struktur sosial masyarakat pesisir atau masyarakat nelayan menempatkan  kaum perempuan pada posisi dan peranan yang khas sebagai manifestasi dari karakteristik aktivitas ekonomi perikanan dan kelautan. Posisi sosial yang spesifik ini menjadikan perempuan pesisir (khususnya isteri-isteri nelayan) memainkan peranan penting dalam menjaga kelangsungan hidup rumah tangganya dan aktivitas ekonomi masyarakatnya. Selain berprofesi sebagai ibu rumah tangga perempuan nelayan ikut serta dalam alur distribusi hasil tangkapan ikan. Perempuan nelayan-lah yang menjual ikan hasil tangkapan langsung ke pasar sampai pada pedagang atau pada konsumen langsung. Selain membantu dalam alur distribusi para perempuan nelayan juga melakukan usaha – usaha produksi sederhana dalam meningkatkan nilai jual ikan hasil tangkapan dengan melakukan usaha pengeringan ikan dengan produk ikan asin, ikan asap (pengawetan ikan secara alami), olahan kerupuk ikan, abon dan baso ikan dengan produksi dan keterampilan yang dilakukan secara sederhana. Dengan usaha inilah para perempuan nelayan dapat meningkatkan hasil pendapatan rumah tangga nelayan sebagai bentuk nilai lebih untuk peningkatan ekonomi keluarganya.

Bukti keterlibatan perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan rumahtangga nelayan yang belum mendapat perhatian khusus dari pemerintah dilihat dari data tahun 2012 Food And Agriculture Organization (FAO) yang mencatat  ”saat ini rantai perdagangan ikan dunia belum memihak masyarakat pelaku perikanan sekala kecil, khususnya di negara-negara berkembang, padahal perempuan nelayan berkontribusi sebesar 40% dari total produksi perikanan tangkapan global”. Permasahalan ini tentunya menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah ditengah kebijakan mereka tentang pembangunan tol laut sebagai bentuk pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan pertumbuhan masyarakat nelayan (Wasanti, 2017, Perempuan Nelayan di Negara Maritim, http://serikatnews.com/perempuan-nelayan-di-negara-maritim/diakses tanggal 20 Desember 2017).

Baca Juga :  #GantiPresiden atau Tidak

Perempuan Pesisir atau para istri nelayan di Kepulauan Riau memiliki peran ganda, memiliki peran sosial (pembagian kerja di darat), peran produksi, dan pengelola potensi komunitas. Konsep ini merujuk pada beban ganda dalam kehidupan sehari-hari kaum perempuan untuk menangani pekerjaan domestik, produksi, dan pengelolaan komunitas secara bersamaan (Dewayanti dan Chotim, 2004:25). Dalam peran-peran tersebut, mereka berfungsi sebagai responsif gender, penguat kelembagaan, pengawas sosial, perencana, pengelola, dan pengawas kebijakan. Sistem pembagian kerja secara seksual dalam masyarakat pesisir menempatkan secara tegas tentang peranan laki-laki dan perempuan. Laut adalah ranah kerja laki-laki (nelayan) dan darat adalah ranah kerja perempuan pesisir. Kegiatan utama laki-laki adalah menangkap ikan, sedangkan kaum perempuannya mengolah dan menjualkan hasil tangkapan suami. Sebagian besar waktu dihabiskan nelayan untuk menangani pekerjaan melaut, tidak cukup kesempatan bagi nelayan mengurus aktivitas sosial ekonomi di darat. Sebaliknya, perempuan pesisir menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menangani pekerjaan-pekerjaan di darat. Karakteristik geografis dan mata pencaharian di kawasan pesisir telah membentuk peranan sosial-ekonomi yang khas para nelayan dan isterinya.

Kewajiban kedua yang harus dijalani oleh perempuan pesisir adalah peran produktif. Peran produktif adalah peran perempuan pesisir untuk memperoleh penghasilan ekonomi dalam upaya memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Usaha yang dilakukan perempuan pesisir untuk mendapatkan pendapatan ekonomi ini adalah dengan jalan menjualkan hasil tangkapan (ikan) suami; bekerja pada orang lain, seperti menjadi buruh pada usaha pengasinan ikan; dan atau memiliki unit usaha sendiri, seperti membuka warung, pedagang perantara, dan pemilik usaha pengolahan hasil ikan seperti olahan kerupuk ikan. Kegiatan perdagangan ikan (segar atau olahan) merupakan pekerjaan yang banyak ditekuni oleh isteri-isteri nelayan.

Perempuan Pesisir dan Industri Maritim di Kepulauan Riau
Gambaran peran publik perempuan pesisir di Kepulauan Riau tadi patut mendapat perhatian dan dorongan dari berbagai pihak. potensi perempuan pesisir perlu lebih diberdayakan sebagai subyek maupun obyek pembangunan daerah Kepulauan Riau. Oleh sebab itu pemerintah pusat dan daerah sudah saatnya menyiapkan sumberdaya manusia dalam hal ini nelayan dan para istri nelayan untuk cerdas menghadapi arus industrialisasi dan liberalisasi produk hasil laut. Pemerintah daerah seharusnya meng ambil bagian dalam merancang suatu model baru pembangunan, yang digerakkan oleh suatu tata kelola pemerintahan yang baik dan adil gender. Kaum perempuan dapat mendorong berkembangnya pandangan baru dan ukuran-ukuran baru, sehingga kiprah kaum perempuan tetap dilihat dalam kacamata perempuan dan bukan kacamata yang bias gender.

Baca Juga :  Sudah Jatuh Tertimpa Tangga Pula

Program pemberdayaan perempuan bahari harus berdasarkan pemetaan potensi pemetaan potensi sumber daya pesisir-laut untuk memperoleh ketepatan informasi yang diperlukan bagi upaya pengembangan mata pencaharian alternatif berbasis teknologi tepat guna yang responsif gender. ambil bagian dalam proses peningkatan kepemimpinan dan pendidikan keterampilan bagi kaum perempuan bahari, khususnya proses yang dapat berimplikasi pada kehidupan publik. Dalam hal ini, kaum perempuan sudah saatnya membangun keberanian untuk memasuki ranah publik dan mau belajar untuk menjadi manejer usahanya dan berkreatifitas. Mengembangkan program pemberdayaan perempuan pesisir melalui penciptaan matapencaharian alternatif secara berkelanjutan sampai subjek pemberdayaan mandiri dan mampu menjaga kelangsungan usahanya. meningkatkan partisipasi perguruan tinggi, korporasi, dan pihak-pihak terkait lainnya membuat rancang-bangun dan mengembangkan teknologi tepat guna yang efektif untuk mengelola potensi sumberdaya pesisir-laut sebagai basis kegiatan ekonomi yang diarahkan akan menjadi matapencaharian alternatif bagi perempuan pesisir. Kaum perempuan sudah saatnya memanfaatkan ruang yang telah terbuka dengan sebaik-baiknya. Beberapa kebijakan yang mulai memperlihatkan suatu kesadaran tentang kesetaraan dan keadilan gender, tentu perlu diperluas dan pada gilirannya arah dan seluruh gerak pusat dan derah, berorientasi pada usaha membangun tata kehidupan yang setara dan berkeadilan. meyakini bahwa hal ini sangat mungkin diwujudkan.

Di laut Kita Jaya
Di laut Kaum Perempuan Berdaya. ***

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here